Fraksi PDI Perjuangan Minta Pemprov Jatim Petakan Wilayah Rawan Longsor

author Riko Abdiono

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Agus Black Hoe dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim
Agus Black Hoe dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim

i

SURABAYAPAGI.COM, Ngawi - Musibah Longsor di Cangar Mojokerto Jawa Timur mendapat atensi penting Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Pemerintah Provinsi Jatim diminta melakukan pemetaan titik-titik rawan longsor agar tidak memakan korban lagi.

Anggota Komisi D DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Agus Black Hoe Budianto meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera memetakan wilayah rawan longsor guna mengantisipasi bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. 10 Korban tanah longsor di Jalur Pacet - Cangar Kabupaten Mojokerto diharapkan menjadi musibah yang terakhir. Mengingat kondisi geografis Jawa Timur yang banyak memiliki daerah perbukitan dan pegunungan. Risiko longsor sangat tinggi. Termasuk di daerah seperti Pacet, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan daerah pegunungan lainnya..

"Terkait musibah yang ada di Pacet, tanah longsor yang terjadi menimbulkan korban. Kita harus sadar bahwa dengan geografis yang ada, Jawa Timur sangat rawan terjadinya longsor, terutama di daerah Pacet, Pacitan, Ponorogo, dan Magetan," ujar Agus Black Hoe, di Ngawi, Selasa (8/4/2025).

Sebagai langkah awal mitigasi bencana, anggota DPRD Jatim Dapil Magetan-Ngawi-Trenggalek-Ponorogo dan Pacitan itu meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim serta Dinas PU Bina Marga Jatim untuk segera memetakan titik-titik yang memiliki potensi longsor tinggi.

Dengan adanya pemetaan ini, masyarakat dapat lebih waspada dan mengetahui daerah mana yang aman untuk dilalui, terutama saat curah hujan tinggi.

"Agar tidak ada korban berikutnya, pengendara harus lebih berhati-hati setiap kali terjadi hujan deras. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan dan PU harus segera memetakan titik-titik rawan longsor," tambahnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait daerah rawan longsor agar mereka memiliki acuan jelas mengenai keamanan wilayah tempat tinggal atau rute perjalanan mereka.

"Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai titik-titik rawan longsor, sehingga mereka bisa tahu daerah mana yang aman dan mana yang harus dihindari saat hujan deras terjadi," katanya.

Menurut Agus, upaya mitigasi bencana tidak hanya berhenti pada pemetaan, tetapi juga harus dibarengi dengan kesiapan alat berat di lokasi-lokasi strategis guna mempercepat proses penanganan jika terjadi longsor.

"Jika sudah ada pemetaan yang jelas, maka harus ada kesiapan dari tim tanggap bencana. Selain itu, titik-titik rawan juga harus memiliki alat berat yang siap digunakan untuk penanganan lebih cepat," jelasnya.

Sebagai langkah pencegahan lebih lanjut, Agus juga mendorong pemerintah untuk lebih aktif memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

"Pencegahan itu penting. Pemerintah harus memberikan peringatan dini kepada masyarakat agar mereka bisa mengantisipasi lebih awal jika terjadi cuaca ekstrem," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) harus dimaksimalkan di berbagai titik rawan longsor, terutama di wilayah selatan Jawa Timur yang memiliki kontur tebing curam.

"Geografis Jatim yang tidak lepas dari tebing dan pegunungan, terutama di sisi selatan, harus dimaksimalkan dengan sistem EWS. Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki jaminan keamanan lebih baik," pungkas politisi asli Ngawi ini.

Termasuk lanjutnya pada wialayah Dapil 9 Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Ngawi ini juga harus dilakukan pemasangan EWS.

"Dengan adanya EWS maka akan semakin memudahkan warga untuk bisa melakukan antisipasi bila terjadi ancaman longsor. Termasuk EWS khusus diwilayah perairan pantai dikawasan selatan Pacitan dan Trenggalek," pungkasnya.

Seperti diketahui, pada Kamis, 3 April 2025, terjadi bencana tanah longsor di jalur Pacet-Cangar, Mojokerto, Jawa Timur, yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Peristiwa ini melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah mobil pikap dan sebuah minibus, yang tertimpa material longsor saat melintas di lokasi kejadian. (*)

Berita Terbaru

Ketika Ho-Peng Ikut Campur, Singkirkan Fakta Hukum

Ketika Ho-Peng Ikut Campur, Singkirkan Fakta Hukum

Jumat, 21 Agu 2026 07:01 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 07:01 WIB

Oleh: Lansia 70 Tahun, yang Muak Lihat Hukum Diobral 1 .PEMBUKA: SIAPA ITU “HO- PENG”?* Dalam bahasa jalanan “hoping” itu calo. Calo tilang. Calo perkara. Calo…

Jum'at Berkah: Keajaiban Itu Nyata Ada

Jum'at Berkah: Keajaiban Itu Nyata Ada

Jumat, 21 Agu 2026 01:25 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:25 WIB

SURABAYAPAGI.com – TULISAN kali ini, saya mau berbagi pengalaman tentang keajaiban. Ketika pasrah datang, ketika putus asa menyelimuti, hanya sebutir semangat y…

Agnez Mo Bersanding dengan Bintang The Odyssey

Agnez Mo Bersanding dengan Bintang The Odyssey

Jumat, 21 Agu 2026 01:23 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:23 WIB

SURABAYAPAGI.com - Agnez Mo berhasil mendulang popularitas internasional setelah tampil dalam serial Reacher Season 4. Namanya melambung di sejumlah platform…

Kemenhaj: Dana Umroh RI Per Tahun Rp 90 Triliun

Kemenhaj: Dana Umroh RI Per Tahun Rp 90 Triliun

Jumat, 21 Agu 2026 01:21 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:21 WIB

SURABAYAPAGI.com – WAKIL Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan jemaah umrah di Indonesia setiap tahunnya mencapai 3 juta orang. Satu …

Kemenhaj Kelabakan Urus Dana Haji 14 Juta Riyal Diblokir Pemerintah Arab Saudi

Kemenhaj Kelabakan Urus Dana Haji 14 Juta Riyal Diblokir Pemerintah Arab Saudi

Jumat, 21 Agu 2026 01:19 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:19 WIB

SURABAYAPAGI.com - Dilansir dari laman resmi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan persoalan…

Purbaya, Dikejar Deadline Laporan Profil Hutang Negara

Purbaya, Dikejar Deadline Laporan Profil Hutang Negara

Jumat, 21 Agu 2026 01:17 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:17 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta untuk segera melaporkan profil hutang pemerintah pada pelaksanaan APBN 2025. Pasalnya, laporan…