Buntut Foto Pose Kades Kemlagi Lor Berpotensi Pidana, JPPR Dorong Bawaslu Turun Tangan

author Muhajirin

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Lamongan, M. Nadhim. SP/MUHAJIRIN 
Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Lamongan, M. Nadhim. SP/MUHAJIRIN 

i

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Foto berpose dua jari kades Kemlagi Lor Kecamatan Turi, Lamongan beserta perangkat beredar luas, dan berpotensi melanggar UU  pemilihan kepala daerah (UU) 1 tahun 2015 dan beberapa perubahannya, sehingga terancam pidana.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Lamongan, M. Nadhim, Minggu (10/11/2024) dalam rilis yang diterima oleh surabayapagi.com.

Disebutkannya, selain melanggar UU Pilkada, kades Kemlagi Lor juga berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan lainya yaitu peraturan pemerintahan desa.

Ia melihat foto tersebut secara seksama, diduga telah terjadi pelanggaran terhadap norma pasal 71 ayat 1 jo pasal 188 undang-undang nomor 1 tahun 2015 dan beberapa perubahan nya. Pasal 71 ayat (1) pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/ POLRI, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," jelas Nadhim pria mantan komisioner Bawaslu ini menegaskan.

Ia menjelaskan, pasal 188 setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta.

"Disamping melanggar norma pasal 71 ayat 1 undang undang 1 tahun 2015. Kami juga menduga telah terjadi pelanggaran larangan kepala desa pada pasal 29 undang-undang 6 tahun 2014 dengan perubahannya," ungkapnya.

Nadhim menyebutkan, pasal 29 kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya menjadi pengurus partai politik, ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

"Pasal 30 ayat 1 dan 2 kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian," ucapnya.

Lebih jauh, Nadhim mengungkapkan, larangan nya sangat jelas, bahwa setiap kepala desa atau sebutan lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dan terhadap pasal yang dilanggar, sanksinya adalah pidana dan denda sebagaimana pasal 188 tersebut.

"Kami menduga foto pose dua jari yang diduga dilakukan oleh kepala desa beserta perangkat desanya dilakukan dengan sengaja dan dilakukan di ruangan yang diduga masih berada di lingkungan kantor pemerintahan desa, dan hal tersebut termasuk melanggar pasal 69 huruf h UU 1 tahun 2015 dan beberapa perubahannya," tandas Nadhim. "Yaitu dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, dan pemerintah daerah dan hal tersebut berpotensi pelanggaran pidana pemilihan," imbuh dia.

Mantan Komisioner Bawaslu itu mendorong kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk mengkaji, memeriksa dan memproses dugaan pelanggaran tersebut, untuk mewujudkan keadilan pemilihan. "Bawaslu Lamongan harus berani untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini menjadi temuan," cetusnya.

"Kami juga mendorong kepada Inspektorat Kabupaten Lamongan, untuk memanggil dan melakukan pembinaan terhadap kepala desa serta perangkat desa yang melakukan pelanggaran, serta memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tambah Nadhim.

Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Lamongan berharap, agar pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati Lamongan tahun 2024 ini berlangsung dengan aman, damai, kondusif, jujur dan adil. "Penegakan hukum pemilu atau pemilihan itu menjadi ujung tombak keadilan, keadilan yang memang betul-betul adil bagi semua, sesuai dengan norma yang berlaku, terangnya.

Terpisah Ketua Bawaslu Lamongan saat dikonfirmasi kejadian ini mengaku akan segera melakukan pendalaman atas peristiwa yang sekarang menjadi viral karena selalu diperbincangkan oleh masyarakat. "Kita akan melakukan pendalaman atas kejadian tersebut," kata Tony singkat.Jir

Berita Terbaru

SMK Ponpes PGRI 1 Mejayan Kembangkan Pendidikan Vokasi Berorientasi Kerja Global

SMK Ponpes PGRI 1 Mejayan Kembangkan Pendidikan Vokasi Berorientasi Kerja Global

Senin, 16 Nov 2026 21:19 WIB

Senin, 16 Nov 2026 21:19 WIB

‎‎‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Sebanyak 227 alumni SMK Ponpes internasional Millenial Model PGRI Mejayan, Kabupaten Madiun tercatatnya telah berkeja di Jepang. C…

Peringatai Hari Pahlawan, PLN UIT JBM Tanam Pohon Bersama di GI Tanggul Jember

Peringatai Hari Pahlawan, PLN UIT JBM Tanam Pohon Bersama di GI Tanggul Jember

Senin, 16 Nov 2026 20:28 WIB

Senin, 16 Nov 2026 20:28 WIB

SurabayaPagi, Jember – Masih dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Pahlawan dan Sebagai perwujudan komitmen untuk menjaga kelestarian alam di sekitar i…

Jalan Sehat HKN Diserbu Kompolotan Copet, Diduga Dilakukan Kelompok Berpengalaman 

Jalan Sehat HKN Diserbu Kompolotan Copet, Diduga Dilakukan Kelompok Berpengalaman 

Senin, 16 Nov 2026 19:46 WIB

Senin, 16 Nov 2026 19:46 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Aksi pencurian pada jalan sehat peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-82 di alun-alun Reksogati Caruban diduga dilakukan oleh …

Kapolres Lumajang Turun ke Alun-Alun, Sosialisasikan Operasi Zebra Semeru dan Program Jogo Omah

Kapolres Lumajang Turun ke Alun-Alun, Sosialisasikan Operasi Zebra Semeru dan Program Jogo Omah

Senin, 16 Nov 2026 16:59 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:59 WIB

SURABAYA PAGI, Lumajang-Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi turun langsung menyapa masyarakat di kawasan Alun-Alun Lumajang, Senin (16/11/2026). Dalam…

Public Gold Indonesia Hadirkan Investasi Aman Terjangkau, Tabungan Emas Murni Mulai Rp300 Ribu

Public Gold Indonesia Hadirkan Investasi Aman Terjangkau, Tabungan Emas Murni Mulai Rp300 Ribu

Senin, 16 Nov 2026 16:14 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Kesadaran masyarakat untuk menjaga nilai aset di tengah dinamika ekonomi terus mendorong minat terhadap investasi logam m…

Perkuat Normalisasi Saluran dan Penghijauan, DLH Surabaya Siapkan Ribuan Pohon per 2027

Perkuat Normalisasi Saluran dan Penghijauan, DLH Surabaya Siapkan Ribuan Pohon per 2027

Senin, 16 Nov 2026 15:47 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:47 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga kualitas lingkungan kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya…