SurabayaPagi, Jakarta — PT PLN (Persero) menegaskan kesiapan dan komitmennya dalam mendukung ekosistem Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia sebagai offtaker dari proyek-proyek waste-to-energy yang diinisiasi pemerintah bersama para pengembang.
Dukungan tersebut disampaikan dalam acara Bloomberg Technoz Ecoverse yang diselenggarakan Bloomberg Technoz di Jakarta pada Kamis (20/11/2025).
Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dalam pidatonya menyampaikan bahwa Indonesia akan membangun PLTSa mulai tahun depan.
“Melalui Danantara, Indonesia sudah berkomitmen membangun PLTSa, di mana tujuh proyek direncanakan dibangun pada 2026,” kata Airlangga.
Airlangga menyatakan bahwa pembangunan PLTSa ini sangat penting untuk mendorong perkembangan sektor pariwisata Indonesia. Ia menilai bahwa kota yang bebas dari sampah akan membantu memperbaiki ekosistem pariwisata.
Selain itu, tambah Airlangga, pembangunan pembangkit EBT ini juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menargetkan agar pembangunan PLTSa sebagai proyek waste-to-energy ini sudah dapat terealisasi di seluruh provinsi di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
“Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada 2029, sebanyak 33 PLTSa sudah terbangun dan tersebar di berbagai provinsi Indonesia, khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki permasalahan sampah,” tuturnya.
Managing Director Investment Danantara Indonesia, Stefanus Ade Hadiwidjaja, menyampaikan bahwa proyek waste-to-energy merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menjawab tantangan lingkungan sekaligus menyediakan energi bersih secara berkelanjutan.
“Indonesia punya peluang menjaga kehidupan melalui waste-to-energy. Namun, tidak ada yang bisa melakukannya sendiri. Proyek ini hanya mungkin apabila ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Stefanus.
Ia menambahkan dalam pengembangan ekosistem PLTSa, Danantara telah menugaskan PLN sebagai offtaker listrik yang dihasilkan pembangkit tersebut. Dalam pelaksanaannya, Danantara berkoordinasi dengan PLN sembari berperan sebagai orkestrator.
“Tanpa solusi sistemik, kolaboratif, dan terukur, tidak akan ada keberlanjutan kehidupan ekonomi ke depan,” kata Stefanus.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa PLN siap menjalankan peran sebagai offtaker untuk memastikan seluruh proyek PLTSa dapat berjalan dan terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional.
“PLN mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan PLTSa. Peran kami adalah memastikan kesiapan jaringan, memberikan kepastian offtake, serta membuka ruang kerja sama dengan para pengembang,” ujarnya.
Darmawan menjelaskan bahwa PLN juga terus melakukan penguatan sistem kelistrikan di wilayah prioritas pengembangan PLTSa. Termasuk, menyiapkan infrastruktur transmisi dan distribusi yang andal agar setiap PLTSa dapat segera terhubung dan masuk ke dalam sistem.
“Integrasi ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan listrik sekaligus memastikan pemanfaatan energi dari sampah dapat berjalan optimal,” jelasnya.
Sementara itu Executive Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan PLN, Daniel K. F. Tampubolon, dalam sesi diskusi panel berjudul “From Waste to Watt: Bringing a Greener Indonesia” menegaskan bahwa pengembangan PLTSa telah menjadi bagian penting dalam perencanaan energi nasional.
“Dalam RUPTL 2025–2034 yang kami luncurkan bersama pemerintah pada Mei 2025, waste-to-energy sudah kami masukkan sebagai salah satu pilar pengembangan energi baru terbarukan, khususnya dalam kategori bioenergi. Artinya, PLTSa sudah sepenuhnya align dengan peta jalan transisi energi nasional,” ujar Daniel.
Daniel menjelaskan bahwa pengembangan PLTSa membutuhkan skema investasi yang matang dan minim risiko, selain itu tantangan yang harus dihadapi untuk menyukseskan proyek PLTSa di antaranya yaitu penerapan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R), sehingga komposisi sampah yang menjadi sumber energi dapat lebih optimal.
“Kami melihat banyak lesson learned dari proyek-proyek sebelumnya. Karena 3R belum sepenuhnya siap, maka diperlukan upaya de-risking investasi. PLN sebagai the extension of the state mengambil peran penting untuk menjawab kebutuhan ini,” pungkas Daniel. Byb
Editor : Redaksi
