Masyarakat Madiun Menggugat Klarifikasi Framing Negatif soal Aksi di DPRD Kota Madiun

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Perwakilan masyarakat bertemu Wakapolres Madiun Kota bersama jajaran pada Senin (1/9/2025) malam.
Perwakilan masyarakat bertemu Wakapolres Madiun Kota bersama jajaran pada Senin (1/9/2025) malam.

i

SURABAYA PAGI, Madiun – Masyarakat Madiun Menggugat meluruskan sejumlah pemberitaan dan unggahan media sosial yang dinilai menyudutkan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Madiun, Sabtu (30/8/2025).

Mereka menolak tudingan bahwa aksi tersebut menjadi pemicu kericuhan maupun penjarahan.

Perwakilan Masyarakat Madiun Menggugat, Rendra Wardana, menyampaikan ada lima langkah yang telah disepakati sebagai tindak lanjut pasca-aksi.

Pertama, melanjutkan proses mediasi sekaligus membuat laporan resmi kepada aparat kepolisian. Kedua, melaporkan narasi pemberitaan yang dianggap tidak berimbang. Ketiga, menuntut media massa maupun media sosial menyajikan informasi secara proporsional.

“Jangan hanya menyoroti sisi ricuhnya. Publik juga perlu tahu bahwa mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai di depan gedung dewan,” kata Rendra, Senin (1/9/2025).

Langkah keempat, kata dia, menyerahkan sepenuhnya penanganan dugaan penjarahan kepada kepolisian. Rendra menegaskan mendukung proses hukum, namun berharap tindakan aparat tetap humanis. “Kami sepakat, siapa pun provokator atau pelaku penjarahan harus diproses, tapi jangan sampai pendekatannya militeristik,” tegasnya.

Kelima, menekankan pentingnya mengedepankan aspek kemanusiaan dalam penyelesaian hukum agar tidak menimbulkan luka sosial baru.

Rendra juga menepis tuduhan bahwa kelompoknya—yang terdiri atas mahasiswa dan buruh—menjadi biang kericuhan.

Ia menjelaskan, peserta aksi memiliki identitas jelas: buruh menggunakan pita kuning, sementara mahasiswa memakai pita putih atau putih-biru.

“Kerusuhan justru dipicu orang-orang tak dikenal. Mereka tidak memakai pita, tapi mengenakan helm, masker, serta pakaian serba hitam. Jadi jelas bukan bagian dari kami,” ujarnya.

Menurutnya, bukti-bukti terkait pemberitaan maupun unggahan media sosial yang dianggap merugikan sudah diserahkan ke polisi untuk ditindaklanjuti melalui mediasi maupun jalur hukum. “Kami hanya ingin publik memahami, aksi ini murni penyampaian aspirasi, bukan tindakan anarkis,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut klarifikasi, perwakilan aliansi telah bertemu Wakapolres Madiun Kota bersama jajaran pada Senin (1/9/2025) malam.man

Berita Terbaru

Setahun Pimpin Jatim, Khofifah dan Emil Komitmen Tingkatkan Layanan Publik hingga Turunkan Kemiskinan

Setahun Pimpin Jatim, Khofifah dan Emil Komitmen Tingkatkan Layanan Publik hingga Turunkan Kemiskinan

Jumat, 20 Feb 2026 21:19 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 21:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak memperingati satu tahun masa kepemimpinan m…

Pangeran Inggris Andrew Ditangkap, Trump Anggap Memalukan

Pangeran Inggris Andrew Ditangkap, Trump Anggap Memalukan

Jumat, 20 Feb 2026 20:35 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:35 WIB

Raja Charles Pastikan Kerajaan Inggris Dukung Pengusutan Kasus Andrew    SURABAYAPAGI.COM, London - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump angkat bicara t…

AKBP Didik, Tersangka Narkoba, Istrinya Pengguna

AKBP Didik, Tersangka Narkoba, Istrinya Pengguna

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Libatkan Polwan Aipda Dianita Agustina      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bareskrim Polri ungkap Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, dalam kasus na…

Ekosistem Layanan Terintegrasi, KAI Wisata Catat Tren Positif Kunjungan Selama Libur Imlek 2026

Ekosistem Layanan Terintegrasi, KAI Wisata Catat Tren Positif Kunjungan Selama Libur Imlek 2026

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – PT Kereta Api Pariwisata (KAI Wisata) mencatat capaian positif selama momentum libur panjang Imlek pada 13–17 Februari 2026 dengan tot…

Layanan Kesehatan adalah Hak Konstitusional Setiap Warga Negara

Layanan Kesehatan adalah Hak Konstitusional Setiap Warga Negara

Jumat, 20 Feb 2026 20:30 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, mengingatkan Direksi BPJS Kesehatan harus memastikan…

Airlangga Umumkan Kesepakatan Dagang antara Prabowo dan Trump

Airlangga Umumkan Kesepakatan Dagang antara Prabowo dan Trump

Jumat, 20 Feb 2026 20:28 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Washington DC - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani kesepakatan dagang terkait…