Polemik Siswa Dicoret dari SMPN 2 Dagangan, Dindik Kabupaten Madiun Akui Ada Keteledoran

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYA PAGI, Madiun – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Madiun akhirnya angkat suara terkait polemik seorang siswa yang sempat mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMPN 2 Dagangan, namun kemudian dinyatakan tidak terdaftar secara resmi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sekretaris Dispendikbud Kabupaten Madiun, Moch. Hasan, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan klarifikasi dengan sejumlah sekolah terkait pada Kamis (24/7/2025).

Pertemuan itu melibatkan kepala sekolah dari empat lembaga, yakni SMPN 2 Dagangan, SMPN 1 Dagangan, SMP Terpadu Al Kautsar, dan SMP PGRI 2 Dagangan. Tujuannya adalah menelusuri akar permasalahan yang memicu keresahan publik.

Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa pendaftaran siswa dilakukan secara kolektif oleh pihak SD asal. Namun, dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK) tidak sempat diunggah ke sistem PPDB online karena dibawa pulang oleh orang tua siswa sebelum proses input selesai. Akibatnya, data siswa tidak masuk ke dalam sistem resmi.

Meski belum terdaftar secara sistemik, pihak SMPN 2 Dagangan tetap mengizinkan siswa tersebut mengikuti pra-MPLS hingga MPLS selesai, karena menyangka yang bersangkutan telah resmi diterima.

“Kesalahan ini baru diketahui saat pembagian kelas di hari kelima. Saat itu, pihak sekolah langsung mengarahkan siswa untuk mencari sekolah alternatif,” jelas Hasan.

Menyikapi dampak dari kelalaian ini, Dispendikbud segera melakukan koordinasi dengan Camat Dagangan, Kepala Desa Ngranget, serta mengunjungi langsung rumah orang tua siswa.

Dari hasil pertemuan tersebut, dicapai sejumlah kesepakatan:

1. Orang tua siswa menerima penjelasan dengan lapang dada dan menyetujui anaknya melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Dagangan.

2. Dispendikbud akan mengevaluasi menyeluruh mekanisme PPDB, termasuk memperkuat koordinasi antara operator SD dan SMP.


3. SMPN 2 Dagangan diminta melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari proses penerimaan siswa baru hingga pelaksanaan MPLS, agar kejadian serupa tidak terulang.

Hasan menegaskan, hak anak atas pendidikan tidak boleh dirugikan karena kesalahan teknis. Dispendikbud juga berkomitmen memperbaiki sistem PPDB, meningkatkan pengawasan, dan memastikan proses penerimaan ke depan berlangsung lebih tertib, transparan, dan akurat. (man)

Berita Terbaru

Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rp 41 M, Penandatanganan Perjanjian  Kredit Dilakukan di Kandang Kambing

Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rp 41 M, Penandatanganan Perjanjian  Kredit Dilakukan di Kandang Kambing

Selasa, 17 Nov 2026 19:30 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:30 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali menetapkan tiga orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha…

Jelang Penetapan UMK 2027, Gus Yani Rangkul Serikat Buruh

Jelang Penetapan UMK 2027, Gus Yani Rangkul Serikat Buruh

Selasa, 17 Nov 2026 19:01 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2027 mulai memasuki tahap koordinasi. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengajak s…

Kontingen Lamongan Bawa Pulang 29 Medali diajang Popda XV Jawa Timur

Kontingen Lamongan Bawa Pulang 29 Medali diajang Popda XV Jawa Timur

Selasa, 17 Nov 2026 19:00 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Prestasi membanggakan ditunjukkan oleh atlit asal Lamongan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur Tahun 2026,…

Anggaran Gen Z Surabaya Rp47 Miliar, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemuda Bangun Ekonomi Mandiri

Anggaran Gen Z Surabaya Rp47 Miliar, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemuda Bangun Ekonomi Mandiri

Selasa, 17 Nov 2026 18:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Surabaya mengalokasi anggaran program Generasi Z (Gen Z) sebesar Rp47 miliar. Besarnya anggaran tersebut diharapkan tidak sekadar h…

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja D…

Pemkot Mojokerto Perluas Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Pemkot Mojokerto Perluas Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Selasa, 17 Nov 2026 16:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 16:31 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto- Pemerintah Kota Mojokerto memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas, salah satunya melalui pelatihan keterampilan …