Ekonom Faisal Basri: Saat Jokowi Mulai Jabat, Demokrasi Disegani, Kini Mingkem

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ekonom Faisal Basri menyatakan, sekarang banyal yang mingkem, dan malu membicarakan demokrasi di Indonesia.

Faisal mengutip data indeks demokrasi dari lembaga V-Dem. Demokrasi Indonesia berada di urutan 63 dunia pada 2014. Saat ini, Indonesia ada di urutan ke-87.

"Jokowi saat jadi presiden, demokrasi sedang marak-maraknya, mencapai level tertinggi, kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkem, malu membicarakan demokrasi," kata Faisal dalam acara Universitas Memanggil di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis tadi (14/3).

Merujuk V-Dem, Faisal menyebut indeks demokrasi Indonesia terjun bebas dalam setahun terakhir. Skor demokrasi Indonesia turun dari 0,53 menjadi 0,36.

 

Demokrasi Indonesia Lebih Buruk

Dengan torehan itu, demokrasi Indonesia lebih buruk dari beberapa negara tetangga. Faisal menyoroti angka demokrasi Indonesia yang semakin mendekati nol.

"Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36 mendekati nol! Lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste," ujarnya.

Salah satu yang disoroti Faisal Basri adalah langkah Jokowi melemahkan institusi-institusi demokrasi. Jokowi juga disebut mencampuradukkan pemerintah dengan pelaku bisnis.

"Dia rangkul para konglomerat, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dan pengusaha berada dalam satu badan. Satu badan. Pak Harto enggak," katanya.

Sebelumnya, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), menyampaikan kritik soal demokrasi era Jokowi, melalui "Petisi Bulaksumur".

 

Pelanggaran etik di MK

Para guru besar menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK); keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir; serta pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Koentjoro membacakan petisi di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1). n erc/rmc

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…