Retribusi PBG Kabupaten Pasuruan Capai Rp 4 Miliar

author Redaksi

- Pewarta

Selasa, 14 Mei 2024 16:25 WIB

Retribusi PBG Kabupaten Pasuruan Capai Rp 4 Miliar

i

Pembangunan Kantor Bupati Pasuruan hingga Kantor Kesekretariatan Pemkab Pasuruan di area Perkantoran Raci.

SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Pasuruan, mulai menunjukkan hasil positif.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi PBG, mengalami kenaikan secara konsisten sejak diberlakukan dua tahun lalu.

Baca Juga: Dinas PU Bina Marga akan Perbaiki Jalan Kejapanan Kecamatan Gempol

Pada tahun terakhir saat pemerintah masih menerapkan IMB 2021 lalu, realisasi PAD yang didapat senilai Rp1 miliar.

Setiap tahun, sumbangsih perolehan PAD mengalami peningkatan. Terakhir pada 2023, mencapai Rp 4 miliar, setelah dua tahun diberlakukannya PBG,” ungkap Heru Farianto, kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. 

Meski sempat menuai keluhan di awal karena dirasa lebih rumit dibandingkan IMB, Heru menegaskan, bahwa PBG diberlakukan untuk memastikan keamanan dan kualitas bangunan.

Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Pasuruan Berkomitmen Lestarikan Lingkungan

PBG lebih menekankan pada keamanan bangunan gedung yang akan dibangun. PBG tidak hanya memperhatikan aspek estetika dan arsitektur. Tetapi juga, mengikuti standar teknis dan memiliki sistem proteksi kebakaran yang memadai.

Karena itu, sebelum menerbitkan PBG, pemerintah melakukan kajian teknis dengan melibatkan tenaga ahli. Meliputi ahli teknik lingkungan, sipil, arsitektur, dan MEP (mechanical engineering and plumbing) untuk memastikan bangunan yang didirikan sesuai standar.

Baca Juga: Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan, Tidak Ada Calon Independen

"Proses kajian teknis, harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum PBG diterbitkan," tandas Heru. 

Dia optimistis, potensi penerimaan retribusi PBG di Kabupaten Pasuruan masih bisa lebih besar. Namun, dalam dua tahun terakhir, dinasnya mencoba untuk lebih realistis. "Karena PBG masih tergolong kebijakan baru dan perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat,” pungkasnya. Hik

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU