SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pakar Politik lulusan Universitas Gajah Mada, Agung Baskoro menyebut Koalisi Permanen usulan Bahlil sebagai imajinasi semu. Menurutnya, itu semu lantaran tidak cocok dengan sistem presidensial multipartai yang dianut oleh sistem politik Indonesia.
"Pola koalisi permanen ini apa ya, masih sebatas imajinasi semu, karena kita tahu presidensial kita multipartai, nanti di tahun politik itu akan diuji soliditasnya, sekarang mungkin stabil, mungkin ngomong permanen dan seterusnya," kata Agung saat dihubungi, Minggu (7/12/2025).
Agung menyebut situasi dan kondisi mungkin akan berubah ketika mendekati 2029. Ia juga menyinggung kekuatan masyarakat sipil yang bisa mengubah situasi.
"Nanti ketika tahun politik dan ada gonjang-ganjing masalah, dan kita tahu sekarang ini kekuatan masyarakat sipil juga lumayan solid, dalam artian ada banyak aksi-aksi besar kemarin muncul, itu diinisiasi oleh elemen masyarakat sipil, kekuatan masyarakat di media sosial, dan pengaruhnya saat ini cukup signifikan, nggak bisa dipandang sebelah mata. Saya lihat ujian koalisi permanen itu bukan dalam waktu dekat, tapi dalam jangka waktu menengah atau ketika nanti jelang tahun politik," ucap dia.
Agung lantas menyebut koalisi juga bergantung pada situasi dan kebutuhan. Ia yakin koalisi akan berubah ketika tawaran-tawaran yang disampaikan tidak menarik.
Koalisi Permanen itu Utopia
"Ya otomatis sih tergantung situasi dan kebutuhan, kalau misal sepaham, sepaket, NasDem dapat apa, PDIP juga, saya kira melebur dalam koalisi, tapi kalau nggak menarik ya terancam juga, karena kita tahu di pileg ini arahannya Gerindra semakin dominan, PDIP dan partai lain juga harus cari cara untuk ikhtiar agar mereka tetap menarik di mata konstituen, dan salah satunya dengan mengusung calon sendiri, atau cawapres lah untuk diantarkan ke petahana, tapi kalau nggak ya mereka buat koalisi baru, kalau misal kalah ya nanti komunikasi lagi, gabung lagi, seperti sekarang," jelas dia.
Atas dasar itu lah, Agung berpendapat Koalisi Permanen sesuatu yang utopia atau bersifat khayalan. Ia menyebut koalisi pilpres dan koalisi pascapilpres akan berbeda.
"Saya lihat koalisi permanen itu masih utopia, karena di kita koalisi itu sering berbeda antara koalisi pilpres dan koalisi pascapilpres. Bahkan jauh sebelum koalisi di pilpres sebelumnya juga bisa beda. Jadi ada 3 tahapan berkoalisi di sistem politik kita. Kalau mau bilang permanen ini permanen di mana? Ketika pemerintahan berjalan? Atau ketika pilpres nanti berlangsung? atau saat apa?" jelasnya.
Ia menyebut situasi dan kondisi mungkin akan berubah ketika mendekati 2029. Ia juga menyinggung kekuatan masyarakat sipil yang bisa mengubah situasi.
"Nanti ketika tahun politik dan ada gonjang-ganjing masalah, dan kita tahu sekarang ini kekuatan masyarakat sipil juga lumayan solid, dalam artian ada banyak aksi-aksi besar kemarin muncul, itu diinisiasi oleh elemen masyarakat sipil, kekuatan masyarakat di media sosial, dan pengaruhnya saat ini cukup signifikan, nggak bisa dipandang sebelah mata. Saya lihat ujian koalisi permanen itu bukan dalam waktu dekat, tapi dalam jangka waktu menengah atau ketika nanti jelang tahun politik," ucap dia.
Usulkan di Hadapan Presiden Prabowo
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan koalisi permanen di acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Istora Senayan, Jakarta. Bahlil mengusulkan koalisi permanen di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
"Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini izinkan kami memberikan saran perlu dibuatkan koalisi permanen," kata Bahlil, Jumat (5/12/2025).
Menurutnya, koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus solid. "Jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang di sini senang di mana-mana hatiku senang," tutur Bahlil.
"Sudah harus kita mempunyai prinsip yang kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang benar, kalau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau senang, senang bareng-bareng, dan ini dibutuhkan gentleman, dibutuhkan gentleman yang kuat," lanjutnya.
Pandangan PAN
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan memiliki kesamaan pandangan dengan Partai Golkar terkait wacana pembentukan koalisi partai politik (parpol) secara permanen. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyebut pernyataan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, soal koalisi permanen layak diapresiasi sebagai langkah membangun sistem presidensial yang stabil di tengah sistem multi-partai.
“Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, maka harus masuk di pasal di Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu),” ujar Viva, kemarin.
Ia menyatakan akan menunggu jadwal revisi UU Pemilu, yang merupakan kodifikasi dari tiga undang-undang: UU Pilpres, UU Penyelenggara Pemilu, dan UU Pemilihan Anggota DPR, DPD, serta DPRD.
Viva yang pernah dua kali menjadi anggota Pansus RUU Pemilu pada periode 2009–2019 menyebut bahwa isu koalisi permanen selalu muncul dalam pembahasan, namun belum pernah diakomodasi dalam UU Pemilu, termasuk UU Nomor 7 Tahun 2017.
Viva menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945, tanpa kewajiban meminta persetujuan DPR.
Namun secara empiris, Viva mengingatkan bahwa koalisi permanen dapat menimbulkan dilema politik jika pasangan calon terpilih hanya didukung oleh parpol dengan kursi minoritas di DPR. Hal ini berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan menyulitkan presiden dalam menjalankan pemerintahan. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
