Hadiri Raker PKK, Bupati Ikfina Jelaskan Soal Mandatory Spending

author Dwi Agus Susanti

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menghadiri Rapat Kerja (Raker) Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendapa Graha Maja Tama (GMT) Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Dalam kegiatan tersebut Bupati Ikfina didampingi oleh Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto.

Dalam arahannya, Bupati Ikfina menjelaskan bahwa setiap program yang dilaksanakan oleh PKK terkait dengan pembangunan yang harus didahulukan adalah Mandatory Spending.

"Jadi saya bilang kepada anda semuanya, bahwa pemerintah daerah dalam merencanakan suatu kegiatan pembangunan nomor satu yang harus didahulukan adalah mandatory spending," jelas Ikfina pada Rabu, (21/2) pagi .

Tidak hanya itu, Bupati Ikfina juga menambahkan bawah setelah adanya Mandatory Spending maka selanjutnya yang harus dipastikan adalah terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam program PKK tersebut.

"Kalau sudah terpenuhi selanjutnya adalah kita harus memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terpenuhi. Jadi pemerintah itu memberikan pelayanan, dan pelayanan itu ada standar yang harus dipenuhi. Dan kegiatan-kegiatan PKK itu masuk kedalam Mandatory Spending dan SPM," tuturnya.

Dalam arahannya tersebut, Bupati Ikfina juga menyampaikan bahwa dalam proses pemenuhan pokja-pokja tersebut yang perlu dilakukan adalah kolaborasi setiap PKK.

"Sebetulnya intinya yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Karena tadi saya tanya siapa yang P3K, honorer, karena saya ingin tahun anggaran yang ada di kecamatan, dan kemudian di tingkat kecamatan itu ada puskesmas, ada PLKB, ada KUA. Itulah perlunya adanya kolaborasi di level tingkat kecamatan," jelasnya.

Di akhir sesinya arahnya, Bupati Ikfina juga mengajak para Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto melakukan evaluasi kinerja Tim Penggerak PKK mulai tahun 2021 hingga 2024 ini.

"Maka ini nanti saya akan membuka sesi, Anda bisa menyampaikan yang pertama adalah evaluasi terhadap kinerja Tim Penggerak PKK kabupaten maupun kecamatan mulai dari 2021, 2022, 2023, dan 2024," pungkasnya. Dwi

Berita Terbaru

Pemkab Malang Ubah Paradigma Sound Horeg: Dari “Adu Keras” Jadi “Adu Kreativitas"

Pemkab Malang Ubah Paradigma Sound Horeg: Dari “Adu Keras” Jadi “Adu Kreativitas"

Kamis, 08 Okt 2026 11:52 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 11:52 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Menindaklanjuti berbagai persoalan sosial yang muncul akibat penggunaan pengeras suara atau sound system (sound horeg) di tengah…

Ditarget Rampung 16 Desember, Pembangunan Jembatan Candinegoro Terus Dikebut

Ditarget Rampung 16 Desember, Pembangunan Jembatan Candinegoro Terus Dikebut

Kamis, 08 Okt 2026 11:43 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 11:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Menyusul deviasi progres fisik yang mencapai minus 9,94 persen, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mengebut pembangunan…

Lewat Program Bongkar Ratoon, Pemkab Tulungagung Genjot Produktivitas Tebu

Lewat Program Bongkar Ratoon, Pemkab Tulungagung Genjot Produktivitas Tebu

Kamis, 08 Okt 2026 11:25 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 11:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Salah satu strategis dalam membantu petani meningkatkan hasil panen sekaligus mendukung swasembada gula nasional, Pemerintah…

Cegah Super Flu, Dinkes Kota Madiun Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan

Cegah Super Flu, Dinkes Kota Madiun Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan

Kamis, 08 Okt 2026 11:19 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 11:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Sebagai upaya dalam mencegah penularan penyakit super flu atau varian influenza A H3N2 subclade K, Dinas Kesehatan (Dinkes-PPKB)…

Penuhi Kebutuhan Bapok, Pemkot Surabaya Gencarkan GPM di Tengah Kemarau Panjang

Penuhi Kebutuhan Bapok, Pemkot Surabaya Gencarkan GPM di Tengah Kemarau Panjang

Kamis, 08 Okt 2026 10:56 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 10:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna memenuhi kebutuhan bahan pokok sekaligus menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok (bapok) di tengah…

Sidang Wire Rope PT BPI: Fakta SNI dari Pemasok Bertemu Isu Batas Kriminalisasi

Sidang Wire Rope PT BPI: Fakta SNI dari Pemasok Bertemu Isu Batas Kriminalisasi

Kamis, 08 Okt 2026 10:41 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 10:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Persidangan perkara perdagangan wire rope atau tali baja yang menjerat Direktur Utama PT Bentang Persada Internusa (BPI), Santoso U…