Fraksi PKS Tekankan Keadilan Retribusi Daerah, Harisandi Savari : Optimalkan Potensi PAD Non-Pajak

author Riko Abdiono

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Harisandi Savari Anggota Fraksi PKS DPRD Jatim
Harisandi Savari Anggota Fraksi PKS DPRD Jatim

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Fraksi PKS DPRD Jawa Timur menyampaikan delapan catatan penting terkait Raperda Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Anggota Fraksi PKS DPRD Jatim Harisandi Savari, menegaskan bahwa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prinsip utama dalam penetapan tarif baru.

Harisandi menjelaskan bahwa penerapan tarif pajak dan retribusi harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat, serta melindungi kelompok rentan, kelompok sosial, dan kelas menengah ke bawah. Ia menyoroti kondisi pendapatan daerah yang menurun akibat opsen PKB dan turunnya TKD sehingga intensifikasi PAD tidak boleh dilakukan dengan menaikkan tarif yang justru memberatkan warga. PKS mendorong optimalisasi PAD lain seperti opsen MBLB, peningkatan kinerja BUMD, serta digitalisasi aset daerah.

Fraksi PKS juga menolak kenaikan retribusi daerah yang dinilai dapat membebani masyarakat. Harisandi menegaskan bahwa fraksinya siap menerima dan mengawal keberatan warga jika terjadi kenaikan signifikan di lapangan. Menurutnya, peninjauan ulang atau pemberian keringanan harus diberikan apabila ada tarif yang memberatkan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, kelas menengah ke bawah, komunitas sosial, hingga kalangan Gen Z yang banyak memanfaatkan layanan publik.

PKS meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi terbuka mengenai seluruh perubahan tarif retribusi. Harisandi mengatakan, publik harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai tarif baru dan tarif lama agar tidak terjadi pungli, kelebihan bayar, dan kebingungan dalam menerima layanan.

Terkait perubahan retribusi parkir di gedung OPD dan BLUD, PKS menekankan pentingnya penerapan tarif yang manusiawi dan tidak memberatkan warga, terutama di RSUD. Tarif parkir harus tetap wajar agar tidak menambah beban keluarga pasien. Selain itu, Harisandi mendorong adanya dispensasi bagi pengemudi ojek online sebagai bentuk afirmasi bagi kelompok pekerja rentan. Ia juga menyoroti pentingnya juru parkir resmi, penggunaan sistem parkir digital, penerapan pembayaran non-tunai, serta kewajiban penggunaan karcis resmi untuk memastikan transparansi.

Pada bidang olahraga, rekreasi, dan wisata, Fraksi PKS menekankan perlunya kebijakan yang berpihak pada pelajar, mahasiswa, atlet muda, dan komunitas olahraga non-profit. Tarif fasilitas olahraga yang dikelola pemerintah provinsi tidak boleh dinaikkan untuk kelompok tersebut, bahkan bisa diberikan diskon khusus. PKS juga mendorong digitalisasi layanan pemesanan fasilitas seperti lapangan tenis, voli, dan badminton. Selain itu, fasilitas olahraga publik seperti di kawasan Jatim Seger sebaiknya tetap dapat diakses masyarakat umum tanpa kenaikan tarif yang membebani.

Fraksi PKS juga meminta agar pemanfaatan aset daerah di 29 OPD dilakukan secara adil dan transparan. Tujuan penggunaan aset harus seimbang antara kepentingan publik dan pemasukan daerah. Sistem informasi tarif dan pemesanan berbasis digital diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan gedung pertemuan, aset tanah, bangunan, hingga kantin di berbagai UPT.

PKS mengapresiasi dimasukkannya tarif Trans Jatim dalam Raperda sebagai bagian dari retribusi jasa usaha. Menurut Harisandi, hal ini menjadi upaya menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik murah dan terjangkau. Ia merekomendasikan pengembangan bisnis pendukung seperti reklame di badan bus dan layanan ekspedisi, termasuk kemungkinan pembentukan BUMD khusus transportasi publik agar pengelolaan lebih efisien.

Terkait penundaan penghapusan Pajak Alat Berat (PAB), PKS memahami langkah tersebut dan akan mengawal amanat pendataan serta pemutakhiran data objek PAB. Jika ke depan PAB terbukti memiliki potensi signifikan, maka pemungutannya dapat diberlakukan kembali.

Harisandi menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk terus memastikan Perda ini tidak membebani masyarakat, serta tetap menjunjung asas keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada kelompok rentan dalam setiap kebijakan pajak dan retribusi daerah di Jawa Timur. Rko

Tag :

Berita Terbaru

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok warung makanan dan minuman terbongkar di Kecamatan Driyorejo, K…

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Ketidakhadiran PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dalam audiensi atau rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Gresik, Kamis (…

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Keberhasilan industri cerutu Jember menembus pasar ekspor di hampir 45 negara dinilai harus diimbangi dengan perlindungan terhadap…

Bea Cukai Jember Limpahkan Dua Tersangka Rokok Ilegal, 487 Ribu Batang Disita

Bea Cukai Jember Limpahkan Dua Tersangka Rokok Ilegal, 487 Ribu Batang Disita

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Jember masih menjadi perhatian serius. Terbaru, Bea Cukai Jember melimpahkan dua…

Peringati Hari Bhakti Kenenimipas ke-2, Imigrasi Blitar Perkuat Sinergi Guna Tingkatkan Semangat Pengabdian

Peringati Hari Bhakti Kenenimipas ke-2, Imigrasi Blitar Perkuat Sinergi Guna Tingkatkan Semangat Pengabdian

Jumat, 20 Nov 2026 12:36 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Tepat 19 Nopember 2026 Kantor Imigrasi Blitar menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan…

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Dugaan praktik korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mengungkap persoalan serius dalam …