Jual-beli Opini WTP, BPK Minta Rp 40 M

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 15 Mei 2024 20:15 WIB

Jual-beli Opini WTP, BPK Minta Rp 40 M

i

Raditya M Khadaffi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Mantan anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, didakwa menerima uang senilai USD 2,640 juta atau sebesar Rp 40 miliar terkait kasus proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

Uang tersebut diterima Qosasi agar dia memberikan hasil wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam proyek tersebut. Kejagung mengantongi bukti bahwa Qosasi menerima duit Rp 40 miliar tersebut di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada 19 Juli 2022 silam.

Baca Juga: Pemkab Jombang Raih Opini WTP 11 Kali Beruntun

Kejagung akhirnya menetapkan Qosasi sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G.

Mantan anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, dan perantara Sadikin Rusli diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penerimaan uang senilai USD 2,640 juta atau sebesar Rp 40 miliar terkait kasus proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Achsanul dan Sadikin mengaku merasa menyesal telah menerima uang tersebut.

Mulanya ketua majelis hakim Fahzal Hendri bertanya ke Sadikin terkait pengembalian uang Rp 40 miliar tersebut. Pada persidangan yang digelar di PN Tipikor Jakarta, Selasa (14/5/2024), Sadikin mengaku tak mengira koper yang diterimanya dari terdakwa Windi Purnama, berisi uang Rp 40 miliar.

"Seharusnya saudara kalau hal yang benar itu saudara melapor kepada pihak yang berwajib, sama saja menjerumuskan kawan, kan begitu pak. Ndak mungkin itu yang saudara lakukan, saudara ada di dalam peristiwa yang dilematis, kan gitu. Mau nolong kawan ya begini," kata hakim.

Dalam sidang, Hakim tertawa dan bercanda saat mendengar sewa kamar hotel Rp 3 juta hanya untuk Achsanul kencing.

Mulanya, Sadikin menceritakan momen dirinya membuka koper yang diterimanya dari terdakwa Windi Purnama yang ternyata berisi uang Rp 40 miliar. Sadikin mengatakan uang itu berupa pecahan dolar Amerika Serikat.

"Kemudian saya geret koper masuk, 'Opo sih ini kok berat, nggak dikunci?' Saya yang bilang begitu. Terus karena rasa penasaran, saya buka koper, kaget kalau di dalam isinya uang gitu. Seumur-umur ndak pernah lihat uang segitu banyak," kata Sadikin.

"Uang apa, Pak?" tanya ketua majelis hakim Fahzal Hendri.

"Uang USD, Amerika," jawab Sadikin.

"Dolar Amerika semua? Nggak ada campur-campurnya?" tanya hakim.

"Nggak ada," jawab Sadikin.

Sadikin mengaku tak menghitung jumlah uang tersebut. Dia mengatakan ada catatan dalam koper tersebut yang menyebutkan nilainya sebesar Rp 40 miliar.

"Dihitung nggak, Pak?" tanya hakim.

"Nggak, di situ ada tulisannya berapa kali berapa," jawab Sadikin.

"Ada catatan?" tanya hakim.

"Ada catatan kertas kecil itu berapa kali berapa sama dengan Rp 40 miliar, karena saya takut kalau dicurigai hilang atau dituduh curi kemudian cepet-cepet tutup lagi Yang Mulia. Tutup lagi terus ditungguin oleh Arviana itu, saya segera nunggu beliau (Achsanul Qosasi) datang," jawab Sadikin.

Sadikin mengatakan Achsanul sempat mampir ke kamar hotel 904 yang dihuni untuk kencing. Ini karena, Sadikin menyewa dua kamar di hotel Grand Hyatt yakni kamar 902 dan 904.

"Uang sudah ada di koper, udah dikasih tahu, lalu kapan bapak serahkan sama pak Achsanul?" tanya hakim.

"Ya begitu beliau datang, terus sama-sama naik ke atas ke lantai 9," jawab Sadikin.

