SurabayaPagi, Surabaya – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyoroti lambatnya transisi energi dari LPG 3 kilogram ke gas bumi akibat minimnya pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga.
Hingga akhir 2024, jumlah sambungan rumah (SR) baru mencapai 818 ribu, jauh di bawah target 4 juta sambungan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Anggota BPH Migas, Wahyudi Anas, mengungkapkan bahwa pembangunan jargas telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), namun realisasinya masih jauh dari harapan. Kondisi ini menghambat upaya transisi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, sementara kebutuhan gas rumah tangga terus meningkat.
Ketergantungan pada LPG Impor Menambah Beban Subsidi
Data Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa 87,66 persen konsumsi energi rumah tangga digunakan untuk memasak, dengan LPG sebagai bahan bakar utama. Sementara itu, kayu bakar menyumbang 11,5 persen, dan penggunaan energi listrik, minyak tanah, serta arang kurang dari satu persen jika digabungkan.
Ketergantungan pada LPG menjadi tantangan besar karena pasokan domestik hanya mampu memenuhi 18 persen kebutuhan nasional. Sisanya harus diimpor, yang berdampak pada besarnya beban subsidi. Pada 2024, subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp76,2 triliun, meskipun lebih rendah 8 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp82,8 triliun, berkat penurunan harga LPG global.
Menurut Wahyudi Anas, pengalihan kebutuhan bahan bakar dapur ke jargas dapat mengurangi beban subsidi tersebut. Apalagi, pasokan gas bumi di Jawa Timur mengalami surplus, dengan jaringan Jawa Timur-Jawa Tengah kelebihan pasokan sebesar 134,28 mmscfd.
Tantangan dan Solusi Pembangunan Jargas
Salah satu kendala utama dalam pembangunan jargas adalah investasi infrastruktur yang masih cukup tinggi. Namun, Wahyudi menekankan bahwa ada berbagai cara untuk mengatasi tantangan tersebut.
"Di Sleman, PGN telah menjalankan proyek percontohan di mana satu kompleks perumahan memasang jaringan gas dengan kantong penyimpanan CNG. CNG dikirim ke lokasi tersebut dan dimanfaatkan oleh penghuni perumahan," ujarnya dalam acara Leadership Forum PGN - PWI Jawa Timur di Surabaya, Kamis (27/2/2025).
Untuk mempercepat pengembangan jargas, peran pemerintah daerah sangat krusial. Pemda dapat mempermudah proses perizinan serta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terlibat dalam pembangunan jaringan gas. Selain itu, regulasi yang mewajibkan pengembang perumahan baru untuk menyertakan fasilitas distribusi gas bumi atau CNG dapat mempercepat penetrasi energi bersih ini.
"Sebagai contoh, wilayah Malang yang jauh dari pipa transmisi bisa memanfaatkan fasilitas CNG untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga," tambahnya.
Target Peningkatan Jargas dan Kolaborasi dengan Swasta
General Manager SOR III PT PGN Tbk, Hedi Hedianto, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pembangunan jargas. Pada 2025, PGN menargetkan pemasangan 200 ribu sambungan jargas non-APBN secara nasional, dengan 50-60 ribu sambungan di Jawa Timur.
Untuk mencapai target tersebut, PGN menawarkan berbagai insentif, termasuk subsidi biaya pemasangan jaringan dalam rumah. Selain itu, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga mulai dieksplorasi untuk mempercepat investasi di sektor ini.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman, mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan PGN untuk mendukung percepatan peralihan energi. Menurutnya, momentum ini sangat tepat mengingat pemerintah tengah mengupayakan efisiensi dengan menekan subsidi LPG 3 kilogram.
"PGN harus memperluas jaringan gas ke masyarakat agar pengguna LPG, baik 3 kg maupun 12 kg, bisa beralih ke gas bumi. Jika itu terjadi, secara bertahap subsidi LPG bisa dikurangi," jelasnya.
Aftabuddin juga menyoroti peluang keterlibatan swasta dalam pengembangan jargas melalui PJU (Perusahaan Jasa Utilitas) yang mengelola perdagangan gas di Jawa Timur. Namun, ia menegaskan bahwa aspek ekonomi harus diperhitungkan agar investasi tetap menarik bagi sektor swasta.
"Misalnya, ada perumahan yang belum memiliki jaringan gas, maka PJU bisa bekerja sama dengan PGN. Tapi harus dipastikan harga jual gasnya kompetitif, karena jika tidak menguntungkan, swasta tidak akan tertarik berinvestasi," paparnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, BUMD, PGN, dan sektor swasta, diharapkan pembangunan jargas dapat dipercepat, sehingga ketergantungan pada LPG impor bisa dikurangi dan beban subsidi semakin ringan. Byb
Editor : Redaksi
