SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa impor komoditas bahan baku plastik seperti Polietilena (PE) dan Polipropilena (PP) tidak memerlukan pertimbangan teknis.
Direktur Industri Kimia Hulu (IKHU) Kemenperin Wiwik Pudjiastuti mengatakan kebijakan itu ditetapkan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024 juncto perubahan atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Menurut Wiwik, penetapan regulasi impor bahan baku plastik tersebut diambil dengan mempertimbangkan kesiapan beberapa pos tarif yang pasokannya belum sepenuhnya dapat disediakan oleh produsen dalam negeri.
"Kemenperin berharap hal ini dapat meluruskan isu-isu yang memperkeruh kepercayaan publik, salah satunya yang menyatakan komoditas bahan baku plastik diatur impornya,” ujar dia, Kamis (25/4).
Sebelumnya dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023, komoditas bahan baku plastik seperti Polietilena dan Polipropilena diatur sejumlah 12 pos tarif dan memerlukan pertimbangan teknis dari Kemenperin.
Berdasarkan Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang berlaku saat ini, pengaturan impor komoditas bahan baku plastik kembali ke pengaturan awal yang hanya mengatur satu pos tarif saja, tanpa pertimbangan teknis, serta pengawasannya bersifat post border.
Namun, mengingat Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi Impor Komoditas Industri Kimia Hulu Tertentu telah diterbitkan sebelum penerbitan regulasi Permendag, ada yang beranggapan bahwa impor PE dan PP masih memerlukan pertimbangan teknis.
Padahal, realitanya pengaturan impor PE dan PP saat ini tidak memerlukan pertimbangan karena mengacu langsung pada aturan Menteri Perdagangan.
Sebelumnya Kementerian Perindustrian telah menyelesaikan penyusunan regulasi pendukung Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 Juncto Permendag Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Rampungnya aturan pendukung itu menjadikan saat ini telah tersedia Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) untuk komoditas industri yang diatur sesuai arahan Presiden.
Editor : Moch Ilham