"Bawa ke 902?" tanya hakim.

"904 dulu Yang Mulia karena beliau mau numpang kencing," jawab Sadikin.

"Hah?" timpal hakim.

"Mau numpang kencing," jawab Sadikin.

Hakim heran mengapa Achsanul tak kencing di kamar 902 tempatnya bertemu dengan Sadikin tersebut.

Sadikin menilai Achsanul menghargai lantaran ada stafnya, Arviana di kamar tersebut.

"Kenapa nggak kencing di 902?" tanya hakim.

"Saya tahu beliau ini karena kami bersahabat dan mungkin saling menghargai ya jadi mungkin," timpal Sadikin.

Hakim terus mencecar Sadikin terkait alasan Achsanul pindah kamar dengan alasan hanya untuk numpang kencing. Hakim lalu menanyakan harga sewa kamar tersebut.

"Atau sengaja di situ ada nggak keluarga Arviana itu?" tanya hakim.

"Nggak ada," jawab Sadikin.

"Ya bilang aja lah itu, memang dibooking 2 kamar. Yang tadinya bermaksud untuk Pak Achsanul kan bisa jadi juga bukan untuk keluarganya?" tanya hakim.

"Tidak," jawab Sadikin.

"Sehingga penyerahan uang itu di 904?" tanya hakim.

"Tidak Yang Mulia," jawab Sadikin.

"Oh ndak, juga. Numpang kencing doang?" tanya hakim.

"Iya," jawab Sadikin.

"Ya Allah, berapa sewa kamar itu pak?" tanya hakim.

"Karena mau dipakai sama keluarganya Arviana Pak," timpal Sadikin.

"Iya, berapa itu tarifnya itu?" tanya hakim.

"Kira-kira Rp 3 jutaan," jawab Sadikin.

"Untuk numpang kencing aja ha-ha-ha...," jawab Sadikin.

Keduanya diduga telah menerima uang Rp 40 miliar untuk mengondisikan hasil audit BPK berstatus WTP terkait proyek pembangunan BTS 4G 5 yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dalam kasus ini, Achsanul Qosasi dan Sadikin Rusli diduga melakukan permufakatan jahat untuk mengondisikan hasil audit BPK pada proyek BTS 4G. Sadikin diduga menjadi perantara Achsanul untuk menerima uang Rp 40 miliar dari terdakwa kasus BTS 4G lainnya, Irwan Hermawan dan Windi Purnama. Pemberian uang kepada BPK melalui Sadikin ini disebut dilakukan oleh Irwan Hermawan atas perintah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif.

Baca Juga: BPK Ungkap 8 Gedung Pemprov Kelebihan Bayar Rp 8,87 M

"Berdasarkan hasil penyidikan dapat kami pastikan bahwa penerimaan uang oleh Saudara AQ (Achsanul Qosasi) tersebut merupakan upaya untuk mengkondisikan hasil audit BPK," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi di Kejagung,

Narasi dialog sidang penyerahan uang atur WTP saya jlentrehkan (dibeberkan) agar publik tahu tingkah pejabat BPK membuat WTP itu tidak gratis. Dan penyerahan uang bak film spionase.

 

***

 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Ada posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas. Semua ditulis di WTP seolah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Aturannya, opini WTP diberikan jika system pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan.

Artinya, secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah.

Dengan fakta dalam sidang itu, benarkah jika Opini Audit atas laporan keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian” otomatis menjamin laporan keuangan transparan dan akuntabel?

Pertanyaan seperti itu menggelayut dalam benak saya seiring tidak sejalannya antara laporan dengan yang dirasakan di lapangan. Catatan jurnalistik saya, kasus suap ke pejabat BPK pernah dilakukan Bupati Bogor. Sang Bupati tertangkap tangan oleh KPK karena menyuap anggota tim BPK Perwakilan Jawa Barat. Suap tersebut dilakukan agar Laporan Keuangan Kabupaten Bogor mendapatkan predikat atau opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dari dua kasus ini, seberapa penting sebuah opini audit untuk laporan keuangan WTP dari BPK?.

