SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Ketimpangan pembangunan di Jawa Timur kembali mencuat setelah Multazamudz Dzikri menerima beragam keluhan dasar dari warga Pasuruan–Probolinggo saat reses. Dari listrik yang belum merata hingga air bersih yang sulit diakses, temuan itu menunjukkan masih jauhnya pemerataan layanan publik di daerah tersebut.
Anggota DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, menyoroti ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang dinilainya masih jauh dari kata merata, bahkan dalam hal kebutuhan paling mendasar sekalipun.
Dalam agenda serap aspirasi (reses) di daerah pemilihan Pasuruan–Probolinggo, politisi PKB ini mengaku terkejut dengan banyaknya keluhan elementer yang disampaikan warga di tiga titik kunjungannya. Persoalan yang mencuat bukanlah hal baru, namun justru masalah klasik yang seharusnya sudah tuntas, mulai dari ketersediaan air bersih, sarana prasarana pendidikan, pelatihan UMKM, lapangan kerja, infrastruktur jalan, hingga layanan listrik yang tidak layak.
“Pada masa reses ini saya banyak mendapat keluhan dari warga. Dari tiga titik yang sudah berjalan, keluhannya meliputi kekurangan air bersih, sarpras pendidikan, pelatihan untuk UMKM, lapangan pekerjaan, infrastruktur jalan, hingga persoalan listrik,” ungkapnya.
Multazam menyebut persoalan listrik menjadi ironi terbesar. Pasuruan dan Probolinggo berada sangat dekat dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), namun justru masih terdapat pemukiman yang tidak teraliri listrik sama sekali. Kondisi ini ia sebut sebagai potret buram pemerataan pembangunan di Jatim.
“Jujur saya kaget, ternyata masih ada beberapa dusun di Probolinggo yang belum teraliri listrik. Ini sangat miris. Tahun 2025 masih ada daerah yang belum dialiri listrik,” tegasnya.
Ia menambahkan, bahkan desa-desa yang sudah teraliri listrik pun tidak menikmati layanan yang stabil. Keluhan warga menyebutkan voltase sering naik turun, listrik kerap padam, dan peralatan elektronik pun banyak yang rusak akibat ketidakstabilan suplai daya.
“Di Pasuruan juga begitu. Beberapa desa yang dekat PLTU malah listriknya tidak normal. Voltase naik turun dan sering mati. Dampaknya, barang elektronik mudah rusak,” ujarnya.
Masalah air bersih juga menjadi sorotan serius. Menurut Multazam, air sebagai kebutuhan hidup paling dasar seharusnya menjadi prioritas, namun kenyataannya warga di Pasuruan maupun Probolinggo masih kesulitan mengakses air bersih, terutama pada musim kemarau.
“Begitu pula dengan kebutuhan air bersih. Masih ada beberapa daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih. Terlebih pada saat musim kemarau,” tuturnya.
Melihat kondisi tersebut, Multazam mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tidak terjebak pada program-program yang hanya terlihat megah di atas kertas. Ia meminta agar Pemprov fokus menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat terlebih dahulu, sebelum melangkah pada program berskala besar yang tidak menyentuh persoalan sehari-hari warga.
“Ojok kesusu buat program ndaki'-ndaki', kedua persoalan ini mendesak untuk dicarikan solusi. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten harus segera duduk bareng untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Multazam. Rko
Editor : Moch Ilham
