SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Sebagai upaya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBK) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar yang bersumber dari APBD 2025.
Meski demikian, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono mengungkap, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) yang mengatur peran serta pemerintah daerah atau penggunaan APBD dalam program tersebut.
"Jika diperlukan, pemkab akan menggunakan sebagian dana belanja tidak terduga (BTT) yang telah dianggarkan dalam APBD 2025. Namun, saat ini belum ada juknis yang mengatur tentang peran pemda atau APBD dalam MBG dan program tersebut dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional," tuturnya, Minggu (02/02/2025).
Lebih lanjut, jika dikemudian hari juknis mengatur perlunya kontribusi daerah, maka Pemkab Lumajang akan mengambil anggaran dari BTT yang telah dialokasikan dalam APBD 2025 sebesar Rp 15 miliar untuk berbagai kebutuhan darurat, termasuk penanganan bencana alam dan infrastruktur.
Dana BTT memang disiapkan untuk kebutuhan insidental di luar kegiatan rutin kedinasan, sehingga tidak membebani APBD dan hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum melakukan penganggaran.
"Dana BTT memang disiapkan untuk kebutuhan insidental di luar kegiatan rutin kedinasan, sehingga tidak membebani APBD. Hingga saat ini, kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum melakukan penganggaran," terangnya.
Dengan kesiapan itu, lanjut dia, Pemkab Lumajang menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat.
"Pemerintah daerah berharap petunjuk teknis segera diterbitkan agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Lumajang," ujarnya. lj-01/dsy
Editor : Desy Ayu
