PKB Usul Pelaksanaan Pilpres-Pileg Dipisah
Baca Juga: KPU Kabupaten Blitar Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada 2024
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi soal usulan kepala daerah yang dipilih langsung oleh DPRD. Deddy menyebut PDIP dalam posisi menunggu langkah konkret perbaikan sistem pemilu bukan hanya sekadar wacana.
"Kita menunggu saja konkret-nya seperti apa, apakah sungguh-sungguh atau sekedar wacana," kata Deddy kepada wartawan, Jumat, (13/12/2024).
Deddy mengatakan saat ini apa pun yang dilakukan pemerintah dan DPR dapat terealisasi jika punya niat. Deddy menyinggung soal mayoritas komposisi Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di parlemen.
"Sekarang ini apapun yang ingin dilakukan pemerintah dan DPR kan bisa saja dilakukan jika memang punya niat," kata Deddy.
"Komposisi suara KIM plus di DPR RI itu kan sudah 84%, jadi tidak ada kesulitan untuk melakukan langkah politik atau kebijakan apapun jika itu untuk perbaikan dan penyempurnaan," tambahnya.
Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Prabowo mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.
Pemisahan Pileg dan Pilpres
Baca Juga: Pasca Pilkada Serentak, Risma Tunggu Putusan MK, Luluk Ingatkan Sulit
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, mendukung adanya perbaikan sistem pemilu di Tanah Air seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jazilul menyebut perlu ada pemisahan antara Pileg dan Pilpres di Indonesia.
"Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten atau kota," kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).
Jazilul mendukung gagasan dari Prabowo. Ia menyebut sudah saatnya sistem politik RI untuk diubah supaya biaya tinggi dalam Pilkada dapat diminimalisir.
"Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi," kata mantan Wakil Ketua MPR RI ini.
Jazilul mengatakan sebenarnya apa yang disampaikan Presiden Prabowo sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang juga mengusulkan perbaikan sistem politik. Ia juga menyinggung keuntungan gubernur dipilih oleh DPRD.
Baca Juga: Pilkada Serentak Terlalu Mahal, What Next?
"Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik," kata Jazilul.
Ia menilai otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten atau kota. Selama ini, lanjutnya, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi.
PKB juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Selama ini, pileg kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat karena publik lebih fokus pada pemilihan presiden.
"Pilpres dan pileg perlu dipisahkan, sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi Pileg dulu baru kemudian Pilpres," papar Jazilul. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
