SURABAYAPAGI, Blitar-KPU Kota Blitar menyampaikan hasil Evaluasi dalam debat kedua dari para Paslon Wali kota dan Calon Walikota pada Rabu malam (30 Oktober 2024), seiring pertanyaan penalis yang tertuang pada huruf D terkait dengan adanya korupsi di Pemerintah Kota Blitar, karena menjadi permasalahan yang serius sehingga adanya polemik.
Dalam keterangannya pada wartawan ketika jumoa Pers, Ketua KPU Kota Blitar Rangga Bisma Aditya pada Kamis (31 Oktober 2024) sore di kantor KPU Kota Blitar, menyampaikan permohonan maaf nya, pada KPK, Pemerintah Kota Blitar,sekaligus pada masarakat, atas pertanyaan dalam point huruf D, dimana dalam pertanyaan tentang dugaan korupsi di Pemerintah Kota Blitar yang menurut data dari KPK pada tahun 2023 silam senilai sekitar Rp.10 Milyar.
"Dari data dan hasil konfirmasi kepada panelis telah terjadi kekeliruan dalam hal rujukan data dan statment serta kesalahan pengetikan dalam pertanyaan pada huruf D tersebut "Ungkap Rangga.
Rangga Bisma juga menerangkan, bahwa sesuai data yang kami peroleh dan dapat di pastikan kebenaranya bahwa hal itu kondisi sebaliknya, bahwa pertanyaan itu senyatanya tidak terjadi sekali lagi tidak terjadi di kota Blitar dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah kota Blitar.
"Sesuai nilai dari MCP ( Monetoring Center of Prevention) KPK dengan nilai 95,93, dan berada di peringkat ke dua Se-Jawa Timur dan termasuk nomor 10 besar peringkat terbaik se Indonesia, dan menurut SPI (Survey Penilaian Indonesia) dari KPK tahun 2023 untuk Pemerintah Kota Blitar meraih nilai 82,48 merupakan tertinggi di Jawa Timur dari 38 dari Kabupaten dan Kota se Jawa Timur dan peringkat nomer satu se Indonesia kata gori kota kecil." Kata Rangga.
Sedang untuk Penilaian Program Pengendalian Gratifikasi dari KPK,bahwa Pem.Kota Blitar mendapatkan nilai 78.63 sehingga meraih peringkat 1 kata gori pemerintah kota se jawa timur, dan peringkat nomer 8 dalam kata gori Pemerintah Kota se Indonesia.
"Untuk opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD) Pemerintah Kota Blitar telah 14 kali berturut turut dan menjadi terbanyak di Jawa Timur, sehingga Pemerintah Kota Blitar menjadi salah satu nominator percontohan Kabupaten/Kota se Jawa Timur anti korupsi di antara 3 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur."Ungkap Rangga.Les
Editor : Redaksi
