Presiden ke-8, Baru akan Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 Mendatang
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dua presiden yang tampak sering runtang runtung ini, ternyata tidak selalu sejalan. Minggu kemarin, misalnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan jadwalkan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mulai tanggal 17 Agustus 2028 mendatang atau empat tahun setelah Jokowi, memutuskan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) akhir Juli 2024 dan resminya tanggal 17 Agustus 2024. Pertimbangan Prabowo, menunggu penyelesaian pembangunan sarana eksekutif, legislatif, dan yudikatif di kawasan ibu kota baru itu.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan presiden Prabowo, akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, yang mana menandai tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan di IKN. Hal tersebut sebelumnya juga telah dikonfirmasi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
"Bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo) telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028," kata Basuki, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).
Jokowi Sudah Terima Menteri
Menurut file di Litbang Surabaya Pagi, Senin, 29 Juli 2024 menjadi hari pertama Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri PUPR yang juga Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.
Setelah para menteri, secara khusus Presiden Joko Widodo, juga mengundang Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun.
Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni meluruskan persepsi keliru masyarakat tentang IKN.
Menurutnya, saat ini banyak beredar persepsi yang keliru tentang pembangunan IKN di tengah masyarakat Indonesia.
"Banyak yang salah persepsi tentang IKN dan ini harus diluruskan. Pembangunan IKN ini bertahap, bukan hanya sampai 17 Agustus 2024," tegas Raja Juli Antoni.
Jokowi telah Penuhi Janjinya
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyebut Presiden Joko Widodo telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibukota Nusantara (IKN) sebelum 17 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, menepis keraguan yang muncul di publik dan membuktikan komitmennya bahwa target pencapaian pembangunan IKN tahap I sudah sesuai dengan rencana yang sudah dicanangkan.
Ia berpendapat, berkantornya Presiden Jokowi akan membuatnya mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Menurut dia, berkantornya Jokowi di IKN mulai 17 Agustus 2024, akan meningkatkan kepercayaan para investor. Investor yang sudah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di IKN mendapatkan jaminan progres pembangunan IKN bisa berjalan sesuai rencana. Sedangkan bagi calon investor, akan semakin berlomba-lomba untuk segera masuk ke IKN.
Disamping itu, Jokowi mengukir sejarah, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di halaman Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu, 17 Agustus 2024. Upacara ini juga diikuti secara hybrid dari halaman Istana Merdeka, Jakarta, berjalan dengan khidmat dan lancar.
Saat itu, presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin langsung jalannya upacara. Presiden tampak didampingi oleh Ibu Negara, Iriana Joko Widodo.
Sejumlah Kementerian Atur Perpindahan
Eks Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi - Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 ini pun menuturkan, sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN. Ia meyakini, pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pun akan mendukung percepatan pembangunan IKN. “Bapak Prabowo adalah Presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden terpilih yang memiliki komitmen kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga IKN yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia ke depan yang modern di masa mendatang,” jelasnya.
Petakan Mulai Pembangunan Jalan
Basuki mengatakan, persiapan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah dimulai sejak tahun ini, termasuk salah satunya Masjid Nusantara.
"Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan," ujarnya.
Otorita IKN juga telah menggelar pertemuan bersama sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia, beberapa waktu lalu. Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara.
Menurut Basuki, percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara. Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal I tahun 2026, guna mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien.
"Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan," kata Basuki.
Basuki menambahkan, Prabowo telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Presiden dan DPR juga telah mengesahkan status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melainkan menjadi Daerah Khusus (DK). n jk/erc/ltb/rmc
Editor : Moch Ilham
