SURABAYAPAGI, Surabaya - Perekonomian Jawa Timur pada awal tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Di mana, pekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,03 persen (yoy) pada periode hingga Februari 2025. Yakni dengan kontribusi sebesar 25,55 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna pada saat konferensi pers ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur, di Gedung Keuangan Negara II (GKN II), Surabaya.
Pada kesempatan itu, juga dihadiri Sigit Danang Joyo, Kakanwil DJP Jawa Timur I, Agustin Vita Avantin sebagai Kakanwil DJP Jawa Timur II, YFR Hermiyana selaku Plh Kakanwil DJP Jawa Timur III, serta Untung Basuki Kakanwil DJBC Jawa Timur I.
Tampak juga Agus Sudarmadi selaku Kakanwil DJBC Jawa Timur II, Agung Yulianto sebagai Plh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, dan Prof. Rudi Purwono Local Expert dari Universitas Airlangga Surabaya.
Dalam hal itu, Dudung mengungkapkan bahwa dengan capaian itu menjadikan Jawa Timur terbesar kedua setelah DKI Jakarta.
Lanjutnya, pertumbuhan ini juga didorong oleh kuatnya permintaan domestik, inflasi yang terkendali, serta penciptaan lapangan kerja baru.
"Untuk realisasi Pendapatan Negara di Jawa Timur hingga periode Februari 2025 mencapai Rp36,31 triliun atau 13,49 persen dari target sebesar Rp269,20 triliun," kata Dudung.
Secara rinci dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang Rp34,95 triliun (13,24 persen dari target), sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,36 triliun (25,6 persen dari target).
Tak hanya itu, ia membeberkan bahwa pendapatan perpajakan di Jawa Timur ditopang oleh penerimaan pajak dari Ditjen Pajak sebesar Rp13,07 triliun (11,39 persen dari target), sementara penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp21,88 triliun (14,71 persen dari target).
Kontribusi terbesar pada sektor perpajakan berasal dari industri pengolahan, yang menyumbang Rp7,97 triliun.
"Saat ini, kalau dilihat kembali realisasi penerimaan pajak Jawa Timur ini lebih tinggi kan dari nasional. Dan ini menunjukkan (tren positif) sebenarnya sudah ada usaha (untuk bisa melampaui target)," tutur pria yang saat ini sekaligus menjabat sebagai Kepala Kanwil DJKN Jatim tersebut.
Sementara itu, penerimaan bea cukai dipengaruhi oleh dinamika industri, termasuk turunnya produksi hasil tembakau pada Desember 2024, yang menyebabkan penundaan pembayaran cukai hingga Februari 2025.
"Tetapi untuk penerimaan bea keluar justru melampaui target, mencapai Rp127,41 miliar (108,38 persen dari target), didorong oleh tingginya harga referensi minyak kelapa sawit (CPO) serta harga patokan ekspor biji kakao," terang Dudung.
Selain itu, hingga Februari 2025, realisasi belanja negara di Jawa Timur telah mencapai Rp19,38 triliun atau 15,49 persen dari pagu anggaran. Belanja ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp3,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp15,78 triliun.
"Sedangkan untuk belanja pegawai yang telah terserap sebesar Rp2,82 triliun memastikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai berjalan sesuai jadwal. Sedangkan, belanja barang sebesar Rp742,1 miliar digunakan untuk berbagai program strategis, termasuk pendidikan madrasah, peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta penguatan keselamatan transportasi laut," jelas Dudung.
Lalu untuk mendukung investasi dan pembangunan, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp25,51 miliar, difokuskan pada modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) non-militer, pengadaan sarana pendidikan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas.
Di samping itu, Dudung membeberkan bahwa pada Februari 2025, Jawa Timur mengalami deflasi sebesar -0,03 persen (yoy), yang dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pengendalian harga, terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran.
"Hal ini dipengaruhi dari kebijakan pemerintah yang telah menerapkan berbagai langkah strategis, termasuk memberikan diskon promo token listrik kepada masyarakat. Kemungkinan deflasi akan berlanjut pada bulan selanjutnya karena bertepatan dengan ramadhan dan Lebaran. Di mana ada penurunan tarif angkutan Lebaran dan diskon tarif tol, untuk menjaga daya beli masyarakat," papar Dudung.
Menurut Dudung, berdasarkan penjelasan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani bahwa deflasi kali ini bukan disebabkan oleh pelemahan ekonomi, melainkan hasil dari intervensi pemerintah melalui kebijakan tarif dan subsidi tertentu.
"Deflasi ini bukan karena daya beli masyarakat melemah, tetapi memang by system, karena negara yang mengatur dengan berbagai kebijakan harga," ucapnya.
Menariknya, di periode kali ini, sektor manufaktur terus menjadi motor penggerak ekonomi Jawa Timur, dengan industri makanan dan minuman tumbuh 7,55 persen (yoy), industri kertas naik 5,96 persen, dan industri kimia meningkat 5,26 persen.
Di sisi lain, akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah terus diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp46,62 triliun untuk 909.119 debitur.
Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga telah tersalurkan sebesar Rp1,18 triliun kepada 264.341 debitur, memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Tak ketinggalan, melalui APBN, pemerintah pusat terus mendukung pembangunan daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD).
Hingga 28 Februari 2025, realisasi TKD di Jawa Timur mencapai Rp15,78 triliun (18,9 persen dari target), yang sebagian besar disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Realisasi Dana Desa telah mencapai Rp1,63 triliun, meskipun masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang belum menyelesaikan persyaratan pencairan dana. Sedangkan untuk Dana Insentif Fiskal yang telah tersalurkan mencapai Rp11,74 miliar, ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah," lugasnya.
Dengan fundamental ekonomi yang kuat, inflasi yang terkendali, serta dukungan fiskal yang optimal, ekonomi Jawa Timur diperkirakan tetap tumbuh stabil di tahun 2025.
"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta akan menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terang Dudung.
Menambahkan, mengenai kebijakan efisiensi sesuai dengan pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Inpres No.1/ 2025, secara nasional efesiensi belanja K/L mencapai Rp256,1 Triliun, lalu efisiensi untuk TKD sebesar Rp.50,6 Triliun. Sedangkan di Jawa Timur sendiri, efisiensi belanja K/L mencapai Rp6,95 Triliun dan TKD sebesar Rp1,97 Triliun.
"Sebenarnya untuk efisiensi anggaran tidak menyentuh belanja pegawai, layanan pegawai (operasional dasar prioritas), layanan publik/bantuan sosial. Tetapi menyisir berbagai belanja seperti perjalanan dinas, ATK, seminar, kajian, acara seremonial maupun peringatan. Ini yang perlu di garis bawahi, karena masih banyak yang berpandangan kalau untuk pelayanan atau bantuan sosial masyarakat dikurangi. Justru itu tidak kena," pungkasnya.lni/ana
Editor : Mariana Setiawati
