Ketua PWNU Jatim Ungkap Polemik UU Pesantren, PKS Siap Tindaklanjuti

author Riko Abdiono

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), mengungkapkan adanya polemik yang dialami banyak pondok pesantren akibat penerapan Undang-Undang Pesantren. 

Hal itu disampaikan saat menerima sowan jajaran pengurus DPW PKS Jawa Timur di Kantor PWNU Jatim, Selasa (23/9).

Gus Kikin menjelaskan, ketidaksempurnaan aturan dalam UU Pesantren kerap berbenturan dengan regulasi lain, khususnya UU Yayasan. Kondisi itu menimbulkan keresahan, terutama di pondok pesantren kecil di daerah.

“Ada yang tidak sempurna dalam UU Pesantren. Karena jika bertemu dengan UU Yayasan tidak ketemu. Di pesantren, kiai ditulis sebagai pengasuh dan pemimpin tertinggi pondok. Tapi di UU Yayasan, pemimpin tertingginya adalah pembina. Ini akhirnya menimbulkan polemik, apalagi di pesantren kecil ketika kiai sepuh wafat lalu diteruskan pengasuh yang belum kuat,” ungkapnya.

Menurut Gus Kikin, situasi tersebut bahkan sudah memicu ketegangan antara pengasuh pondok dan pengurus yayasan. 

“Kalau sudah di ranah hukum, ini bisa mengganggu tradisi keilmuan di pesantren. Saya sudah berdiskusi dengan kementerian hukum, tapi sampai sekarang belum ada solusi,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg), menyatakan siap membawa masukan tersebut ke parlemen.

“Sampai saat ini (periode 2025–2029) memang belum ada perubahan UU Pesantren. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jika ada kajian atau naskah akademik yang bisa jadi pijakan, kami siap membawa dan menyampaikannya ke Baleg untuk dibahas pada 2026,” tegas Reni.

Ketua DPW PKS Jatim, Bagus Prasetia Lelana, turut menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan Gus Kikin akan menjadi perhatian serius.

“Kami titipkan usulan Kiai Kikin tadi melalui Bu Reni Astuti. Aspirasi dari Ketua PWNU Jawa Timur ini agar bisa menjadi perhatian khusus, sehingga nanti ada revisi UU Pesantren,” ujarnya.

Dalam sowan tersebut, hadir jajaran pengurus PKS Jatim, di antaranya Ketua MPW Ahmadi, Sekretaris DPW Muhamad Syadid, Wakil Sekretaris Bustanul Arifin, Ketua Bidang Kaderisasi Ahmad Junaidi, Ketua BPD 1 Rusli Effendi, serta Anggota DPR RI Reni Astuti. Dari DPP PKS, turut hadir Ustadz Abdul Hadi Wijaya, pengurus BPUKB DPP PKS yang juga dzurriyah Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Sementara dari PWNU Jatim, hadir Bendahara PWNU Yoke Candra Katon mendampingi Gus Kikin. Rko

Berita Terbaru

Ketika Ho-Peng Ikut Campur, Singkirkan Fakta Hukum

Ketika Ho-Peng Ikut Campur, Singkirkan Fakta Hukum

Jumat, 21 Agu 2026 07:01 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 07:01 WIB

Oleh: Lansia 70 Tahun, yang Muak Lihat Hukum Diobral 1 .PEMBUKA: SIAPA ITU “HO- PENG”?* Dalam bahasa jalanan “hoping” itu calo. Calo tilang. Calo perkara. Calo…

Jum'at Berkah: Keajaiban Itu Nyata Ada

Jum'at Berkah: Keajaiban Itu Nyata Ada

Jumat, 21 Agu 2026 01:25 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:25 WIB

SURABAYAPAGI.com – TULISAN kali ini, saya mau berbagi pengalaman tentang keajaiban. Ketika pasrah datang, ketika putus asa menyelimuti, hanya sebutir semangat y…

Agnez Mo Bersanding dengan Bintang The Odyssey

Agnez Mo Bersanding dengan Bintang The Odyssey

Jumat, 21 Agu 2026 01:23 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:23 WIB

SURABAYAPAGI.com - Agnez Mo berhasil mendulang popularitas internasional setelah tampil dalam serial Reacher Season 4. Namanya melambung di sejumlah platform…

Kemenhaj: Dana Umroh RI Per Tahun Rp 90 Triliun

Kemenhaj: Dana Umroh RI Per Tahun Rp 90 Triliun

Jumat, 21 Agu 2026 01:21 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:21 WIB

SURABAYAPAGI.com – WAKIL Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan jemaah umrah di Indonesia setiap tahunnya mencapai 3 juta orang. Satu …

Kemenhaj Kelabakan Urus Dana Haji 14 Juta Riyal Diblokir Pemerintah Arab Saudi

Kemenhaj Kelabakan Urus Dana Haji 14 Juta Riyal Diblokir Pemerintah Arab Saudi

Jumat, 21 Agu 2026 01:19 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:19 WIB

SURABAYAPAGI.com - Dilansir dari laman resmi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan persoalan…

Purbaya, Dikejar Deadline Laporan Profil Hutang Negara

Purbaya, Dikejar Deadline Laporan Profil Hutang Negara

Jumat, 21 Agu 2026 01:17 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:17 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta untuk segera melaporkan profil hutang pemerintah pada pelaksanaan APBN 2025. Pasalnya, laporan…