Literasi bacaan saya, proses akuntansi dan proses auditing merupakan dua hal yang berbeda. Proses akuntansi berkaitan dengan bagaimana sebuah laporan keuangan dibuat. Sedangkan proses auditing berkaitan dengan bagaimana sebuah laporan keuangan diuji dan dibuktikan kebenaran penyajiannya.

Maklum, laporan keuangan menjadi sangat penting untuk diuji dan dibuktikan kebenarannya karena adanya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

Dan konflik kepentingan itu terjadi dikarenakan adanya asimetri informasi, di mana manajemen perusahaan mengetahui setiap hal terkait operasional perusahaan, sedangkan para pemangku kepentingan memiliki informasi yang terbatas terkait operasional perusahaan.

Teman auditor bilang, laporan keuangan perusahaan yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan merupakan sebuah pertanggungjawaban manajemen terkait bagaimana dana investor dikelola dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya.

Dasarnya, laporan keuangan perusahaan disusun dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum, sebagaimana seharusnya perusahaan mengakui dan menyajikan pendapatan perusahaan, bagaimana harga perolehan aset dialokasikan setiap tahunnya. Termasuk bagaimana seharusnya biaya-biaya dibebankan.

Untuk memastikan bahwa semua hal yang disajikan manajemen dalam laporan keuangan benar adanya dan disajikan secara wajar, maka diperlukan pihak independen seperti auditor. Selain itu, proses audit juga dilakukan untuk mengetahui secara detail terkait kondisi perusahaan, baik kondisi operasional maupun kondisi keuangan perusahaan.

Output dari proses audit ini berupa laporan audit yang di dalamnya menyatakan opini auditor terkait penyajian laporan keuangan perusahaan dan bagaimana kondisi keuangan perusahaan terkait keberlangsungan operasional perusahaan untuk ke depannya. Waktunya, minimal satu tahun ke depan.

Dalam proses audit, auditor harus menjunjung tinggi etika profesi seperti: auditor harus independen, harus memiliki sikap skeptisme, harus memiliki pengetahuan dan kompetensi yang mumpuni, dan harus melakukan proses audit dengan penuh kehati-hatian.

Dampak ketika auditor tidak menjunjung tinggi etika profesi atau bahkan memperjualbelikan opininya, maka secara sadar auditor sedang melakukan penipuan besar-besaran, karena opini yang diberikan tidak menunjukkan kondisi kinerja perusahaan yang sebenarnya dan akibat dari opini yang keliru tersebut para pemangku kepentingnya menjadi keliru dalam mengambil keputusan.

Maklum, semua pejabat BPK paham, setiap manajemen perusahaan menginginkan laporan keuangannya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Praktik polosnya, auditor memberikan pendapat tidak wajar karena beberapa hal, seperti adanya pembatasan terhadap lingkup audit (baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu) sehingga bukti yang dibutuhkan auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan tidak cukup. Maka itu muncul hubungan istimewa antara auditor dengan klien. Praktiknya, auditor tidak menjaga sikap independennya.

Makanya, kementerian sampai manajemen perusahaan mengejar opini WTP dikarenakan opini tersebut seringkali digunakan sebagai indikator kinerja manajemen, yang akhirnya berdampak langsung pada insentif manajemen. Maka untuk mempertahankan insentif manajemennya, opini WTP diuber-uber.

Baca Juga: Pemkab Tulungagung Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut

Pertanyaannya, sejauh mana para pemangku kepentingan bisa meyakini opini auditor bebas dari salah saji opini? Kata teman auditor, disana sering muncul indikasi praktik jual beli WTP.

Juga Kementerian Pertanian (Kementan) RI disebut memberikan uang sebesar Rp 5 miliar untuk bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Padahal, aturan hukumnya, BPK menyerahkan opini WTP informasi laporan keuangan bukan secara spesifik. Ini bukan berarti kementerian tersebut telah bebas dari korupsi. Contoh kasus korupsi di Kominfo.

