PKB Menilai Oplosan Beras Premium Bentuk Kejahatan Terhadap Hak Dasar Rakyat atas Pangan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Praktik curang pengoplosan 212 merek beras premium telah jadi nyamikan sejumlah legislator Senayan. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai praktik curang pengoplosan 212 merek beras premium telah menimbulkan kerugian pada masyarakat hingga mencapai Rp 100 triliun per tahun. Daniel pun menilai, potensi kerugian ekonomi masyarakat yang mencapai Rp 100 triliun per tahun . Kerugian ini bukan hanya angka statistik, namun mencerminkan skala kerusakan yang dibiarkan dalam waktu lama.
Ia menilai temuan tersebut menjadi alarm keras terhadap kerentanan sistem pengawasan pangan nasional.
"Untuk itu kita mendorong agar praktik-praktik kecurangan ini segera ditindak dengan tegas tentu dengan bukti yang valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Daniel Johan, Sabtu (19/7/2025).
Terpisah, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut temuan soal beras oplosan di pasaran kini tengah ditindaklanjuti diselidiki oleh kepolisian.
"Lagi ditangani sama kepolisian ada 212 merek dan perusahaan sekarang lagi dipanggil di Bareskrim," katanya ditemui di Koperasi Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Minggu .
Pihaknya mengaku tidak pandang bulu dalam menindak perusahaan yang melakukan pengoplosan beras. Ia juga menyebut bahwa momen tersebut juga dijadikan untuk menindak tegas para produsen yang nakal.
"Jika tak ditindak secara sistemik dan berkelanjutan, akumulasi kerugian yang bisa menembus Rp 1.000 triliun dalam satu dekade dapat memicu krisis kepercayaan terhadap seluruh sistem pangan nasional," tegasnya.
Praktik Pengoplosan, Bentuk Kejahatan
Daniel juga berpandangan bahwa praktik pengoplosan, pemalsuan label, dan permainan harga ini bukan sekadar pelanggaran etik dagang, melainkan bentuk kejahatan terhadap hak dasar rakyat atas pangan yang layak, aman, dan jujur secara mutu.
"Dalam konteks ini, rakyat telah menjadi korban dari sistem distribusi yang lemah dan tidak transparan," ungkap Daniel.
Oleh karena itu, Daniel mendukung langkah Satgas Pangan untuk segera menyelesaikan dugaan adanya beras oplosan ini.
"Langkah mengatasi persoalan beras oplosan ini harus segera diselesaikan, sehingga masyarakat tidak worry dalam membeli dan mengkonsumsi beras dalam negeri agar kestabilan harga dan stok beras terus terjaga dengan baik," tutur Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.
"Jadi penyelesaian masalah beras oplosan jangan sampai berlarut-larut agar tidak menimbulkan kepanikan pasar," imbuh Daniel.
Lebih lanjut, Daniel menyambut baik rencana Pemerintah yang ingin mengumumkan merk beras oplosan yang telah beredar di masyarakat, serta di pasar-pasar modern dan tradisional. Menurutnya, langkah ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak menimbulkan kegaduhan pasar.
"Jenis beras yang dioplos juga harus disampaikan kepada masyarakat agar diketahui memang beras yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai standar," ucapnya.
Untuk mengantisipasi praktik-praktik curang seperti pengoplosan beras ini, Daniel menyatakan Komisi IV DPR melalui pembahasan perubahan UU 18 tahun 2012 tentang Pangan akan melakukan penguatan kebijakan.
"Termasuk memperkuat peran Bulog dalam menguasai hulu hilir soal beras. Ini karena beras adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia, dan juga beras menjadi komoditas politik dan diplomasi dengan negara-negara lain," sebut Daniel.
"Sehingga negara harus kuat dalam hal memegang kendali atas stok dan harga beras nasional," tutupnya.
80% Dioplos untuk Dijual Premium
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan adanya praktik pengoplosan beras premium yang ternyata hanya berisi beras berkualitas biasa. Selain berkualitas bukan premium, volume beras yang tertera dengan berat 5 kilogram juga hanya berisi 4,5 kg.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap beras oplosan itu telah beredar di minimarket hingga supermarket terkenal. Temuan ini didapatkan usai pihaknya mengambil sampel beras di minimarket.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakanKementan bersama dengan Satgas Pangan Polri, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun mengecek ke lapangan di tempat penyaluran SPHP. Hasilnya, dari total SPHP yang didapatkan di outlet, sebanyak 20% dipajang dan 80% dioplos untuk dijual premium.
Reaksi Putri Soeharto
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, putri (Alm) Soeharto meminta pemerintah memberikan sanksi kepada produsen yang terbukti mengoplos beras. Pasalnya, tindakan itu telah merugikan masyarakat karena beras yang dibeli masyarakat dicampur dengan kualitas rendah.
"Menyangkut mengenai beras oplosan ini lagi ramai sekali dibicarakan di masyarakat, tolong ini segera diselesaikan. Kalau memang ada yang nakal, itu yang nakal dikasih efek jera, yang besar mau yang kecil dikasih efek jera, supaya tidak merugikan masyarakat," kata dia dalam rapat kerja dengan Kementan, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).
Ditemui usai rapat, Titiek menyayangkan terjadinya pengoplosan beras ini saat Indonesia tengah menggencarkan swasembada pangan. Dia menekankan agar kasus pengoplosan beras ini diusut tuntas.
"Kita minta supaya ini diusut, jangan sampai terjadi seperti ini. Kita ini mau lagi semangat-semangatnya urusan swasembada pangan, swasembada beras, tapi ini ditemukan ada beras oplosan yang tentunya ini merugikan masyarakat, berasnya kualitasnya rendah, dicampur yang bagus jadi beras premium. Ini kami minta supaya Menteri Pertanian menindaklanjutkan ini," terangnya. n erc/jk/cr5/rmc
Editor : Moch Ilham
