Komitmen Presiden yang Populis Jawab Persoalan Bangsa, Termasuk Pemberantasan korupsi
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto, akan kembali diusung oleh Partai Gerindra untuk Pilpres 2029 sebagaimana disepakati dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ke-VII di Hambalang, Jawa Barat.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya siap tidak dicalonkan kembali menjadi calon presiden pada pemilu 2029 jika kebijakannya mengecewakan kepercayaan rakyat.
Di hadapan para petinggi partai politik dan kader Partai Gerindra pada hari ulang tahun (HUT) Ke-17 Gerindra, di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025), Prabowo, mengatakan
"Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi 2029. Saya katakan kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus," janjinya.
Prabowo disebut bersedia namun meminta waktu untuk mengemban tugasnya saat ini.
“Beliau menjawab, ‘Insya Allah,’ namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Hambalang, seperti dikutip dari Antara, Senin (17/2).
"Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi," katanya lagi.
PDIP: Bagi-bagi Kekuasaan
Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Guntur Romli mewanti-wanti agar wacana pembentukan koalisi permanen yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto tidak dijadikan alat untuk bagi-bagi kekuasaan. Koalisi permanen ia nilai dapat membuat kritik konstruktif terhadap kinerja pemerintahan menjadi tumpul.
"Kami ingin mengingatkan, jangan sampai koalisi permanen itu hanya usaha membangun pasukan untuk kekuasaan semata," kata Guntur kepada Tempo, Ahad, 16/2).
Dia mengkhawatirkan dengan terbentuknya koalisi permanen itu dapat membajak sistem trias politica yang selama ini berlaku di Indonesia. Lebih jauh, koalisi terkonsolidasi yang permanen dapat melahirkan otoritarianisme.
PKB: Ide Cemerlang Prabowo
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya mendukung ide koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan wacana itu sebagai ide cemerlang.
"Hemat saya ini ide brilian Pak Prabowo, kami angkat topi," kata Jazilul saat dihubungi, Minggu (16/2/2025).
Menurut Jazilul, tidak ada alasan bagi PKB menolak gagasan koalisi permanen yang diajukan Prabowo. Dia menjamin PKB akan masuk dalam gerbong koalisi tersebut.
"Kami pastikan masuk dalam barisan koalisi permanen bila agendanya menomersatukan kepentingan rakyat," ujar Jazilul.
Golkar: Jangan Sampai Ambyar
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji sepakat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk koalisi permanen.
Menurut Sarmuji koalisi antar partai untuk jangka panjang memiliki dampak positif bagi pemerintahan.
Koalisi permanen yang dimaksud Prabowo berasal dari sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Anggota asli KIM adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima. Koalisi bertambah dengan bergabungnya PKS, PKB, PPP, Perindo, dan Nasdem. Koalisi gemuk ini belakangan dikenal sebagai KIM Plus.
Sarmuji mengungkapkan bahwa keberadaan koalisi yang dipimpin oleh Gerindra itu berperan menjaga stabilitas pemerintahan. Karena itu ia menilai sebaiknya koalisi partai politik itu diteruskan. "Koalisi pemerintah jangan sampai ambyar di tengah jalan," ucap Sarmuji.
NasDem: Batas Baktu Koalisi
Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh mempertanyakan batas waktu dari gagasan 'koalisi permanen' yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto kepada koalisi politiknya. PAN menilai gagasan itu relevan bagi pihaknya tanpa dibatasi waktu pilpres.
Surya Paloh menanggapi keinginan Prabowo membentuk koalisi permanen. Paloh menyebut usulan itu masih perlu dikaji.
"Satu lemparan usulan yang perlu untuk dikaji ya, saya pikir itu amat memungkinkan," kata Paloh menjawab pertanyaan wartawan setelah menghadiri HUT Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).
Ditanya lebih lanjut pandangannya tentang usulan itu, Paloh menjawab diplomatis. Namun dia melempar pertanyaan tentang berapa lama waktu dari arti 'permanen' yang dimaksud Ketua Umum Partai Gerindra itu.
"Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu, kan pasti ada batas waktu ya. Apakah dua kali pemilu? Tiga kali pemilu? Empat kali pemilu? Lima kali pemilu dan sebagainya ya," tuturnya.
PAN: Bersama Sepanjang Masa
"Sampai kapan waktu koalisi? PAN akan berkoalisi dengan Gerindra sampai kapan pun, tidak dibatasi waktu pilpres, selalu bersama sepanjang masa, karena adanya persamaan visi dan platform perjuangan," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Minggu (16/2/2025).
Viva menegaskan kepastian dukungan partainya kepada Prabowo jika maju capres pada 2029 mendatang. Dia mengatakan partainya loyal kepada Prabowo.
"Jika Pak Prabowo di Pilpres 2029 akan mencalonkan sebagai capres, PAN akan tetap setia mendukung kembali," katanya.
Di sisi lain, lanjut Viva, PAN memandang konsolidasi koalisi akan mewujudkan stabilitas politik. Viva mengatakan partainya menerima tangan terbuka untuk membangun koalisi permanen.
Tahun 2029, Prabowo 78 Tahun
Prabowo, yang lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951, saat ini telah berusia 73 tahun dan akan genap 74 tahun pada Oktober mendatang. Pada Pilpres 2029 mendatang, sosok yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dalam KLB ke-VII ini bakal berusia 78 tahun.
Aturan ihwal syarat menjadi capres, juga calon wakil presiden atau cawapres, dituangkan dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu. Dalam beleid ini, hanya disebut syarat minimal usai saat pencalonan, yakni 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.
Sementara untuk syarat maksimal usia, UU Pemilu tidak membatasi umur paling banter bagi kandidat yang akan maju. Artinya, tidak ada batas kedaluwarsa usia selagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Termasuk kudu mampu secara rohani maupun jasmani untuk melaksanakan tugas kepresidenan.
“Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika,” demikian bunyi Pasal 169 huruf e.
Batas maksimal usia capres-cawapres sebenarnya pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2023 lalu.
Kala itu ada tiga uji materi yang dilayangkan. Dua di antaranya datang dari Aliansi ’98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM serta dari seorang advokat bernama Rudy Hartono. Mereka meminta agar batas usia maksimal capres-cawapres adalah 70 tahun.
MK Tolak Gugatan Usia
MK menolak tiga gugatan uji materi tersebut. Penolakan itu setelah MK mempertimbangkan permohonan gugatan dapat menyebabkan pengulangan makna yang cenderung meragukan dan mempersempit ruang lingkup Pasal 169 huruf q UU Pemilu serta persoalan batas maksimal usia capres-cawapres telah kehilangan objek dan tidak berdasar menurut hukum.
Komitmen Presiden Populis
Pengamat Kebijakan Publik Dr Anzori Tawakal menyatakan apa yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto 100 hari pertama memimpin konsisten dengan apa yang telah disampaikan pada pidato kenegaraan pertama pada Oktober 2024 lalu.
"Program-program prioritas, baik bidang ekonomi, sosial kesejahteraan, hukum itu memang Presiden Prabowo konsisten sesuai dengan pidato pertama saat beliau pelantikan," kata Anzori Tawakal, di Bengkulu, Sabtu.
Dia mengatakan, Presiden Prabowo menekankan swasembada pangan, dan pada 100 hari pertama di berbagai wilayah sudah bergerak cetak lahan baik padi, jagung dan komoditas penting lainnya.
Ingatkan Para Pembantu Presiden
Kemudian, kata Anzori di sisi hukum presiden juga serius bahkan kasus-kasus hukum yang dinilai tidak berkeadilan menurut publik. Seperti, Presiden Prabowo bahkan menyindir langsung kasus pidana korupsi tata niaga komoditas timah.
"Ini menunjukkan, presiden menunjukkan komitmennya soal hukum, terutama korupsi. Komitmen presiden ini akan secara populis menjawab soal-soal terkait persoalan bangsa, juga dengan pemberantasan korupsi," kata dia lagi.
Menurut Anzori, Presiden Prabowo Subianto juga benar-benar serius mewujudkan janji kampanyenya untuk memastikan gizi para putra-putri penerus bangsa.
"Makanan bergizi gratis yang dijanjikan bahkan langsung direalisasikan pada 100 hari kerja pertama, kemudian diikuti upaya pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan," kata dia.
Anzori justru mengingatkan, para pembantu presiden di kabinet baik menteri, wakil menteri hingga jajaran birokrat kementerian harus dapat dengan cepat dan tepat mengejawantahkan pernyataan dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
"Begitu juga efisiensi anggaran, saya menilai Presiden Prabowo bukan ingin efisiensi memangkas-mangkas begitu, tetapi modelnya itu realokasi, pemborosan yang biasanya seperti pengadaan ATK, perjalanan dinas, seremoni di hotel menghabiskan banyak anggaran di realisasikan ke program tepat yang menyejahterakan rakyat. Kabinet harus memahami apa yang diinginkan presiden," ujarnya. n bk/erc/jk/cr3/rmc
Editor : Moch Ilham
