Tudingan Politisasi Bansos tak Terbukti, Jokowi Senang

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan di Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang rusak berat akibat gempa 6,2 Magnitudo, Selasa (23/4/2024).
Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan di Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang rusak berat akibat gempa 6,2 Magnitudo, Selasa (23/4/2024).

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Jokowi, senang dengan putusan MK yang menolak permohonan paslon 01 dan 03. Meski sedang meninjau peresmian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana dan Jalan IJD Sulawesi Barat, ayah Gibran, masih komentari putusan MK.

Jokowi menyatakan tuduhan-tuduhan yang diberikan padanya tidak terbukti, termasuk dugaan politisasi bansos untuk memenangkan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Maklum, Jokowi dan Gibran memang punya hubungan ayah dan anak kandung.

"Pertimbangan hukum dari putusan MK juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah, seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah," papar Jokowi, setelah setelah meninjau Peresmian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana dan Jalan IJD Sulawesi Barat, Selasa (23/4/2024).

Jokowi juga menilai saat ini merupakan waktunya agar masyarakat Indonesia bersatu. Pasalnya, faktor eksternal geopolitik betul-betul menekan ke semua negara. "Saatnya bersatu, bekerja, membangun negara kita," kata Jokowi.

Jokowi juga menjanjikan pemerintahannya saat ini akan mendukung proses transisi ke pemerintahan baru. "Akan kita siapkan karena sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok ya," janji Jokowi.

Jokowi mengatakan pemerintah menghormati putusan MK yang menolak gugatan sengketa pilpres. Menurutnya, putusan MK itu tidak membuktikan tuduhan negatif kepada pemerintah mulai dari intervensi pemilu hingga politisasi bansos.

"Ya pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi? politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini," kata Jokowi.

Jokowi meminta semua pihak kembali bersatu usai putusan MK ini. Jokowi lalu bicara masalah eksternal yakni geopolitik yang berdampak ke semua negara saat ini.

"Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu, karena faktor eksternal, geopolitik betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita," ujarnya. n erc/ jk/rmc

Berita Terbaru

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya  -  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar Rapat Konsolidasi Pengurus Anak Cabang (PAC) bersama Ketua, S…

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Surabaya, SURABAYAPAGI.COM – DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar retreat sebagai ruang jeda bagi para kader untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat a…

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Angka pernikahan dini di Jawa Timur masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian A…

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Pakar dan Praktisi hukum Sarankan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Dibidik TPPU, Bukan hanya Suap dan Gratfikasi   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK …

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Usai Kirim Surat Minta Maaf dan Siap Pimpin Munas     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Sempat ditangguhkan, kini jabatan Ketua Umum PBNU, yang dipegang Gus Yahya …

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Hingga Satu Tahun, tak Pernah Lakukan Pemberdayaan Perempuan     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan P…