Pemprov Jatim Pastikan Tak Ada Kenaikan PKB dan BBNKB Tahun 2025

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Rapat Optimalisasi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah, di Sidoarjo, yang berlangsung di Sidoarjo pada Rabu-Kamis (18-19 Desember 2024).SP/JATI
Rapat Optimalisasi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah, di Sidoarjo, yang berlangsung di Sidoarjo pada Rabu-Kamis (18-19 Desember 2024).SP/JATI

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memastikan pada tahun 2025 tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atas pemberlakuan UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). 

 Hal ini disampaikan oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono dalam Rapat Optimalisasi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah, di Sidoarjo, yang berlangsung di Sidoarjo pada Rabu-Kamis (18-19 Desember 2024).

 Pertemuan tersebut diikuti oleh pimpinan ATPM/APM, main dealer, dealer, pimpinan perusahaan transportasi dan ketua Organda. Dalam kesempatan itulah Bobby Soemiarsono menyampaikan, tahun depan memang akan dilakukan pengenaan opsen PKB dan BBNKB untuk kabupaten/kota. 

Meski demikian, sesuai arahan Pj gubernur Jatim, Pemprov Jatim dalam pemungutan PKB atau BBNKB tidak menambah beban masyarakat. Dengan kata lain, pemberlakuan pengenaan pajak tetap sama seperti tahun sebelumnya. 

“Tahun depan memang akan secara resmi dilakukan pengenaan opsen PKB dan BBNKB. Namun Bapak Pj gubernur Jatim telah memberikan arahan tidak ingin menambah beban masyarakat" ujar Bobby Soemiarsono.

"Dan sudah diterbitkan surat keputusan gubernur tentang keringanan bagi masyarakat di Jawa Timur. Atas dasar keputusan gubernur ini maka PKB atau BBNKB yang dibayar masyarakat tidak akan naik,” sambungnya.

 Ya, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/722/KPTS/031/2024 tentang Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

 Dengan adanya keputusan gubernur ini, pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jatim menurun sebesar Rp 4,2 triliun yang menjadi opsen bagi pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan Pemprov Jatim ini diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung perkembangan industri otomotif di Jawa Timur. 

Selain itu kebijakan ini juga bertujuan menjaga daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Keputusan gubernur ini berdasarkan pasal 96 UU HKPD yang menyatakan Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak. 

Sementara itu berdasarkan UU HKPD besaran tarif PKB mengalami penurunan 0,3 persen dari tarif 1,5 persen menjadi 1,2 persen dan BBNKB mengalami penurunan 0,5 persen dari tarif 12,5 persen menjadi 12 persen. Sedangkan untuk BBN-2 atau biasa disebut balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kepemilikan kedua menjadi nol atau gratis.sb/ana

Berita Terbaru

SMK Ponpes PGRI 1 Mejayan Kembangkan Pendidikan Vokasi Berorientasi Kerja Global

SMK Ponpes PGRI 1 Mejayan Kembangkan Pendidikan Vokasi Berorientasi Kerja Global

Senin, 16 Nov 2026 21:19 WIB

Senin, 16 Nov 2026 21:19 WIB

‎‎‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Sebanyak 227 alumni SMK Ponpes internasional Millenial Model PGRI Mejayan, Kabupaten Madiun tercatatnya telah berkeja di Jepang. C…

Peringatai Hari Pahlawan, PLN UIT JBM Tanam Pohon Bersama di GI Tanggul Jember

Peringatai Hari Pahlawan, PLN UIT JBM Tanam Pohon Bersama di GI Tanggul Jember

Senin, 16 Nov 2026 20:28 WIB

Senin, 16 Nov 2026 20:28 WIB

SurabayaPagi, Jember – Masih dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Pahlawan dan Sebagai perwujudan komitmen untuk menjaga kelestarian alam di sekitar i…

Jalan Sehat HKN Diserbu Kompolotan Copet, Diduga Dilakukan Kelompok Berpengalaman 

Jalan Sehat HKN Diserbu Kompolotan Copet, Diduga Dilakukan Kelompok Berpengalaman 

Senin, 16 Nov 2026 19:46 WIB

Senin, 16 Nov 2026 19:46 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Aksi pencurian pada jalan sehat peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-82 di alun-alun Reksogati Caruban diduga dilakukan oleh …

Kapolres Lumajang Turun ke Alun-Alun, Sosialisasikan Operasi Zebra Semeru dan Program Jogo Omah

Kapolres Lumajang Turun ke Alun-Alun, Sosialisasikan Operasi Zebra Semeru dan Program Jogo Omah

Senin, 16 Nov 2026 16:59 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:59 WIB

SURABAYA PAGI, Lumajang-Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi turun langsung menyapa masyarakat di kawasan Alun-Alun Lumajang, Senin (16/11/2026). Dalam…

Public Gold Indonesia Hadirkan Investasi Aman Terjangkau, Tabungan Emas Murni Mulai Rp300 Ribu

Public Gold Indonesia Hadirkan Investasi Aman Terjangkau, Tabungan Emas Murni Mulai Rp300 Ribu

Senin, 16 Nov 2026 16:14 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Kesadaran masyarakat untuk menjaga nilai aset di tengah dinamika ekonomi terus mendorong minat terhadap investasi logam m…

Perkuat Normalisasi Saluran dan Penghijauan, DLH Surabaya Siapkan Ribuan Pohon per 2027

Perkuat Normalisasi Saluran dan Penghijauan, DLH Surabaya Siapkan Ribuan Pohon per 2027

Senin, 16 Nov 2026 15:47 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:47 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga kualitas lingkungan kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya…