Pemprov Bali Pastikan Tidak ada Pembangunan Kasino di Pulau Dewata
SURABAYAPAGI.COM, Denpasar - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih mengusulkan pembangunan kasino bertaraf internasional di Pulau Bali.
Usulan ia sampaikan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya biaya pengelolaan sampah di Bali. Ia menilai pembangunan tempat judi di Bali sangat dibutuhkan untuk membantu Pemda Bali membiayai pengelolaan sampah.
Ia percaya diri pembukaan kasino bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali, yang per tahun ini hanya Rp4 triliun.
"Memang sekarang sangat dibutuhkan (Pembangunan kasino). Karena PAD (Bali) sekitar Rp4 triliun dan masalah Bali ada beberapa. Salah satunya, pengolahan sampah saja kan kita membutuhkan sekitar Rp3 triliun untuk mengelola sampah 100 persen yang dihasilkan sampah di Bali ini," kata Bagus Pratiksa, saat dikonfirmasi Senin (5/8).
Bali Butuh PAD Tambahan
"Belum lagi kita mencoba untuk mengurangi sampah-sampah yang ada. Jadi, Bali butuh PAD tambahan yang cukup besar dalam waktu yang cukup singkat sehingga muncullah ide ini," imbuhnya.
Menurutnya, dengan adanya kasino, Bali bisa seperti di Singapura yang berpotensi bisa mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah sekitar Rp 12 hingga Rp 13 triliun per tahun.
"Kalau kita mengacu kepada Singapura, potensi pendapatan PAD yang akan diterima Bali itu bisa sampai Rp12 dan Rp13 triliun per tahunnya. Itu, baru sisi perjudiannya saja belum kita ngomong hotel, restoran dan juga ekonomi di sekitar (kasino) dan juga pajak pajak dari pegawai-pegawai yang bekerja di kasino tentunya," katanya.
Ia juga mengusulkan pembangunan kasino di Bali bertaraf internasional yang bisa mengundang turis asing berkualitas datang ke Bali.
Incar Daerah Miskin di Bali
"Harus bertaraf internasional untuk mengundang turis asing yang berkualitas masuk ke Bali. Jadi kalau bisa malah brand-brand top dunia masuk ke Bali," ungkapnya.
Ia juga menyadari pembangunan kasino belum bisa dilakukan di Bali. Hal itu, butuh aturan khusus. Masyarakat Bali pun katanya tidak perlu khawatir dengan adanya pembangunan kasino.
Ia berharap kalau usulannya disetujui, pembangunan kasino bisa dilakukan dalam kawasan tertentu seperti kawasan Injourney Tourism Development Corporation (ITDC). Kawasan yang ia lirik adalah salah satu daerah miskin di Bali. Tujuannya, agar tercipta pemerataan perekonomian.
Sikap Pemprov Bali
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memastikan tidak ada pembangunan kasino di Pulau Dewata. "Dari usulan itu (pembangunan kasino, tentu memang belum memungkinkan karena undang-undang (larangan) judi kan berlaku," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali Tjokorda Bagus Pemayun di gedung DPRD Bali, Senin (5/8/2024).
Pemayun menjelaskan dasar pariwisata Bali adalah budaya. Walhasil, pengembangan pariwisata berdasarkan pada budaya dan kearifan lokal. "Bukan masalah menolak (pembangunan kasino), ini pariwisata budaya," tegasnya. n bl/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
