SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah rencananya akan menarik anggaran dari K/L yang realisasinya masih rendah untuk dialihkan ke program lain. Para K/L tersebut diberikan waktu hingga akhir Oktober 2025 untuk menggenjot realisasi belanjanya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai saat ini banyak daerah tak becus alias belum bisa mengelola anggaran dengan baik. Kedepan, pihaknya akan lebih proaktif untuk mengajarkan.
"Kalau kita beberapa minggu terakhir kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik, untuk itu ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif, mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakan anggarannya dengan baik. Jadi nanti pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya,"kata Purbaya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan, Jumat (31/10/2025).
Pengelolaan APBN Harus Optimal
Purbaya, menekankan kedatangannya ke beberapa kementerian dan lembaga (K/L) untuk menanyakan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih rendah. Hal itu dilakukan bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing K/L.
Purbaya mengatakan pengelolaan APBN harus berjalan optimal baik di pusat maupun daerah. Dengan demikian uang yang dialokasikan dipakai dan berdampak semaksimal mungkin untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Ketika saya datang (ke) kementerian-kementerian, untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tambah Purbaya.
Sebagaimana diketahui, Purbaya aktif mendatangi beberapa K/L sejak dilantik jadi Bendahara Negara per 8 September 2025. Beberapa yang sudah didatangi di antaranya Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Dorong Pertumbuhan Inklusif
Menurut Purbaya, penerimaan negara harus dikelola secara optimal dan belanja diarahkan seefektif mungkin untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Seluruh jajaran Kementerian Keuangan diminta bekerja sama dengan semua stakeholder agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. ec/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
