Ketua PWNU Jatim Ungkap Polemik UU Pesantren, PKS Siap Tindaklanjuti

author Riko Abdiono

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), mengungkapkan adanya polemik yang dialami banyak pondok pesantren akibat penerapan Undang-Undang Pesantren. 

Hal itu disampaikan saat menerima sowan jajaran pengurus DPW PKS Jawa Timur di Kantor PWNU Jatim, Selasa (23/9).

Gus Kikin menjelaskan, ketidaksempurnaan aturan dalam UU Pesantren kerap berbenturan dengan regulasi lain, khususnya UU Yayasan. Kondisi itu menimbulkan keresahan, terutama di pondok pesantren kecil di daerah.

“Ada yang tidak sempurna dalam UU Pesantren. Karena jika bertemu dengan UU Yayasan tidak ketemu. Di pesantren, kiai ditulis sebagai pengasuh dan pemimpin tertinggi pondok. Tapi di UU Yayasan, pemimpin tertingginya adalah pembina. Ini akhirnya menimbulkan polemik, apalagi di pesantren kecil ketika kiai sepuh wafat lalu diteruskan pengasuh yang belum kuat,” ungkapnya.

Menurut Gus Kikin, situasi tersebut bahkan sudah memicu ketegangan antara pengasuh pondok dan pengurus yayasan. 

“Kalau sudah di ranah hukum, ini bisa mengganggu tradisi keilmuan di pesantren. Saya sudah berdiskusi dengan kementerian hukum, tapi sampai sekarang belum ada solusi,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg), menyatakan siap membawa masukan tersebut ke parlemen.

“Sampai saat ini (periode 2025–2029) memang belum ada perubahan UU Pesantren. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jika ada kajian atau naskah akademik yang bisa jadi pijakan, kami siap membawa dan menyampaikannya ke Baleg untuk dibahas pada 2026,” tegas Reni.

Ketua DPW PKS Jatim, Bagus Prasetia Lelana, turut menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan Gus Kikin akan menjadi perhatian serius.

“Kami titipkan usulan Kiai Kikin tadi melalui Bu Reni Astuti. Aspirasi dari Ketua PWNU Jawa Timur ini agar bisa menjadi perhatian khusus, sehingga nanti ada revisi UU Pesantren,” ujarnya.

Dalam sowan tersebut, hadir jajaran pengurus PKS Jatim, di antaranya Ketua MPW Ahmadi, Sekretaris DPW Muhamad Syadid, Wakil Sekretaris Bustanul Arifin, Ketua Bidang Kaderisasi Ahmad Junaidi, Ketua BPD 1 Rusli Effendi, serta Anggota DPR RI Reni Astuti. Dari DPP PKS, turut hadir Ustadz Abdul Hadi Wijaya, pengurus BPUKB DPP PKS yang juga dzurriyah Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Sementara dari PWNU Jatim, hadir Bendahara PWNU Yoke Candra Katon mendampingi Gus Kikin. Rko

Berita Terbaru

Manfaatkan Momentum Harga Cabai Melonjak Naik, Petani di Jember Pilih Panen Lebih Awal

Manfaatkan Momentum Harga Cabai Melonjak Naik, Petani di Jember Pilih Panen Lebih Awal

Senin, 02 Feb 2026 12:51 WIB

Senin, 02 Feb 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Melihat momentum harga cabai merah jenis sret yang saat ini melonjak naik membuat sejumlah petani di cabai di Desa Tanjungrejo,…

Fraksi PDIP DPRD Jatim: Percepatan Digitalisasi dan Sertifikasi Aset Pemprov Jatim Mendesak

Fraksi PDIP DPRD Jatim: Percepatan Digitalisasi dan Sertifikasi Aset Pemprov Jatim Mendesak

Senin, 02 Feb 2026 12:41 WIB

Senin, 02 Feb 2026 12:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menilai percepatan digitalisasi dan sertifikasi aset Pemprov Jatim sebagai langkah mendesak…

Eksekutif dan Legislatif Belum Satu Frekuensi, Pansus BUMD DPRD Jatim Angkat Alarm

Eksekutif dan Legislatif Belum Satu Frekuensi, Pansus BUMD DPRD Jatim Angkat Alarm

Senin, 02 Feb 2026 12:21 WIB

Senin, 02 Feb 2026 12:21 WIB

Surabaya, SURABAYAPAGI.COM — Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur menyoroti rendahnya kontribusi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap P…

Warga Bojonegoro Berburu Janur dan Ketupat Jelang Malam Nisfu Syaban

Warga Bojonegoro Berburu Janur dan Ketupat Jelang Malam Nisfu Syaban

Senin, 02 Feb 2026 11:59 WIB

Senin, 02 Feb 2026 11:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Di sejumlah pasar tradisional banyak para penjual janur dadakan sudah mulai memenuhi lapak menjelang bulan Ramadhan di…

DPRD Gresik Pilih Tahan Pencairan Pokir Usai Dapat Masukan KPK

DPRD Gresik Pilih Tahan Pencairan Pokir Usai Dapat Masukan KPK

Senin, 02 Feb 2026 11:53 WIB

Senin, 02 Feb 2026 11:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — DPRD Kabupaten Gresik mengonfirmasi bahwa anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan masih tercantum dalam dokumen p…

BPBD Catat Puluhan Rumah Warga di Pamekasan Diterjang Hujan dan Angin Kencang

BPBD Catat Puluhan Rumah Warga di Pamekasan Diterjang Hujan dan Angin Kencang

Senin, 02 Feb 2026 11:49 WIB

Senin, 02 Feb 2026 11:49 WIB

SURABAYAPAGI.com, Pamekasan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan mencatat sebanyak puluhan rumah warga, lembaga pendidikan hingga…