 

***

 

Dalam kasus di Kominfo, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi BAKTI Kominfo. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi tersebut sebesar Rp8 triliun.

Saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat, Selasa, (14/5/2024), Achsanul mengakui transaksi WTP, diawali, Anang Achmad Latif, Direktur Badan Layanan Umum (BLU) Kominfo membawa dua dokumen.

Achsanul, membenarkan pernyataan Hakim Ketua Fahzal Hendri ihwal adanya usaha dari pimpinan BLU untuk menghilangkan temuan-temuan BPK dengan tujuan agar penggunaan dana pada proyek BTS sudah sesuai dengan anggaran yang dianggarkan di APBN.

Pertemuan ini terjadi di ruang kerja Achsanul di Kantor BPK. Satu dokumen berbentuk powerpoint yang isinya 'tidak ada perbuatan melawan hukum' dan yang satu dokumen lainnya berisi 'tindaklanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan'.

"Saya sampaikan, Pak Anang ini adalah ranah penyidik, Badan Pemeriksa Keuangan bukan penegak hukum jadi saya tidak berwenang untuk itu," pesan Achsanul.

Menurut Achsanul, ada usaha dari BLU Kominfo untuk menghilangkan barang bukti berupa 17 temuan dari BPK saat melakukan PDTT. Sebab, 17 temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti Kominfo dan apabila tidak ditindaklanjuti, maka melanggar UU dan temuan itu akan mandek di BPK.

Achsanul, membenarkan pernyataan Hakim Ketua Fahzal Hendri ihwal adanya usaha dari pimpinan BLU untuk menghilangkan temuan-temuan BPK dengan tujuan agar penggunaan dana pada proyek BTS sudah sesuai dengan anggaran yang dianggarkan di APBN.

Menurut dia, PDTT dilakukan karena anggaran yang cukup besar dan Kominfo menjadi salah satu kementerian yang mendapat anggaran cukup besar saat pandemi Covid. Sebab, pada saat pandemi seluruh aktivitas dilakukan secara daring (online) sehingga percepatan digitalisasi perlu segera dibangun. Hal itu lah yang menjadi alasan pengerjaan proyek BTS Bakti Kominfo.

Dia mengatakan hasil audit menunjukan bahwa pada awal 2021, dana yang digelontorkan untuk proyek BTS sekitar Rp 5-7 triliun dan akhir 2022, hampir Rp 11 triliun. Jumlah itu keseluruhan anggaran BLU Sementara anggaran keseluruhan hampir mencapai Rp 20 triliun.

Dia mengatakan Rp 20 triliun itu bukan untuk pengadaan BTS, melainkan anggaran untuk kegiatan Kominfo, seperti gaji dan kebutuhan lainnya.

BPK juga menemukan data yang berbeda soal pembangunan tower. Temuan BPK, yaitu ada 2.900 tower yang terdiri atas 1.100 tower yang sudah menyala; 1.900 tower sudah berdiri; dan 1.900 belum serah terima. Sementara itu, data laporan yang diserahkan Anang kepada BPK, yaitu pengerjaan proyek BTS yang sudah diterima mencapai 3.700 tower. Oleh karena itu, Anang menemui dan meminta Achsanul agar laporannya diluluskan oleh BPK, sehingga muncullah WTP pesanan.

 

***

 

Dari tiga kasus di atas, praktik jual-beli opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh oknum BPK, bukanlah perilaku baru. Kejadian ini sudah sejak lama karena perilaku para anggotanya.

Ternyata, banyak politikus atau tokoh terafiliasi parpol yang menjadi anggota BPK. Alhasil, auditor pelat merah ini, tidak bisa bekerja profesional. Ada sarat kepentingan pribadi, kelompok atau parpol. Fakta, terdakwa Achsanul Qosasi, adalah politikus Partai Demokrat. Masya Allah. ([email protected])

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU