SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Berita utama harian Surabaya Pagi edisi hari Senin (17/3) kemarin berjudul "Jokowi - PDIP Masih Membara".
Disertai sub judul "Jokowi Tantang fungsionaris PDIP Deddy Sitorus, Buka bukaan. Deddy Malah Ajak Ayah Gibran Ngopi Buka Utusan yang Minta Jokowi tak Dipecat ."
Dalam berita itu, beberapa kelompok relawan "unjuk kerja" melalui opini publik. Ada
Projo dan BARA JP. Mereka bahas ucapan fungsionaris PDIP Deddy Sitorus, yang mengkritik presiden ke-7 Jokowi.
Relawan ini berkomentar terkait tudingan-tudingan PDIP yang selama ini dialamatkan kepada Jokowi dan keluarga.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus pernah menyebut ada utusan yang datang ke PDIP dan meminta PDIP tak memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Relawan Jokowi Mania (Joman) menilai perkataan Deddy bohong.
"Kalau emang Deddy mau menyusul sekjennya, ya bagus. Masuk penjara," ujar Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer alias Noel kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).
"Ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Kalau dia tidak bisa membuktikan itu (ucapan soal ada utusan yang datang ke PDIP), ya dia harus masuk penjara tuh, Deddy Sitorus," jelas Noel.
Efektifkah serangan relawan menggiring Deddy Sitorus, ke penjara seperti Sekjen PDIP Hasto, yang ditahan KPK dengan dua sangkaan yaitu suap dan merintangi penyidikan. Kita tunggu. Mengingat saat ini, Jokowi, sudah tak punya kekuasaan untuk mempengaruhi aparat hukum.
***
Pengetahuan saya sejak ikut pramuka, relawan adalah orang yang melakukan kegiatan secara sukarela, tanpa diwajibkan atau dipaksakan. Relawan juga disebut sebagai sukarelawan.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, relawan sepadan dengan kata sukarelawan yang artinya adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan).
Jadi siapa saja bisa menjadi relawan. Artinya semua orang berhak menjadi relawan, tanpa memandang usia atau latar belakang.
Realitanya, ada relawan bisa bikin Baliho bergambar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan istrinya, Iriana dipasang di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Ternyata, baliho tersebut dipasang oleh Relawan Alap-Alap Jokowi. Dari mana biayanya?
Inilah tren menjadi relawan sebuah tokoh politik . Konon tren itu mulai bergeser dari benar-benar sukarela membantu, berubah menjadi orientasi kekuasaan dan uang. Wah?
Catatan jurnalistik saya menyimpan file, sejak Jokowi, menjadi presiden, terbentuk kelompok-kelompok relawan pendukung Jokowi, yaitu Projo, Alap-Alap Jokowi, dan Pasukan Bawah Tanah Jokowi atau Pasbata.
Konon, Pro Jokowi atau Projo dikenal sebagai kelompok relawan terbesar pendukung Joko Widodo atau Jokowi.
Kelompok relawan ini dibentuk oleh Budi Arie menjelang Pemilihan Presiden 2014.
Projo didirikan pada Agustus 2013 Pada saat yang bersamaan Budi Arie menjabat sebagai Ketua Umum Projo periode 2013-2014. Organisasi masyarakat pendukung Jokowi ini berstatus resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dikutip dari buku Menjemput Takdir Sejarah: Tiga Tahun Transformasi Projo Menjadi Ormas, 2014-2017, kata Projo berasal dari Bahasa Sanskerta yang artinya pemerintahan negeri, kerajaan, atau istana. Sedangkan dalam Bahasa Jawa Kawi, Projo artinya rakyat. Sehingga mereka yang mengaku Projo adalah orang-orang yang mencintai negeri dan rakyat.
Belakangan beredar wacana bahwa Projo akan berubah bentuk menjadi partai politik. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, mengatakan masih menunggu pembahasan di kongres. "Tunggu lah, masih lama. Tunggu saja dibahas di kongres," katanya di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024. Sampai Februari 2025, tak ada kabar beritanya, Projo berubah bentuk menjadi partai politik
Ada juga relawan bernama "Alap-Alap Jokowi".
Alap-Alap Jokowi, sebutan untuk kelompok relawan pendukung, Jokowi, yang aktif membela dan mempromosikan kebijakan-kebijakannya, baik di media sosial maupun di dunia nyata.
Nama alap-alap, merujuk burung pemangsa, menggambarkan sikap agresif mereka dalam menghadapi kritik terhadap Jokowi. Mereka tidak hanya aktif selama masa kampanye, tetapi juga terus menjaga Jokowi, bahkan mendekati akhir masa jabatannya.
