SurabayaPagi, Banyuwangi - Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengecek kesiapan operasional pelayaran kapal cepat jurusan Banyuwangi - Denpasar yang direncanakan beroperasi Juni 2025 melalui Pelabuhan Boom, Banyuwangi, Jumat (4/4/2025).
Operasional pelayaran kapal cepat rute Banyuwangi tujuan Denpasar akan bersandar di Pelabuhan Serangan. Hal ini merupakan wujud kolaborasi Pemprov Jatim dan Kabupaten Banyuwangi untuk memaksimalkan konektivitas masyarakat melalui sektor transportasi laut.
"Menjelang operasional pada Juni 2025 mendatang, saya datang kesini melihat kelengkapan apa yang diperlukan. Dan tadi khusus untuk ruang tunggu saya minta agar desain dengan nuansa Banyuwangi disiapkan dan dikuatkan di sini," ungkapnya.
Khofifah mengatakan, operasional layanan ini diharapkan bisa semakin menguatkan layanan publik di sektor transportasi dan akses.
"Semakin bagus publik service akan memudahkan dan meningkatkan interaksi diantara mereka dari berbagai profesi, daerah dan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Pelabuhan Boom Banyuwangi, adalah pelabuhan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sesuai dgn Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 56 Tahun 2002, bahwa Pelabuhan Boom Banyuwangi merupakan salah satu dari 7 (tujuh) pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Timur yang diserahkan pengelolaannya dan P3D kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur selain itu ada 6 (enam) pelabuhan pengumpan regional lainnya yaitu Pelabuhan Branta (Kab. Pamekasan), Pelabuhan Telaga biru (Bangkalan Utara), Pelabuhan Kalianget (Kab. Sumenep), Pelabuhan Brondong (Kab.Lamongan), Pelabuhan Boom Tuban (Kab. Tuban) serta Pelabuhan Tanjung Awar-Awar (Kab. Tuban).
Pelabuhan Boom Banyuwangi adalah pelabuhan lama peninggalan Belanda (pantai THR Banyuwangi) yang saat itu ditinggalkan pengelolaannya oleh Ditjen Perhubungan Laut karena adanya sedimentasi yg tinggi yg membawa pasir dengan arah bolak balik utara - selatan yg menutupi muara pelabuhan Boom, sehingga efektif pelabuhan boom waktu itu tidak bisa dioperasionalkan.
Mulai Tahun 2002 Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengalokasikan Anggaran APBD Provinsi Jawa Timur untuk mengembangkan dan mengaktifkan kembali operasional Pelabuhan Boom Banyuwangi, karena Pelabuhan Boom ini lokasinya strategis di tengah kota dan tidak jauh dari alun alun Blambangan, untuk melayani kapal kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) dari kepulauan Sumenep, diantaranya dari pulau Kangean, pulau Saibus, pulau Sapeken, Pulau Sepanjang dan Pulau Raas dan pulau lainnya di Kab. Sumenep.
Mereka mengangkut dan membawa hasil bumi kepulauan, seperti Kelapa, ikan segar, udang, sotong, rumput laut utk bisa dijual di kawasan Banyuwangi dan mereka kembali membawa 9 (sembilan) bahan pokok, tabung gas elpiji dan bahan bahan bangunan.
Pelabuhan boom Banyuwangi sangat memberikan manfaat yg besar bagi konektifitas dan perdagangan masyarakat kepulauan, kapal kapal pelayaran rakyat di Jawa Timur.
Pemprov Jawa Timur telah mengembangkan pelabuhan boom Banyuwangi dgn membangun dermaga pelra sepanjang 600 meter, dermaga cruise 80 x 10 meter2, groun tank air bersih kapasitas 125 m3, rumah dinas 2 unit, masjid 1 unit, lapangan parkir dan jogging track, 5 unit SBNP (merah, hijau, putih), membangun kantor UPT PPR Banyuwangi serta membangun breakwater breakwater pengendali sedimen atau breakwater untuk kantong kantong sedimen (fishtail) untuk menuntaskan dan memberikan solusi terhadap persoalan besarnya sedimentasi di pelabuhan boom Banyuwangi.
Sehingga Pelabuhan Boom Banyuwangi dapat beroperasi melayani angkutan pelayaran rakyat seperti yg kita saksikan saat ini.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan saat ini, masih mengalokasikan APBD nya untuk melakukan maintanance terhadap alur pelayaran dan kolam pelabuhan dari sedimentasi dan perpanjangan fishtail yg terus dikejar sedimentasi dari arah selatan, kalau tidak sedimentasi akan masuk ke kantong kantong sedimen dan pada akhirnya sedimentasi akan kembali menutupi muara pelabuhan, sehingga pelabuhan boom yg kita banggakan tdk bisa optimal dioperasikan. jangan sampai hal ini terjadi.
Pelabuhan Boom Banyuwangi juga sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) adalah pelabuhan dgn hierarkhi Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan dgn kewenangan yg diusahakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
Pelabuhan Pengumpan Regional adalah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaannya.
Lebih lanjut, pengembangan Pelabuhan Boom di Banyuwangi tidak sekadar memaksimalkan sektor layanan publik, melainkan turut menumbuhkan ekonomi daerah dari berbagai sektor, mulai pendapatan dari masing-masing daerah, UMKM dan hotel.
“Selain itu dengan hadirnya layanan Kapal Cepat ini bisa membawa wisatawan mancanegara masuk ke Banyuwangi sehingga ekonomi tumbuh pesat," ungkapnya.
Nantinya, kapal yang akan beroperasi memiliki panjang 70 meter dan lebar 5 meter. Kapal ini akan mampu menampung 300 penumpang dengan estimasi waktu pelayaran 2,5 jam.
"Sudah disiapkan satu kapal untuk menjajaki respon pasar. Kalau respon pasar bagus akan ditambah kapalnya," tutup Khofifah.
Selain itu Saya juga meninjau aset milik Pemprov. Jatim yg dikerjasamakan dengan PT. ASDP Ketapang yg membutuhkan Jembatan Penghubung dari Pelabuhan LCM ke Dermaga Bulusan agar tidak sampai terjadi pembangunan yg memicu potensi konflik sosial dengan pemukiman penduduk disekitar dermaga Bulusan, saat ini masih dibuat kajian dan Detail Enginering Desain (DED) yg mudah mudahan bisa selesai cepat dan jembatan penghubungan dapat segera dibangun untuk memperlancar arus angkutan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang.
Saya juga melakukan pemantauan angkutan balik lebaran dari Ketapang menuju Gilimanuk, sesuai keterangan dari GM Pelabuhan Ketapang, bahwa puncak arus balik diperkirakan akan terjadi di H+6 besok. Byb
Editor : Redaksi
