SURABAYAPAGI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur terus mengukuhkan langkah-langkah persiapan demi menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejak dua hari terakhir ini, tepatnya pada Selasa dan Rabu (25-26 Maret 2024), 19 Kabupaten/Kota yang terlibat dalam pokok permohonan PHPU telah giat mengumpulkan alat bukti yang vital untuk persidangan, di Surabaya.
Menurut Dewita Hayu Shinta, anggota Bawaslu Jatim, lembaganya akan memberikan keterangan terbaik sesuai dengan data dan hasil pengawasan yang telah dilakukan.
"Kita telah mengidentifikasi empat poin utama dalam permohonan PHPU terkait pemilihan presiden dan wakil presiden di MK. Ini mencakup pengelolaan bantuan sosial selama masa pemilu, netralitas TNI/Polri dan kepala desa, dugaan politik uang, serta data pemilih yang menyoroti partisipasi mencapai 100 persen di sejumlah TPS di Jawa Timur," kata Shinta, di Surabaya, Rabu, (27/3/2024).
Tak hanya itu, untuk pemilu legislatif di Jawa Timur, Dewita juga mengungkapkan bahwa tujuh partai politik telah mengajukan permohonan serupa di MK.
"Untuk pemilihan legislatif, hingga hari ini ada 7 partai politik yang telah mengajukan gugatan di Mahkamah Konsitusi," terang perempuan alumni Universitas Brawijaya itu.
Dalam menghadapi tantangan ini, Shinta menyebut bahwa koordinasi yang efektif menjadi kunci. Mengingat permohonan di MK dan sebarannya hingga 19 Kabupaten/Kota,
"Telepon jangan sampai mati selama masa PHPU. Setiap panggilan harus segera direspons. Hari ini kita akan mengumpulkan semua alat bukti yang diperlukan, serta melakukan simulasi persidangan di MK agar kita siap memberikan keterangan. Kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena tanggung jawab kita terhadap publik sangatlah besar," tukas Shinta yang juga menghimbau anggota Bawaslu lainnya di Kab/Kota.
Kendati demikian, dengan upaya maksimal dan koordinasi yang solid, diharapkan Bawaslu Jatim berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu ini, dengan lancar dan transparan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Ain
Editor : Mariana Setiawati