Jaringan relawan ini dibentuk pada 2015, setelah kemenangan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014. Banyak qdari mereka yang sudah mulai terlibat sejak Jokowi maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2012.
Alap-Alap Jokowi terdapat di berbagai wilayah Indonesia, seperti Papua, Sulawesi, Jawa, dan lainnya, dengan tujuan membangun jaringan relawan yang mandiri dan berkomitmen.
Ada juga Pasukan Bawah Tanah Jokowi (Pasbata). Nama memerindingkan bulu kuduk.
Pasukan Bawah Tanah Jokowi ini mengaku-ngaku relawan mendukung Jokowi dan keluarganya.
Pasbata, pernah melaporkan, Roy Suryo, karena mengatakan bahwa akun Fufufafa 99 persen dipastikan milik Gibran Rakabuming Raka. Roy dilaporkan dengan tuduhan telah melanggar UU ITE karena menyebarkan berita bohong.
Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah Jokowi (Pasbata), Sri Kuntoro Budiyanto menyatakan pasukannya akan menggeruduk Bareskrim Polri jika laporannya atas, Roy Suryo, diproses dengan lambat. “Mendorong bisa segera dipanggil Roy Suryo oleh Bareskrim,” ucap Budi saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Hingga Maret 2025, tak ada geruduk dari Pasukan Bawah Tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Apakah relawan ini gertak sambal? Walahualam.
***
Sebelum lengser, tercatat ada 14 organ relawan garis keras Presiden Joko Widodo berkolaborasi mengadakan Musyawarah Rakyat Indonesia. Musra Indonesia digelar untuk menjaring Capres-Cawapres 2024-2029.
Ketua Panitia Musra Indonesia Panel Barus mengatakan, rangkaian kegiatan Musra Indonesia akan dimulai di Solo pada 27 Agustus 2022. Musra Indonesia rencananya diadakan di 34 kota di 34 provinsi sampai awal Maret 2023.
Perhelatan akbar Musra di Solo ditargetkan dihadiri 40.000 pendukung Jokowi se-Jateng. "Kick-off Musra akan dihadiri Presiden Jokowi di Stadion Manahan, Solo," kata Panel Barus lewat keterangannya, Rabu, 29 Juni 2022.
Panel menjelaskan bahwa 14 organisasi relawan Jokowi yang terlibat dalam Musra Indonesia, yakni; Projo, Seknas Jokowi, BaraJP, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, RKIH, Duta Jokowi, Indeks, Jaman, Gapura, KIB, Almisbat, RPJB, Kornas Jokowi, serta GK.
Menurut Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani, pertemuan tersebut diadakan untuk mencari duet pemimpin nasional dengan melibatkan rakyat seluas-luasnya. "Presiden-Wakil Presiden 2024 bukan hanya urusan segelintir elite, tapi hajat hidup seluruh rakyat Indonesia," kata dia. Hingga kini unjuk kerjanya tak terpublikasi. Apa bubar, tiarap tunggu dana ataukah masih komtemplasi keuntungan jadi relawan tokoh politik yang sudah tak punya kekuasaan.
***
Dikutip dari laman kbr.id, 1 Aug 2024, Jokowi saat jelang hari kemerdekaan mengajak 500 relawan Jokowi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dananya diperkirakan mencapai 2,3-5,5 miliar rupiah.
Perkiraan itu diperoleh dari harga tiket pesawat per orang dikalikan jumlah relawan Jokowi yang diberangkatkan. KBR menggunakan acuan harga di aplikasi tiket.com dengan rentang pencarian 10-12 Agustus 2024, untuk penerbangan dari Jakarta (CGK) ke Balikpapan (BPN).
Balikpapan dipilih, lantaran hingga kini bandara VVIP di IKN masih belum siap digunakan. Belum terpublikasi pendanaan ke 500 relawan Jokowi itu.
Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengajak sekitar 500 relawan untuk melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Budi menjelaskan, ratusan relawan Projo akan bertemu dengan Presiden Jokowi pada 11 Agustus 2024.
"Tadi, sudah bilang sama Bapak, tanggal 11. Kita berangkat 10 dan 11 Agustus, tapi acaranya sama Pak Presiden tanggal 11. Iya, 500 orang," kata Budi Arie saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 30 Juli 2024.
Rencana memberangkatkan 500 relawan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai memboroskan anggaran negara.
Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi meminta pemerintah tidak melakukan kegiatan yang memakan biaya, yang tidak relevan.
"Saya kira ini sangat tidak relevan kalau kemudian menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk pembiayaan kegiatan ini (mengajak relawan ke IKN). Karena ini sekali lagi tidak relevan apalagi tidak ada tujuan yang jelas.
"Jangan sampai ini justru menimbulkan pemborosan APBN karena kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial itu tidak substantif," kata Badiul kepada KBR Media, Rabu, (30/7/2024).
Badiul Hadi mengingatkan, jika benar pembiayaan dilakukan dengan dari APBN, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengawasi sumber pembiayaan yang digunakan.
"Karena 500 orang (relawan) ini kan sangat banyak. Kalau misalnya itu menggunakan pesawat semua pasti anggarannya juga sangat besar. Dan saya kira perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam posisi ini misalnya Presiden Jokowi untuk meninggalkan atau tidak melakukan agenda-agenda seremonial dan tidak substantif di dalam konteks pembangunan di Indonesia," ingatnya.
Nah. Ada tudingan pemborosan. Untung tidak terjadi di era Prabowo, menjadi presiden.
***
Elite relawan-relawannya mengatakan, Jokowi, mengaku diam meski mendapatkan celaan dan hinaan.
Politikus PDIP, Guntur Romli, menyebutkan ucapan Jokowi dianggap kontradiktif.
"Saya juga ingin mengomentari penyataan Jokowi yang ngaku diam, tapi tiap hari sepertinya dia tiga kali sehari ngomong ke media, udah kayak minum obat. Bagaimana disebut diam?" ungkap Guntur lewat pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (15/3/2025).
Menurutnya, pernyataan Jokowi banyak yang melenceng dari kenyataan. Salah satunya, Jokowi bilang akan kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa.
"Ternyata masih terus 'blusukan politik' kemana-mana malah mau bikin partai super tbk. Omon-omonnya (soal) Gibran tidak akan jadi cawapres, karena baru 2 tahun jadi wali kota, soal usia, tiba-tiba didukung jadi cawapres," sambungnya.
Guntur mengumpamakan pernyataan Jokowi ibarat sein kiri tapi belok kanan. Alias melenceng dari kenyataan.
"Apa yang disampaikan Jokowi tidak perlu dipercaya," jelasnya.
Terkait tudingan elite PDIP ini, Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Pro-Jokowi (Projo), Freddy Damanik, menanggapi pernyataan PDI Perjuangan yang tak percaya jika Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), kerap diam meski dicela. Freddy menyebutkan kesabaran seseorang pasti ada batasnya.
"Faktanya selama ini memang beliau selalu diam setiap dicela, dihina, difitnah, tapi semua orang mempunyai batas kesabaran, termasuk seorang Jokowi yang juga merupakan manusia biasa yang mempunyai batas kesabaran," kata Freddy kepada wartawan, Minggu (16/3/2025).
Freddy menilai PDIP keterlaluan jika terus menyudutkan Jokowi. Ia lantas menyinggung calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDIP saat Pilpres 2024 hanya mencapai 16,47%.
Ketum Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, merespons PDI Perjuangan (PDIP) yang tak percaya jika Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), kerap diam meski dicela. Budi Arie meminta PDIP setop berdrama dan mengarang cerita terkait Jokowi.
"Berhentilah buat drama dan mengarang cerita tanpa fakta. Rakyat semakin cerdas untuk membedakan hoax, fitnah dan kepalsuan," kata Budi Arie kepada wartawan, Minggu (16/3/2025).
Budi Arie mengajak PDIP bersama-sama membangun negeri. Menurutnya, rakyat jangan dijejali dengan cerita-cerita kepalsuan tentang Jokowi.
Nah, tampak telah terjadi Perang urat syaraf seperti dilakukan "Bjorka" dan "Desorde" di dunia maya.
Peristiwa "psychological warfare" atau "psywar", ini bentuk peperangan yang menggunakan metode psikologis. Terutama untuk melemahkan semangat dan tekad lawan, bukan dengan kekerasan fisik, melainkan dengan propaganda dan manipulasi informasi.
Saya pantau, saat ini tampaknya ada psywar. Jangan-jangan pernyataan Deddy soal utusan yang datang ke PDIP dan meminta PDIP tak memecat Presiden ke-7 RI Jokowi, adalah psywar.
Apakah pernyataan Deddy ini bisa dianggap penyebaran berita palsu atau manipulasi opini publik. Kita tunggu langkah Jokowi dan para relawannya. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
