SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka-buka soal nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pembangunan megaproyek IKN dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.
Baca Juga: Pemerintah Mulai Soroti Shopaholic, Salahkah Mereka
AHY nyatakan pembangunan IKN, merupakan tindak lanjut dari arahan Prabowo yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.
"IKN juga banyak yang bertanya, apakah akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, akan lebih difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan," tegas AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12) dikutip Antara.
AHY tegaskan pemerintah berupaya menarik investor lokal maupun asing untuk mengongkosi berbagai proyek tersebut.
"Memang anggaran juga harus kita bagi-bagi ke sektor yang lain. Ini kan selalu dihadapkan pada limit keterbatasan fiskal kita, itulah mengapa kita berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur," tambah AHY. Nah, ini buka-bukaan pemerintahan pasca Jokowi.
***
Pernyataan AHY itu makin memperjelas, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak lagi menjadi prioritas utama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, pembangunan IKN Nusantara terus berlanjut.
Arahnya, pemerintah kini lebih berfokus pada program program yang dinilai lebih mendesak, seperti swasembada pangan. Hal ini diharapkan untuk memperkuat ketahanan dalam negeri di tengah ketidakpastian global.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, juga menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah program swasembada pangan. Program ini didahulukan sebagai sebuah langkah yang dianggap penting untuk menghadapi tantangan global dan memperkuat ketahanan pangan domestik.
"Prioritasnya kan sekarang swasembada pangan. IKN tetap. Tapi kan sudah diputuskan (target swasembada pangan). Apapun yang sudah diputuskan, ya sudah," kata Dody, kemarin.
Menurut Dody, meskipun pembangunan IKN tetap berjalan tetapi kecepatan proyek ini dikurangi agar anggaran dan energi dapat lebih diarahkan ke program-program yang mendukung swasembada pangan.
Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa perlu mengutamakan ketahanan pangan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi konflik global yang dapat mengganggu rantai pasok pangan internasional.
Nah, kita sekarang dirasionalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. lanjutkan Infrwstruktur di IKN atsu ketahanan pangan? Ini belaid..
***
Beleid adalah konsep, rencana, ancer-ancer yang berhubungan erat dengan politik, (beleid= kebijakan).
Baca Juga: "Berburu Harta Karun Jagat", Mirip Permainan Judi
Menurut KBBI, be·leid /beléid/ Bld n cara (langkah) yang ditempuh untuk melaksanakan program dan sebagainya; kebijaksanaan: Sedangkan Bld (Belanda). Kata tidak baku dari beleid adalah beled.
Hal yang saya pahami, beled adalah terkait kebijakan pemerintah pusat dalam menetapkan sesuatu yang berhak mengelola tambang , tentunya dan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
Artinya, beleid terkait kebijakan, aturan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat seperti PP, Perpres, dan lainya yang terkait.
Sekarang, contoh lain terkait istilah beleid yang saya ambil dari Kompas sebagai berikut:
1) Hindari Pemalsuan, Kementan Siapkan Beleid Baru Tentang Pendaftaran Pestisida (Kompas.com - Kamis, 18 April 2019).
2) Pemerintah Kebut Beleid Larangan Mobil Mewah Beli BBM Pertalite (Kompas.com - 11/07/2022, 17:13 WIB)
3) Piala Dunia 2022, FIFA Rilis Beleid tentang Jatah Jumlah Pemain (Kompas.com - 24/06/2022, 14:12 WIB)
Contoh beleid di atas mencakup kebijakan terkait dunia pertanian, otomotif dan olah raga (bola).
***
Baca Juga: Hakim-hakim Miliarder, Ternyata Hasil Kejahatan
Humas Kemensetneg, Rabu, 22 Februari 2023, merilis Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah alasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Muktamar ke-XVIII Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 22 Februari 2023. Menurut Kepala Negara, alasan utama dibangunnya IKN adalah pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan.
"Semuanya ada di Jawa, 58 persen (PDB ekonomi), dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris," ujar Presiden Jokowi.
Presiden juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur bukan merupakan gagasan dirinya. Menurutnya, Presiden ke-1 RI Soekarno telah menggagas pemindahan ibu kota sejak tahun 1960 yang lalu.
"Ini sudah sejak Bung Karno tahun 60, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota Jakarta itu ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," ungkap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan bahwa pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan fisik terkait bangunan atau gedung-gedung pemerintahan. Melainkan, pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik.
"Sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah Ibukota yang negara lain tidak memiliki, negara lain tidak memiliki," tutur Presiden.
Presiden pun meyakini proyek IKN akan rampung dalam 15 hingga 20 tahun mendatang dan IKN menjadi kota pemerintahan. Prakiraan tercepat rampung tahun 2038 . Sedangkan Jakarta, meski tidak lagi menjadi ibu kota negara, Presiden menyebut Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi.
Rencana pemerintahan Jokowi tersebut ternysta direm mulai tahun 2024. Direm oleh suatu beleid pemerintahan penerusnyavJokowi yaitu Prabowo. .
Dasar beleid Prabowo, yang dipublish adalah soal keterbatasan anggaran negara. Sekaligus arah pembangunan yang tidak melulu infrastruktur terus menerus. Swasembada pangan adalah fokus Pemerintahan Prabowo. Konsep pemerataan jawa dan non jawa tak lagi diperhitungkan Pemerintahan Prabowo. Pemerintahannya lebih mengedepannya urusan perut 270 juta rakyat Indonesia. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
