Fraksi PDI Perjuangan Minta Pemprov Jatim Petakan Wilayah Rawan Longsor

author Riko Abdiono

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Agus Black Hoe dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim
Agus Black Hoe dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim

i

SURABAYAPAGI.COM, Ngawi - Musibah Longsor di Cangar Mojokerto Jawa Timur mendapat atensi penting Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Pemerintah Provinsi Jatim diminta melakukan pemetaan titik-titik rawan longsor agar tidak memakan korban lagi.

Anggota Komisi D DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Agus Black Hoe Budianto meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera memetakan wilayah rawan longsor guna mengantisipasi bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. 10 Korban tanah longsor di Jalur Pacet - Cangar Kabupaten Mojokerto diharapkan menjadi musibah yang terakhir. Mengingat kondisi geografis Jawa Timur yang banyak memiliki daerah perbukitan dan pegunungan. Risiko longsor sangat tinggi. Termasuk di daerah seperti Pacet, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan daerah pegunungan lainnya..

"Terkait musibah yang ada di Pacet, tanah longsor yang terjadi menimbulkan korban. Kita harus sadar bahwa dengan geografis yang ada, Jawa Timur sangat rawan terjadinya longsor, terutama di daerah Pacet, Pacitan, Ponorogo, dan Magetan," ujar Agus Black Hoe, di Ngawi, Selasa (8/4/2025).

Sebagai langkah awal mitigasi bencana, anggota DPRD Jatim Dapil Magetan-Ngawi-Trenggalek-Ponorogo dan Pacitan itu meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim serta Dinas PU Bina Marga Jatim untuk segera memetakan titik-titik yang memiliki potensi longsor tinggi.

Dengan adanya pemetaan ini, masyarakat dapat lebih waspada dan mengetahui daerah mana yang aman untuk dilalui, terutama saat curah hujan tinggi.

"Agar tidak ada korban berikutnya, pengendara harus lebih berhati-hati setiap kali terjadi hujan deras. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan dan PU harus segera memetakan titik-titik rawan longsor," tambahnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait daerah rawan longsor agar mereka memiliki acuan jelas mengenai keamanan wilayah tempat tinggal atau rute perjalanan mereka.

"Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai titik-titik rawan longsor, sehingga mereka bisa tahu daerah mana yang aman dan mana yang harus dihindari saat hujan deras terjadi," katanya.

Menurut Agus, upaya mitigasi bencana tidak hanya berhenti pada pemetaan, tetapi juga harus dibarengi dengan kesiapan alat berat di lokasi-lokasi strategis guna mempercepat proses penanganan jika terjadi longsor.

"Jika sudah ada pemetaan yang jelas, maka harus ada kesiapan dari tim tanggap bencana. Selain itu, titik-titik rawan juga harus memiliki alat berat yang siap digunakan untuk penanganan lebih cepat," jelasnya.

Sebagai langkah pencegahan lebih lanjut, Agus juga mendorong pemerintah untuk lebih aktif memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

"Pencegahan itu penting. Pemerintah harus memberikan peringatan dini kepada masyarakat agar mereka bisa mengantisipasi lebih awal jika terjadi cuaca ekstrem," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) harus dimaksimalkan di berbagai titik rawan longsor, terutama di wilayah selatan Jawa Timur yang memiliki kontur tebing curam.

"Geografis Jatim yang tidak lepas dari tebing dan pegunungan, terutama di sisi selatan, harus dimaksimalkan dengan sistem EWS. Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki jaminan keamanan lebih baik," pungkas politisi asli Ngawi ini.

Termasuk lanjutnya pada wialayah Dapil 9 Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Ngawi ini juga harus dilakukan pemasangan EWS.

"Dengan adanya EWS maka akan semakin memudahkan warga untuk bisa melakukan antisipasi bila terjadi ancaman longsor. Termasuk EWS khusus diwilayah perairan pantai dikawasan selatan Pacitan dan Trenggalek," pungkasnya.

Seperti diketahui, pada Kamis, 3 April 2025, terjadi bencana tanah longsor di jalur Pacet-Cangar, Mojokerto, Jawa Timur, yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Peristiwa ini melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah mobil pikap dan sebuah minibus, yang tertimpa material longsor saat melintas di lokasi kejadian. (*)

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…