Kepala BGN: Program MBG akan Dikelola Bareng Kemenkes

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Program Makan Bergizi Gratis, yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional, akan menggandeng Kementerian Kesehatan untuk menjadi pengawas dalam kesehatan agar tidak terulang kasus keracunan massal.
Program Makan Bergizi Gratis, yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional, akan menggandeng Kementerian Kesehatan untuk menjadi pengawas dalam kesehatan agar tidak terulang kasus keracunan massal.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menerangkan Badan Gizi Nasional (BGN) akan bertugas sebagai penyelenggara program makan bergizi gratis (MBG).  Sedangkan untuk pengawasan program tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Pemerintah tengah menggodok aturan tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan aturan yang berupa Peraturan Presiden (Perpres) ini akan segera terbit.

Dadan mengatakan aturan ini akan mengatur fungsi serta tugas masing-masing instansi pemerintah dalam pelaksanaan MBG, termasuk pemerintah daerah (Pemda).

"Saya kira Perpres Tata Kelola minggu ini kelihatannya sudah akan selesai. Di dalam Perpres Tata Kelola itu diatur peran fungsi, tugas masing-masing instansi, kementerian, termasuk Pemda (Pemerintah Daerah)," kata Dadan saat dijumpai di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat,  semalam.

 

Semua Dapur Diminta Berhenti

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 29 September-3 Oktober 2025 mencapai 1.883 anak. Dengan tambahan jumlah tersebut, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 telah tembus 10.482 anak.

JPPI menggarisbawahi, periode tersebut padahal merupakan sepekan pascapenutupan sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Angka pekan tersebut juga lebih tinggi dari rata-rata korban MBG mingguan selama September 2025 yang mencapai 1.531 anak/minggu.

Merespons peristiwa keracunan MBG ini, JPPI mendesak agar semua dapur MBG berhenti beroperasi dulu.

"Dengan data ini, kita bisa simpulkan, penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif. Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan. Karena itu, BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (5/10/2025).

Badan Gizi Nasional (BGN) semula menonaktifkan sejumlah SPPG pada Senin, 29 September 2025 usai keracunan MBG mencuat di berbagai daerah. Penutupan ini berlaku pada sejumlah SPPG yang diduga terlibat langsung dalam kasus keracunan MBG.

 

Peran Pemda

Dijelaskan oleh Dadan, Pemda akan menyiapkan infrastruktur, pembina peternak, petani, nelayan wilayah masing-masing. Sementara Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan ditugaskan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan sebagai bahan baku menu MBG.

"Kemudian penyaluran kepada ibu hamil dan menyusui nanti bersama-sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga," imbuh Dadan.

Dadan menerangkan dengan diterbitkannya aturan ini, instansi pemerintah tidak lagi khawatir tentang peran serta fungsi dalam program tersebut.

"Jadi seluruhnya sudah ada di dalam Perpres tersebut dan dengan adanya Perpres itu masing-masing pihak tidak akan lagi gamang, karena sudah ada perannya masing-masing dan seluruhnya akan dikoordinasikan oleh tim koordinasi," tambah Dadan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan aturan terkait penyelenggaraan tata kelola MBG terbit pada pekan ini. Zulhas mengatakan aturan tersebut nanti berupa Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden. Saat ini Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tengah menyempurnakan aturan tersebut.

 

Bila Penyerapan Masih Rendah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan yang meminta agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipotong.

Menurut Purbaya, permintaan Luhut menunjukkan dia sudah melihat langsung perkembangan penyerapan anggaran di lapangan yang dinilai berjalan baik.

Purbaya menyambut baik pandangan tersebut, tetapi ia menegaskan keputusan akhir tetap akan bergantung pada realisasi penyerapan hingga akhir Oktober. Apabila penyerapan masih rendah, maka sebagian anggaran akan dialihkan.

"Pak Luhut itu kan sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua. Tapi kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga," ujar Purbaya di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

Pernyataan Purbaya tersebut menanggapi ucapan Luhut yang sebelumnya memperingatkannya agar tidak memotong anggaran MBG.

Seusai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor DEN, Jakarta Pusat. n ec/cr3/rmc

Berita Terbaru

Samsung Laundry, Solusi Praktis untuk Beragam Kebutuhan Rumah Tangga

Samsung Laundry, Solusi Praktis untuk Beragam Kebutuhan Rumah Tangga

Minggu, 22 Nov 2026 21:19 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 21:19 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - Memilih mesin cuci sering kali melibatkan banyak pertimbangan, mulai dari kapasitas, durasi pencucian, pilihan siklus, jenis instalasi,…

DPO Curanmor yang Sempat Buron di Lumajang Ditangkap saat Bekerja sebagai Tukang Bangunan di Bali

DPO Curanmor yang Sempat Buron di Lumajang Ditangkap saat Bekerja sebagai Tukang Bangunan di Bali

Minggu, 22 Nov 2026 19:14 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 19:14 WIB

  LUMAJANG – Pelarian IR (37), tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Lumajang, akhirnya be…

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – Di tengah kehidupan yang semakin dinamis, meluangkan waktu untuk berbincang, berbagi cerita, dan melakukan aktivitas bersama dapat m…

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, terus berupaya meningkatkan kualitas pelaku UMKM di sektor kriya agar mampu menembus pasar…

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Guna memperluas pendidikan dan akses layanan hukum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan membentuk Posbakum…

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional sekaligus mencegah resistensi…