SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sebagai jurnalis yang rumahnya dekat dengan kampus Fakultas Kedokteran Unair, saya terkesima dengan kekompakan para dokter.
Ketika saya meliput, yang ikut aksi bukan semata mahasiswa Fakultas Kedokteran saja. Ada dokter muda, dokter spesialis, sampai guru besar dan alumni.
Hal yang membuat simpati saya, diantara orator ada yang bicara konstitusi, demokrasi dan kebebasan bicara.
Saya menilai aksi hari Kamis (4/7) itu seperti gambaran bagaimana para dokter ngamuk dengan caranya, orasi, buat poster, pasang karangan bunga. Sampai aksi rampung saat sholat Asya' , tak ada huru hara, apalagi pengrusakan fasilitas negara di kampus Unair.
***
Saya tak menyangka pencopotan Prof Dr Budi Santoso dr SpOG (K) sebagai dekan FK Unair, menimbulkan gejolak di kampus Unair. Rektor Unair mesti bertanggung jawab. Sebab ia yang mencopot Prof Dr Budi Santoso.
Apa kesalahan Prof Dr Budi? Apakah hanya karena menyuarakan pendapat yang berbeda dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, suatu pelanggaran?
Saya tergugah dengan narasi salah satu karangan bunga;"Turut hilangnya demokrasi di dunia pendidikan #saveProfBus #untukIndonesiasehat. Prodi Orthopaedi dan Traumatologi FK Unair Surabaya."
***
Saya kagum, civitas kedokteran mulai bicara demokrasi di dunia pendidikan. Kasus pendapat Prof Budi, yang tidak setuju pemerintah akan datangkan dokter asing adalah suara akademisi. Akal sehat saya itu hak berpendapat seorang guru besar, bukan pembangkangan. Ini saya nilai bagian dari demokrasi di kampus. Ada apa dengan Rektor Unair Prof Nasih, yang tanpa mendengarkan dan menghargai pendapat Prof Budi dan para dokter.
Mengapa Rektor tidak membuka forum atau pertemuan soal dokter asing dan dokter Indonesia secara ilmiah?
Apakah Rektor tak memberi kesempatan dekan FK hingga alumni berbicara dan berbagi ide tentang relevansi mendatangkan dokter asing di Indonesia.
***
Bagi saya yang jurnalis, pernyataan Menkes dan Dekan FK Unair, urusan dokter asing, masih soal perbedaan pendapat.
Wartawan menganggap perbedaan pendapat ini bagian dari proses demokrasi. Bagi saya, penolakan dari Dekan bagian dari diskursus. Artinya, kalau semuanya setuju dengan ide Menkes artinya tak ada demokrasi di pendidikan kedokteran . Bagi wartawan, ada pendapat yang berbeda, mesti didengar. Ajaran pers bebas tidak selalu harus pendapat yang seragam.
Apalagi saya baca pendapat yang disampaikan dekan FK Unair, memiliki argumentasi yang kuat.
Saran saya, Rektor Unair perlu membuka forum diskusi untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam perumusan sudah layak atau tidak datangkan dokter asing. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
