Ekonom Predisi Bakal Ada Resesi Ekonomi di Indonesia pada Kuartal IV 2025
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Saham Gabungan (IHSG) terjungkal 9,19 persen pada Selasa (8/4) atau perdagangan perdana setelah libur panjang Lebaran 2025. Dengan penurunan tajam ini, kapitalisasi pasar IHSG menyusut menjadi Rp10.218 triliun.
Pelemahan IHSG ini menjadi penurunan harian terbesar dalam beberapa waktu terakhir dan memperpanjang tren negatif yang terjadi sejak akhir Maret 2025.
Buntut pelemahan, BEI melakukan penghentian sementara perdagangan (trading halt) pada pukul 09.00 waktu Jakarta.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, memprediksi kuartal IV tahun 2025, akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia.
Daya Beli Masyarakat Menurun
Dampak resesi ekonomi itu menyentuh pada sektor produksi. Bakal ada penurunan produksi industri, penurunan jumlah barang yang diproduksi, penurunan aktivitas perdagangan, dan penurunan tingkat investasi. Dan dampak resesi pada masyarakat adalah penurunan pendapatan, peningkatan kemiskinan, hingga daya beli masyarakat menurun.
Demikian rangkuman pendapat dari dosen ekonomi bisnis dari Unair, Ubaya dan Universitas Ciputra, yang dihimpun Surabaya Pagi, Selasa (8/4).
Sejumlah ekonom lokal itu menyebut akan ada dampak pada peningkatan pengangguran, Pendapatan pemerintah dari pajak dan non-pajak turun, Defisit anggaran dan utang pemerintah meningkat.
Sementara dampak pada masyarakat adalah penurunan pendapatan, peningkatan kemiskinan, daya beli masyarakat menurun, penurunan harga properti, hingga risiko gangguan terkait zat adiktif meningkat.
Kepala Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan tarif baru AS merupakan risiko signifikan bagi prospek global dan mendesak Washington bekerja sama dengan mitra dagangnya.
Pernyataan tersebut merupakan yang pertama dari kepala IMF setelah serangan tarif global terbaru Presiden Donald Trump memperdalam perang dagang yang dikhawatirkan banyak pihak mengundang resesi global dan memicu inflasi.
"Tarif jelas merupakan risiko signifikan bagi prospek global di saat pertumbuhan ekonomi sedang lesu," kata Bos IMF itu dalam sebuah pernyataan seperti diberitakan AFP, Jumat (4/4).
"Penting untuk menghindari langkah-langkah yang dapat semakin merugikan ekonomi dunia," tambah Georgieva.
"Kami mengimbau Amerika Serikat dan mitra dagangnya untuk bekerja sama secara konstruktif guna menyelesaikan ketegangan perdagangan dan mengurangi ketidakpastian.
Menurut unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.
Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.
Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen.
Berdasar data Kementerian Perdagangan RI, seperti diberitakan CNBC Indonesia, Indonesia mengalami surplus perdagangan 14,34 miliar dolar AS pada Januari-Desember 2024.
Jumlah itu lebih rendah dibanding catatan Badan Statistik AS sebesar US$17,9 miliar. Defisit itu menempatkan Indonesia menjadi negara ke-15 dengan defisit perdagangan terbesar bagi AS.
Defisit yang dialami Negeri Paman Sam itu terjadi karena AS menjadi primadona ekspor sejumlah produk Indonesia dari berbagai sektor.
Resesi Ekonomi Pada Kuartal IV
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan kebijakan perang tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Indonesia sebesar 32 persen bisa memicu resesi ekonomi pada kuartal IV 2025.
"Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV 2025," kata Bhima di Jakarta, Kamis (3/4) dikutip dari Antara.
Bhima menyebut dampak kenaikan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump akan berdampak signifikan ke ekonomi Indonesia.
Bukan hanya akan berdampak pada kuantitas ekspor Indonesia ke AS, namun juga bisa turut memberikan dampak negatif berkelanjutan ke volume ekspor ke negara lain.
Menurut Bhima, sektor otomotif dan elektronik Indonesia bakal di ujung tanduk. Hal ini karena, konsumen AS menanggung tarif dengan harga pembelian kendaraan yang lebih mahal yang menyebabkan penjualan kendaraan bermotor turun di AS.
Selanjutnya dikarenakan adanya korelasi ekonomi Indonesia dan AS dengan persentase 1 persen penurunan pertumbuhan ekonomi AS maka ekonomi Indonesia turun 0,08 persen.
"Produsen otomotif Indonesia tidak semudah itu shifting ke pasar domestik, karena spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda. Imbasnya layoff dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri," ujarnya.
Selain sektor otomotif dan elektronik, lanjut Bhima, industri padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan bakal mengalami penurunan, mengingat banyak jenama global asal AS memiliki pangsa pasar besar di Indonesia.
"Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia. Sementara di dalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif," tuturnya.
Kejar Peluang Relokasi Pabrik
Bhima menyampaikan solusi agar Indonesia tidak terlalu terpengaruh terhadap tarif balasan yang diterapkan AS yakni, pemerintah perlu mengejar peluang relokasi pabrik dengan cara memberikan regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk memasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia.
Mendiversifikasi Pasar Ekspor
Sementara itu Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira mengimbau pemerintah mempercepat perjanjian dagang dengan negara-negara Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika, untuk mendiversifikasi pasar ekspor sehingga dapat mengurangi ketergantungan ke Amerika Serikat.
Hal tersebut untuk merespons kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif dasar dan bea masuk baru kepada banyak mitra dagang, termasuk Indonesia yang terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.
"Percepat perjanjian dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika agar ketergantungan kepada AS berkurang," kata Anggawira dikutip dari Antara.
Anggawira menyebut diversifikasi pasar ekspor dengan akselerasi perjanjian dagang adalah kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk jangka menengah.
Dalam jangka pendek, kata dia, pemerintah perlu meyakinkan pelaku pasar dengan komitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar, di antaranya dengan intervensi di pasar keuangan dan stimulus bagi dunia usaha terdampak.
Menurutnya, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP).
RCEP adalah blok perdagangan di Asia Pasifik yang melibatkan 15 negara dengan porsi sepertiga dari total ekonomi global.
"Mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian RCEP untuk meningkatkan ekspor ke Asia-Pasifik," kata Anggawira.
Memitigasi Terhadap Perekonomian Nasional
"Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," demikian rilis Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) pada Kamis (3/4).
Pemerintah Indonesia, lanjut Kemlu, juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
Indonesia juga telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal Trump dan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.
Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS serta para pelaku usaha nasional juga telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.
"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS," lanjut Kemlu.
Selain itu, Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara blok Asia Tenggara ini terdampak pengenaan tarif AS. n cnbc/jk/ant/ec/rmc
Editor : Moch Ilham
