Pemkab Pamekasan Gelontorkan Rp13,8 Miliar untuk Buruh Tembakau

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Dokumen produksi tembakau di Pamekasan, Jawa Timur. SP/ PMK
Dokumen produksi tembakau di Pamekasan, Jawa Timur. SP/ PMK

i

SURABAYAPAGI.com, Pamekasan - Sebagai upaya dan mendongkrak produksi tembakau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ) Pamekasan, Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,8 miliar untuk membantu buruh tani dan buruh pabrik tembakau di wilayah tersebut.

"Buruh perusahaan rokok yang menjadi sasaran program ini tersebar di 145 perusahaan rokok lokal yang ada di Pamekasan," kata Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemkab Pamekasan Agus Wijaya, Senin (21/07/2025).

Dan saat ini pihaknya sedang melakukan validasi data calon penerima bantuan yang diajukan oleh masing-masing perusahaan. Selain menyasar buruh pabrik rokok, bantuan yang disalurkan melalui dinas sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu juga menyasar buruh tani tembakau.

"Bantuan ini menyasar buruh perusahaan rokok, karena dana yang digunakan adalah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemkab Pamekasan," kata Agus.

Sedangkan untuk calon penerima tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan. Sesuai dengan data dinas sosial, jumlah calon penerima BLT dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diusulkan menerima bantuan itu sebanyak 23.064 orang dengan nilai bantuan Rp600 ribu per orang.

"Tapi jumlah ini bisa saja berubah, mengingat hingga kini verifikasi faktual terhadap calon penerima bantuan belum selesai," katanya.

Sementara itu pada tahun anggaran 2025 ini Pemkab Pamekasan menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp112 miliar. Dan saat ini, pihaknya akan mulai melakukan verifikasi pasca pengusulan CPB tuntas. Paling lambat pertengahan Agustus proses verifikasi dan validasi harus tuntas. Termasuk verifikasi buruh tani. 

Dengan demikian, November BLT dengan pagu anggaran Rp 13,8 miliar bisa dicairkan. ”Insyaallah pencairan akhir bulan 10 dan bulan 11,” paparnya. pm-01/dsy

Berita Terbaru

Laila Mufidah Temukan  TPS Lintas Wilayah Berlaku Denda Cas

Laila Mufidah Temukan  TPS Lintas Wilayah Berlaku Denda Cas

Selasa, 24 Feb 2026 03:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 03:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Alangkah terkejutnya Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah saat melakukan sidak ke TPS Rungkut Menanggal. Pimpinan Dewan…

Wakil DPRD Surabaya Minta Pemkot dan Pengembang Tak Tutup Mata

Wakil DPRD Surabaya Minta Pemkot dan Pengembang Tak Tutup Mata

Selasa, 24 Feb 2026 03:37 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 03:37 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil DPRD Surabaya Laila Mufidah langsung melakukan sidak atau turun ke lapangan usai mendengar keluhan Warga di Gunung Anyar…

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri memastikan keamanan jajanan takjil yang dijajakan selama bulan Ramadan melalui inspeksi mendadak (sidak) di…

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I bagi lansia…

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota…

Kita Seperti Dijajah AS

Kita Seperti Dijajah AS

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

MUI Minta Kaji Ulang Perjanjian Dagang AS-Indonesia yang Salah Satu Kesepakatannya Menyebut Produk asal AS yang Masuk ke Indonesia tidak Memerlukan Sertifikasi…