SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Fredy Damanik mengatakan masa pemerintahan selama lima tahun terlalu singkat untuk merealisasikan program-program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kelompok relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran selama dua periode.
Jokowi, kata Fredy, selalu meminta kelompok relawan pendukungnya untuk mengawal dan menyukseskan program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Politikus PKS Mardani Ali Sera menyikapi arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang meminta relawan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dua periode. PKS menyebut urusan wakil presiden ke depan tergantung Prabowo.
"Apakah maju lagi dengan Mas Gibran, semua tergantung Pak Prabowo. Hingga saat ini dukungan politik untuk Pak Prabowo sangat besar," kata Mardani kepada wartawan, Senin (22/9/2025).
Jokowi, mendukung Prabowo-Gibran, presiden dan cawapres, apa dia tidak mempelajari sejarah Indonesia. Mulai Soekarno, Soeharto, SBY apa pernah terjadi cawapres menjabat dua kali. Ia sendiri menjadi presiden dua periode, cawapresnya tak ada yang dipertahankan. Pertanyaan mbelingnya, Jokowi dorong relawan dukung Prabowo-Gibran, dua perioda apa karena fanatismenya pada Gibran?
***
Fanatisme politik dalam temuan saya, ada. Fanatisme politik, terjadi ketika seseorang mendukung partai atau tokoh politik secara membabi buta, tanpa mempertimbangkan kebijakan atau nilai yang diperjuangkan. Artinya para fanatik politik cenderung mengabaikan kesalahan yang dilakukan oleh tokoh atau partai yang mereka dukung, sekaligus mengkritik berlebihan pihak lawan. Kondisi ini bisa memperkeruh suasana politik dan merusak etika demokrasi, karena perdebatan yang seharusnya berjalan konstruktif malah berubah menjadi konflik yang tak produktif.
Di sisi lain, politik itu sejatinya bersifat dinamis. Dinamis berarti kebijakan, tokoh, dan partai politik bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Jadi pemimpin yang dianggap ideal hari ini belum tentu relevan di masa depan, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, memegang teguh fanatisme terhadap satu tokoh atau partai tanpa mempertimbangkan perubahan dan kebutuhan masyarakat hanya akan menutup kemungkinan munculnya ide-ide baru yang lebih baik. Apa Pak Jokowi, paham?
Selain itu, fanatisme politik sering kali mengaburkan realitas dan membuat seseorang sulit melihat kelemahan atau kekurangan pihak yang didukungnya. Mereka terjebak dalam pandangan bahwa tokoh atau partainya adalah yang terbaik, sementara yang lain salah. Padahal, dalam politik, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Artinya, setiap pihak harus bisa membuka diri untuk mendengar pandangan lain dan berdiskusi dengan kepala dingin demi kepentingan bersama.
Pesan senior saya di kampus, ketika kita terlalu fanatik dalam politik, kita sering kali melupakan tujuan utama dari berpolitik itu sendiri, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang.
Maklum, kita mungkin terlalu sibuk membela tokoh atau partai, hingga melupakan apa yang sebenarnya kita inginkan dari kebijakan yang dijalankan. Padahal, politik bukanlah tentang siapa yang menang dan kalah, tetapi tentang bagaimana setiap kebijakan yang diambil bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas. Halo Pak Jokowi. Apa Anda setuju dengan argumentasi saya tersebut?
***
Hal yang saya pelajari, UUD 1945 tidak memberi kejelasan mengenai peran Wapres. UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wapres. Wapres akan menggantikan Presiden ketika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
UUD 1945 tidak mengatur dan menentukan pembagian tugas antara Presiden dengan Wapres serta tidak memberikan rumusan-rumusan yang rinci mengenai kedudukan, tugas atau tanggung jawab Wapres, serta pola hubungan kerjasama atau pembagian tugas antara Presiden dan Wapres.
Dalam hal Presiden dan Wapres bersama-sama dipilih langsung melalui pemilu, maka hal itu tidak menjadikan Presiden dan Wapres berbagi kekuasaan seakan-akan masing-masing memegang separuh saham dari kekuasaan pemerintahan.
Dengan demikian, Wapres berguna kalau Presiden berhalangan tetap dengan cara Wapres otomatis menjadi Presiden.
Entah apa yang dicari Jokowi, hingga harus bicara dini mempertahankan Gibran menjadi Cawapres untuk periode ke-2?.
Jokowi, pasti tahu secara normal, penghasilan Wapres masih kalah dari pengusaha, konsultan, advokat, direksi atau komisaris BUMN. Dari segi kekuasaan, Wapres juga tidak signifikan. Saya yakin, menteri yang pakar tata negara sekelas Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD, paham betul hal ini.
Sebagian Cawapres dan masyarakat mungkin memandang, bahwa dengan kuatnya kedudukan dan kekuasaan Presiden, maka jabatan Wapres tidak menjadi jabatan strategis. Tak lebih ban serep.
Dan dalam UUD 1945 jabatan Presiden merupakan jabatan tunggal, yaitu diisi oleh satu orang pemangku jabatan, yang disebut Presiden
Meski sebagai wakil, Wapres tidak dengan sendirinya menjadi wakil dari jabatan tertentu yang dikepalai atau dipimpin oleh Presiden, seperti misalnya Wapres tidak otomatis menjadi Wakil Panglima Tertinggi TNI, serta tidak otomatis bisa mengendalikan menteri atau lembaga yang dipilih atau diangkat presiden. Hal ini karena hak kekuasaan tersebut hanya melekat mutlak dalam diri Presiden seorang.
Demikian pula, pada akhir masa jabatannya yang akan dituntut pertanggungjawabannya adalah Presiden itu sendiri.
Catatan jurnalistik saya, beberapa tahun lalu, di Amerika Serikat, yang kampiunnya demokrasi dan kiblat pemerintahan presidensiil, terdapat lelucon mengenai jabatan Wapres yang disampaikan oleh Thomas R. Marshall. Ia Wapres AS di bawah pemerintahan Presiden Woodrow Wilson (1913-1921).
"Once there were two brothers. One ran away to sea, the other was elected vice President, and nothing was ever heard of them again." Terjemahan bebasnya "Dahulu kala ada dua bersaudara. Yang satu melarikan diri ke laut, yang satunya lagi terpilih sebagai Wakil Presiden, dan tak pernah terdengar kabar tentang mereka lagi.” Piye pak Jokowi. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
