Gibran, Ngaku Pernah "Dikerjai" Nadiem Makarim

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

Teks foto:

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, saat memberikan pemaparan dalam rakor Kemendikdasmen bersama Mendikdasmen dan anggota DPR RI Komisi X, di Jakarta.

Foto: antara foto

 

 

Judul sambungan: Sistem Zonasi akan Dikaji Ulang

 

 

 

Kemendikdasmen Diminta Wapres Gibran Terapkan Mata Pelajaran Coding di tingkat SD-SMP (sub judul)

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wapres Gibran yakin Menteri saat ini yakni Abdul Mu'ti berbeda dengan Nadiem Makarim. Dia juga menyebut berbagai persoalan sudah ditanggung oleh Abdul Mu'ti. Ia mengaku pernah "dikerjai" Nadiem Makarim.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, beberkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem saat dirinya Wali Kota Solo. Gibran  bercerita pernah bersurat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, terkait keluhan-keluhan soal pendidikan. Dia menyebut surat ini belum ditanggapi sampai sekarang.

"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," ungkapnya, saat presentasi.

 

Ceritakan Terapkan Kebijakan Pendidikan

Mu'ti awalnya bicara terkait acara ini dihadiri oleh Kadisdik se-Indonesia. Dia menyebut nantinya mereka akan menceritakan pengalaman menerapkan kebijakan pendidikan dasar dan menengah selama ini.

Gibran, bangga , kini berbagai persoalan pendidikan sudah ditanggung oleh Abdul Mu'ti.

"Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini," ujar Wapres Gibran, saat memberi pengarahan ke Kadisdik se-Indonesia, di Hotel Sheraton, Jaksel, Senin (11/11/2024).

Mu'ti awalnya bicara terkait acara ini dihadiri oleh Kadisdik se-Indonesia. Dia menyebut nantinya mereka akan menceritakan pengalaman menerapkan kebijakan pendidikan dasar dan menengah selama ini.

"Izinkan kami sampaikan bahwa acara ini dihadiri oleh para Kadisdik dari seluruh Indonesia dan juga beberapa kepala daerah yang kami undang secara khusus untuk menceritakan pengalaman mereka dalam menerapkan kebijakan pendidikan dasarnya dan menengah," kata Mu'ti saat menyampaikan laporan.

Selain itu, Mu'ti menyebut persoalan PPDB, Zonasi, hingga PPPK juga akan dibahas dalam rakor ini. Dia menyebut persoalan-persoalan memang selalu menjadi pembahasan.

"Isu tersebut sudah mengemukakan bahkan sebelum saya sertijab dengan Mas Nadiem," imbuhnya.

 

Mata Pelajaran Coding

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapat pekerjaan rumah baru dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Yakni untuk menerapkan mata pelajaran coding di tingkat SD atau SMP.

Gibran ikut menanggapi terkait mata pelajaran matematika yang akan mulai diajarkan dari tingkat pra sekolah atau taman kanak-kanak (TK). Menurutnya ini langkah yang baik, tetapi mata pelajaran coding sudah menjadi titipan terbarunya untuk segera dibahas.

"Saya kira ini sangat baik dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding," kata Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Jl Sultan Iskandar Muda, Kebayoran, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Dengan mata pelajaran coding diajarkan di sekolah, ia berharap Indonesia emas benar-benar bisa dicapai. RI ke depan akan dipenuhi banyak ahli termasuk coding dan machine learning.

"Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi Bapak-Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya," tuturnya n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Fraksi Golkar Kawal Program Prokesra Bank UMKM Berikan Subsidi Bunga Rp 19 Miliar

Fraksi Golkar Kawal Program Prokesra Bank UMKM Berikan Subsidi Bunga Rp 19 Miliar

Kamis, 03 Sep 2026 16:54 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 16:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menginisiasi agar Program Kredit Sejahtera (Prokesra) mendapat dukungan dalam Perubahan APBD (…

Manfaatkan Digitalisasi, Lamongan Optimis Target PAD Rp 1 Triliun Tercapai

Manfaatkan Digitalisasi, Lamongan Optimis Target PAD Rp 1 Triliun Tercapai

Kamis, 03 Sep 2026 16:16 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 16:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Inovasi kembali ditorehkan oleh Kabupaten Lamongan, salah satunya bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang…

Perubahan APBD 2026 Fokus Kebutuhan Prioritas

Perubahan APBD 2026 Fokus Kebutuhan Prioritas

Kamis, 03 Sep 2026 16:15 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 16:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026…

Januari-Agustus 2026, Imigrasi II Kelas Non TPI Blitar Catat PNBP Rp12,4 Miliar dan 21.227 Permohonan Dokumen Perjalanan

Januari-Agustus 2026, Imigrasi II Kelas Non TPI Blitar Catat PNBP Rp12,4 Miliar dan 21.227 Permohonan Dokumen Perjalanan

Kamis, 03 Sep 2026 15:22 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 15:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Aktivitas pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar menunjukkan capaian signifikan sepanjang Januari hingga…

PLN UIT JBM Kawal Keseruan Surabaya Kite Festival Dengan Kesiapsiagaan Kelistrikan

PLN UIT JBM Kawal Keseruan Surabaya Kite Festival Dengan Kesiapsiagaan Kelistrikan

Kamis, 03 Sep 2026 15:18 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 15:18 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) menunjukkan komitmennya dalam menjaga keselamatan…

Peringati Maulid Nabi, Bupati Gus Barraa Ajak Teladani Rasululloh

Peringati Maulid Nabi, Bupati Gus Barraa Ajak Teladani Rasululloh

Kamis, 03 Sep 2026 15:12 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 15:12 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk…