SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Bersama Pemerintah Kota Surabaya Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya melakukan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menerangkan dalam penggodokan APDB 2025 ini pihaknya menyoroti hal itu. Ia mengatakan bahwa visi misi APBD 2025 mengacu pada lima hal, yang meliputi ekonomi inklusif, SDM unggul, infrastruktur, birokrasi dan layanan publik, serta ketertiban dan keamanan kota dengan semangat gotong royong. APBD tersebut, dijelaskan Reni, juga harus memiliki keselarasan dengan program dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dari Pemerintah Pusat didorong untuk melakukan tiga hal terpenting yang tak jauh beda dengan visi misi APBD Surabaya.
“Tiga hal itu yakni kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan pencegahan stunting,” ungkap Reni Astuti kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (7/8).
Politikus perempuan yang dipastikan bakal menempati kursi DPR-RI ini melanjutkan, di lini kesejahteraan, terdapat beberapa program termasuk penanganan kemiskinan, penyiapan lapangan kerja, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan kesehatan ibu dan anak, hingga anggaran untuk pendidikan.
Kemudian, tentang pertumbuhan ekonomi, terkait dengan upaya untuk sektor ekonomi bisa terus tumbuh. “Jika ekonomi meningkat, maka ketersediaan lapangan kerja juga lebih luas, lalu daya beli masyarakat makin tinggi,” kata Reni.
Poin ketiga mengenai pencegahan stunting. Meski Surabaya masuk sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Jatim, namun pencegahannya harus terus dilakukan. Agar yang saat ini berada di presentase 4,2 persen, bisa lebih turun.
“Terpenting, keterlibatan dan kontribusi kader Surabaya Hebat, RW, pengurus kampung, dan Dinas Kesehatan harus diperkuat. Terlebih belakangan tengah ramai berita tentang gagal ginjal dan diabetes yang menyerang usia dini. Harus terus dilakukan upaya preventif di lini kesehatan. Jika biasanya hanya menyasar pada bayi dan ibu hamil, kini juga harus diperhatikan untuk anak-anak dan remaja,” tutur Reni.
Selain tiga hal utama tersebut, Reni juga mengingatkan Pemkot untuk senantiasa mematuhi proporsi belanja dalam APBD. Misalnya, belanja pendidikan wajib 20 persen, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, dan belanja infrastruktur maksimal 40 persen.
Reni berharap Pemkot bisa bijak dalam membelanjakan APBD sesuai proporsi. Sehingga hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Alq
Editor : Moch Ilham
