Rumah RK Digeledah, Petinggi Golkar Cuek, Kepentingan!

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Raditya M Khadaffi
Raditya M Khadaffi

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ridwan Kamil saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, tercatat oleh staf BJB, terlibat dalam pemilihan Dirut  BJB  Yuddy Renaldi. Ini setelah Ridwan Kamil, mengklaim berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

RUPST BJB kemudian menetapkan Yuddy sebagai dirut yang baru pada Selasa (30/4/2019). Ridwan Kamil saat itu  mengatakan, pemilihan Dirut baru BJB merupakan hasil diskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Yuddy ditunjuk menjadi dirut, karena ia dinilai mampu membuat BJB sebagai bank daerah menjadi bank nasional. Ini peristiwa tahun 2019. Saat ini, usai menggeledah rumah RK, KPK sudah menyita beberapa dokumen dan barang. Rencananya KPK akan memanggil RK, sebagai saksi kasus korupsi belanja iklan senilai Rp 409 miliar.  Apakah RK bisa dibidik jadi tersangka? Ini tergantung pemeriksaan di KPK.

Akal sehat saya justru terusik oleh sikap petinggi partai Golkar termasuk Ketua Umumnya, Bahlil Lahadalia. Dan bukan pasca penggeledahan. Ini domain KPK yang telah menyita dokumen dari rumah RK.

Sebagai pimpinan RK di partai, Bahlil enteng  menanggapi penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus kader Golkar, Ridwan Kamil (RK). Bahlil mengaku menghormati dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwajib.

"Kita serahkan kepada proses hukum dan kita hormati semuanya ya," kata Bahlil kepada wartawan di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025). Isyarat apa?

 

***

 

Catatan jurnalistik saya menyimpan file, Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau RK atau Kang Emil resmi diumumkan menjadi kader Partai Golkar, tahun 2023 era kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Dan masuknya Ridwan Kamil ke Golkar ditandai diberikan KTA. Ridwan Kamil juga sudah gunakan jas kuning.

"Tampak Ridwan Kamil semakin ganteng dan cerah," ujar Airlangga di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (18/1/2023).

Ridwan Kamil didapuk menjabat sebagai Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Sebelum menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, Ridwan Kamil diketahui menduduki posisi Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemili era kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Akun media sosial Partai Golkar mengucapkan selamat datang kepada Ridwan Kamil. Golkar turut memberikan semangat kepada Kang Emil untuk semangat dalam bekerja.

Dalam akun Instagram resmi Golkar, Rabu (18/1/2023), Golkar memposting foto Kang Emil yang mengenakan jas berwarna kuning. Di kolom caption, Golkar menuliskan pantun yang berisi ucapan selamat datang kepada Kang Emil. Hampir dua tahun mengantongi KTA Partai Golkar masihkah RK diragukan kekaderannya? Ataukah kejadian RK terlibat pengangkatan Yuddy Renaldi, tahun 2019, RK masih belum jadi kader Partai Golkar? Ada isyarat soal solidaritas terkait penilaian hubungan Golkar dengan RK yang belum terlalu intens dalam status sebagai kader baru. Bisa jadi Partai cuci tangan terhadap kadernya yang berlepotan dibidik KPK.

 

***

 

Ridwan Kamil membenarkan rumahnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari Senin, 10 Maret 2025, terkait kasus korupsi dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB.

"Benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB," kata Ridwan Kamil  melalui keterangan tertulis pada Senin malam.

Menariknya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi enggan berkomentar terkait penggeledahan rumah mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oleh KPK terkait penyidikan dugaan korupsi iklan di Bank BJB.

"Saya tidak akan mengomentari itu, kan itu ranahnya KPK, bukan ranahnya saya," kata Dedi di Lanud Husein Sastranegara Bandung, Selasa, 11 Maret 2025 seperti dikutip dari Antara.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menanggapi penggeledahan rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung, Jawa Barat, oleh KPK. “Kami menghormati proses hukum. Biar aparat hukum bekerja sesuai kaidah-kaidah hukum,” katanya kepada Tempo melalui pesan pendek pada Senin, 10 Maret 2025.

Ketika ditanya bantuan hukum yang diberikan Golkar, Sarmuji menjawab baik partainya dan publik secara umum belum tahu konteks penggeledahannya. “Jadi belum diperlukan,” katanya. Isyarat apa?

Bisa saja petinggi Partai Golkar dapat bocoran. Artinya, meski Ridwan Kamil belum dipanggil, KPK pasti sudah memiliki bukti yang kuat kerterlibatan RK sebelum melakukan penggeledahan.

