Home / Ekonomi dan Bisnis : Dugaan Mark Up Harga Impor Beras

Kepala Bapanas dan Dirut Bulog Dilaporkan ke KPK

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 03 Jul 2024 20:13 WIB

Kepala Bapanas dan Dirut Bulog Dilaporkan ke KPK

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (3/7/2024) terkait dugaan mark up harga impor beras.

Pihak pelapor dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menyerahkan laporannya ke KPK pada Rabu (3/7) pagi melalui Direktorat Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Pelapor menyebut adanya dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras dan kerugian negara ratusan miliar rupiah terkait dengan biaya demurrage di pelabuhan.

Baca Juga: Dugaan Mark Up Impor Beras, Grand Corruption

Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto selaku pelapor menyebut hasil kajian dan investigasi yang dilakukan pihaknya menunjukkan dugaan keterlibatan Kepala Bapanas dan Dirut Bulog.

"Karena itu kami coba memasukkan laporan pada hari ini dan ada dua hal indikasi korupsi. Yang pertama adalah soal mark up harga beras, dan yang kedua adalah soal masalah tertahan beras yang di Tanjung Priok itu, demurrage," kata Hari kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2024). 

Hari menduga adanya permainan yang dilakukan oleh Kepala Bapanas dan Dirut Bulog masing-masing selaku pihak perencana dan eksekutor dalam kegiatan impor beras. 

Baca Juga: Kepala Bulog Dilaporkan ke KPK, Diduga Mark Up Impor Beras Rugikan Negara Rp 8,5 T

Salah satu aspek yang dilaporkan yakni berkaitan dengan dugaan keterlibatan salah satu perusahaaan asal Vietnam, Tan Long Group, yang merupakan eksportir beras ke Indonesia pada periode Januari-Mei 2024. Dia menyebut perusahaan itu turut menjadi pihak terlapor.

Hari menduga terdapat mark up atau selisih harga beras yang diimpor dari perusahaan Vietnam itu. Dia mengklaim selisihnya bisa mencapai US$82 per metrik ton. Apabila ditotal, dengan menggunakan kurs Rp15.000 per dolar AS maka estimasi selisih harga pada impor 2,2 juta ton beras itu diklaim bisa mencapai sekitar Rp2 triliun. Hari menyerahkan semuanya ke KPK untuk mengembangkan hal tersebut. 

"Kami duga ini pasti ada bancakan dari soal pengangkutan, dari soal selisih harga itu. Tinggal bagaimana KPK serius enggak mau menulusuri ini nanti laporan dari SDR," ujarnya.

Baca Juga: Perunggasan Nasional, Bapanas Genjot Produksi Jagung di Blitar

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras periode Januari-Mei 2024 tumbuh 165,27% dibandingkan periode yang sama di 2023. Total volume impor beras itu mencapai 2,2 juta ton atau naik dari 854.290 ton.  Adapun KPK masih enggan mengonfirmasi adanya laporan pengaduan masyarakat itu. 

"KPK tidak bisa menyampaikan laporan yang masuk karena menyangkut kerahasiaan. Bila pelapor yang membuka ke jurnalis, itu di luar kewenangan KPK," tutur Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (3/7/2024). 

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU