Dinsos Jatim Luncurkan e-JSC untuk Penjangkauan Masalah Sosial

author Lailatul Nur Aini

- Pewarta

Senin, 06 Mei 2024 18:46 WIB

Dinsos Jatim Luncurkan e-JSC untuk Penjangkauan Masalah Sosial

SURABAYAPAGI, Surabaya - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim resmi meluncurkan e-Jatim Social Care (JSC) pada Senin, (6/5/2024). Peluncuran tersebut juga bersamaan dengan kegiatan rapat koordinasi teknis (rakortek) program kesejahteraan sosial Provinsi Jatim tahun 2024.

Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM menjelaskan bahwa website e-JSC ini merupakan wadah untuk hasil penjangkauan kasus di lapangan.

Baca Juga: Penurunan PAD Jatim Imbas UU Keuangan Daerah Tak Sampai Rp500 M

"Jadi website ini tidak hanya untuk mengintegrasikan data, tapi dengan adanya e-JSC diharapkan bakal memudahkan tindak lanjut dari kasus yang sudah dilaporkan," kata Novi, dari keterangannya yang diterima oleh Surabaya Pagi, Senin, (6/5/2024).

Pada kesempatan yang sama, Novi menyebut jika program kesejahteraan sosial diadakan untuk mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi program kesejahteraan sosial.

"Tentunya ini bertujuan untuk mempertajam arah kebijakan Pemprov Jatim dalam mencapai target rencana strategis 2025 dalam mewujudkan kesejahteraan sosial," terangnya.

Disisi lain, pada penyelenggara rakortek yang bertajuk "Penguatan Sumber Daya Kessos dalam Mewujudkan Pelayanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Sosial" tersebut, yang dihadiri oleh perwakilan Pj Gubernur Jatim melalui Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jatim Benny Sampirwanto mengaku Pemprov akan senantiasa memprioritaskan pembangunan kesejahteraan sosial di Jatim.

Lanjut Benny, pihaknya juga berharap kedepan mampu mengurangi jumlah masyarakat yang tergolong sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan meningkatkan penanganan kemiskinan secara inklusi.

"Pemprov Jatim berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS lewat PKH Plus yang hanya ada di Jatim, ASPD, penanganan kemiskinan ekstrem, serta pemberdayaan sosial melalui program KIP. Hal ini akan terus dilakukan Pemprov Jatim melalui Dinsos," ungkapnya.

Benny juga memaparkan, permasalahan sosial saat ini semakin kompleks dan bervariasi. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan langkah nyata, kebijakan yang konkret, dan tindakan yang jelas. Serta pemerintah kabupaten/kota ikut pula menangani, meminimalkan, dan menghilangkan berbagai bentuk pemasalahan sosial di Jatim.

Baca Juga: Jatim Sosialisasi Program JKN ke ASN

"Penanganan PPKS di Jatim tak bisa hanya ditangani Dinsos semata, akan tetapi membutuhkan peran stakeholder lain. Sehingga kesamaan persepsi dalam menyikapi permasalahan sosial sangat diperlukan," papar Benny.

Selain itu, Gubernur Jatim periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa sengaja diundang sebagai ‘keynote speaker’ dalam rapat ini karena pengalamannya memimpin Jatim serta Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Ia juga membeberkan data mengenai masalah kemiskinan di Jatim. Di mana hal ini berkaitan erat dengan tugas penanganan permasalahan sosial.

"Jatim adalah provinsi dengan penurunan kemiskinan paling signifikan di Indonesia. Tetapi, kita punya angka keminskinan paling tinggi, terutama kemiskinan pedesaan," jelasnya.

Baca Juga: Peringati Harkitnas Ke-116, Dinsos Jatim Gelar Donor Darah

Khofifah menambahkan, Jatim juga dinyatakan sebagai provinsi yang bisa mendekati angka nol dalam masalah kemiskinan ekstrem (KE). "Ini artinya bahwa kerja panjenegan ini sudah tepat. Para pendamping juga sudah luar biasa. Artinya perencanaan dari Bappeda dan implementasi dari Dinsos sudah sangat pas," pungkas Khofifah.

Sementara di sela-sela pembukaan rakortek, bantuan sosial (bansos) juga dibagikan bagi warga Malang Raya. Bansos yang disalurkan di antaranya Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), bantuan sembako untuk keluarga pra sejahtera, bantuan Program Keluargan Harapan (PKH) plus, dan bantuan kewirausahaan sosial bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) serta kelompok usaha bersama (KUBE).

Ada pula tali asih yang diberikan pada pilar sosial seperti Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pendamping PKH Plus. Pada kesempatan ini, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan BPJS Ketenagakerjaan pada keluarga Tagana yang meninggal dunia.

Rakortek ini dihiasi pula stan-stan bazaar dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinsos Jatim mulai dari kluster disabilitas, lansia, anak, remaja, ketunaan, dan kediklatan. Tak ketinggalan stan dari JSC dan Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT (Gadisku).Ain

Editor : Mariana Setiawati

BERITA TERBARU