Mereka paham, suatu penggeledahan dilakukan pasti bukan tanpa alasan. KPK kemungkinan besar sudah memiliki informasi mengenai keterlibatan Ridwan Kamil dalam dugaan korupsi dana iklan BJB. Kita tunggu pengumuman dari KPK keterlibatan RK dalam kasus itu.

 

***

 

Akal sehat saya sadar bahwa membincang soal politik memang selalu lekat dengan istilah kepentingan. Politik kadang disangkutpautkan dengan kepentingan. Namun kepentingan tidak mesti disangkutpautkan dengan politik.

Secara sederhana bisa diambil asumsi bahwa di dalam politik selalu terdapat unsur kepentingan, politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kepentingan. Namun demikian politik tidak sama dengan kepentingan.

Artinya, berbicara politik sudah pasti membicarakan sebuah kepentingan. Apapun soal politik akan selalu berujung dan berakhir pada term kepentingan. Pertanyaannya, kepentingan seperti apa dan untuk tujuan apa petinggi Partai Golkar tak menjawab siapkan tim hukum untuk dampingi RK. Kepentingan Solidaritas.

Tampaknya ada urusan  keuntungan individual atau kelompok kader baru dan lama?

Akal sehat saya menduga kepentingannya bukanlah kepentingan politik partai. Lalu kepentingan apa bila bukan  kepentingan politik. Ini rumus berpolitik praktis. Dalam politik tidak ada kawan yang sesungguhnya dan juga tidak ada musuh yang sesungguhnya. Tahun 2023 RK diangkat jadi kader era Airlangga. Tahun 2025 era kepemimpinan Bahlil, RK, bisa menjadi "lawan" kepentingan di Partai Golkar.

Isyaratnya tak ada isyarat RK "berkoalisi" lagi dengan Partai Golkar.  Inilah drama dalam politik urusan utama kepentingan.

Politik bisa menjadikan sesama kader Partai Golkar tak perlu memiliki solidaritas. Wajah keterlibatan RK dalam kasus dugaan korupsi belanja iklan masih akan terus berproses. Wait and See. ([email protected])

Berita Terbaru

Thom Haye Curhat Diteror

Thom Haye Curhat Diteror

Senin, 12 Jan 2026 19:48 WIB

Senin, 12 Jan 2026 19:48 WIB

Digaji Persib Rp 750 Juta per Bulan      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Thom Haye curhat di media sosial, usai membantu Persib Bandung mengalahkan Persija Ja…

Pemerintah Iran Anggap Pendemo Ayatollah "Musuh Tuhan”

Pemerintah Iran Anggap Pendemo Ayatollah "Musuh Tuhan”

Senin, 12 Jan 2026 19:43 WIB

Senin, 12 Jan 2026 19:43 WIB

Mata Uang Rial Iran Turun 40 Persen Dorong Inflasi Harga Pangan hingga 70 Persen    SURABAYAPAGI.COM, Teheran - Militer Iran menegaskan bakal membela k…

Prabowo Saksikan Seorang Siswa Beri Aba-aba Makan MBG

Prabowo Saksikan Seorang Siswa Beri Aba-aba Makan MBG

Senin, 12 Jan 2026 19:38 WIB

Senin, 12 Jan 2026 19:38 WIB

Saat Peresmian 166 Sekolah Rakyat Secara Serentak di Banjarbaru, Kalsel      SURABAYAPAGI.COM, Banjarbaru - Presiden Prabowo Subianto tiba di Sekolah Rakyat …

Bulog tak Percaya Harga Beras Naik Jelang Lebaran

Bulog tak Percaya Harga Beras Naik Jelang Lebaran

Senin, 12 Jan 2026 19:36 WIB

Senin, 12 Jan 2026 19:36 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengklaim harga beras di lapangan tetap stabil dan sesuai Harga Eceran Tertinggi…

Direktur Jenderal Pajak Malu

Direktur Jenderal Pajak Malu

Senin, 12 Jan 2026 19:29 WIB

Senin, 12 Jan 2026 19:29 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dampak tiga Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara ditangkap oleh KPK, langsung menampar Direktorat Jenderal…

Hakim Minta JPU Serahkan Hasil Audit, Jaksa Ngeyel

Hakim Minta JPU Serahkan Hasil Audit, Jaksa Ngeyel

Senin, 12 Jan 2026 19:26 WIB

Senin, 12 Jan 2026 19:26 WIB

Eksepsi terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Ditolak     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat meminta jaksa m…