Menkeu Berbunga, Karena Optimalisasi Penerimaan Negara Berkaitan Erat dengan Pemberantasan Korupsi
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyambut positif pembentukan Satgassus Penerimaan Negara di bawah kepemimpinan Kapolri.
"Hal yang positif untuk terus mendukung karena tadi APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025 dilihat di kanal YouTube Kemenkeu, dikutip Rabu (18/6).
Dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (13/6), Herry Muryanto, eks pejabat KPK ditunjuk menjadi Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dan Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala. Anggota satgassus merupakan mantan pegawai KPK yang sudah mempunyai pengalaman dalam menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan serta sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.
Anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap mengatakan selama 6 bulan ini satgassus telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM, termasuk yang terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dalam pendampingannya, Satgassus turun langsung melihat situasi lapangan di Pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali pada 11-13 Juni 2025.
Dirjen Pajak Berdiskusi dengan Satgassus
Sri Mulyani mendukung inisiatif Kapolri Jenderal Sigit mengenai pembentukan satgas khusus ini. Sri Mulyani mengaku dirinya juga diundang saat pertama kali pembentukan satgas khusus oleh Polri.
"Mengenai penerimaan negara terutama adanya inisiatif dari Kepolisian mengenai pembentukan satgas khusus dan ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya satgas khusus ini Satgassus dari Kepolisian Republik itu sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir," kata Sri Mulyani.
"Karena saya termasuk yang waktu itu diundang pada saat launching pertama dan ini mungkin diperkuat lagi," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kemenkeu, Bimo wijayanto, mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara. Diskusi itu dilakukan kemarin di kantor Kemenkeu.
"Terkait Satgassus jadi kemarin sore kami sudah berdiskusi, kami undang Satgassus full team kecuali Pak Novel ke kantor kami," ujarnya.
Bimo menegaskan pihaknya berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara. Terutama, kata Bimo, koordinasi itu menyangkut mengamankan penerimaan negara baik dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakan.
"Kami berkomitmen untuk berkoordinasi dan bersinergi khususnya untuk mengamankan penerimaan negara baik dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakan," ujarnya.
Bantu Tingkatkan Pendapatan Negara
Pembentukan Satgassus ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk KPK sendiri. KPK menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Satgassus. Optimalisasi penerimaan negara memang berkaitan erat dengan pemberantasan korupsi.
Satgassus juga telah menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian terkait. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Koordinasi ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan optimalisasi penerimaan negara.
Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara bukanlah entitas yang benar-benar baru. Satgas ini merupakan pengembangan dari Satgassus Pencegahan Korupsi yang dibentuk sejak tahun 2022.
Pemerhati kepolisian Poengky Indarti meyakini Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibentuk Polri dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara.
“Saya optimistis dengan adanya satgassus ini akan mampu membantu Pemerintah meningkatkan pendapatan negara karena pengalaman, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki personel satgassus sudah teruji,” kata Poengky saat dihubungi dari Jakarta, Senin, (16/6/2025).
Ia mengatakan kemampuan personel satgassus telah terasah ketika dulu bertugas di KPK.
“Saya menyambut baik didirikannya Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara karena dengan adanya Satgassus yang diawaki orang-orang mumpuni dalam memberantas korupsi seperti Herry Muryanto, Novel Baswedan, dan Yudi Purnomo, Insyaallah kerja-kerja satgassus akan optimal,” katanya.
Selain itu, Poengky juga menyoroti kinerja satgassus dalam mendampingi beberapa kementerian selama enam bulan bekerja.
Oleh karena itu, ia berharap masyarakat dapat membantu memberikan dukungan terhadap satgassus tersebut.
“Terutama dukungan informasi bagi kelancaran tugas-tugas satgassus,” kata Komisioner Kompolnas 2016–2020 dan 2020–2024 ini.
Pernah Jabat di KPK
Sebelum diberhentikan dari KPK, Herry Muryanto menjabat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, dia juga pernah ditunjuk menjadi Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Direktur Penyelidikan KPK.
Herry Muryanto masuk KPK pada 2006, setelah sebelumnya menjadi auditor investigasi di BPKP. Saat di BPKP, Herry Muryanto pernah melakukan audit investigasi penyalahgunaan BLBI, tim asset tracing FORSAT BPPN, melakukan join audit dengan Bank Indonesia, BPPN, dan beberapa lembaga lain. n jk/erc/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
