SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai rencana pemerintah mengerahkan sekitar 300 dokter magang ke lokasi bencana di Aceh dan wilayah Sumatera l sebenarnya tidak perlu dilakukan.
Seorang pengurus IDI Jatim yang dihubungi Rabu (10/12) mengatakan program internship sekarang sudah banyak kemajuan. Terutama dalam hal peningkatan kompetensi klinisnya. "Saya amati banyak dokter magang lebih mahir dalam tindakan medis dan diagnosis karena langsung menangani kasus nyata di puskesmas dan rumah sakit selama 6 bulan di masing-masing wahana," kata dokter spesialis penyakit dalam yang dihubungi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
Ia menginformasikan jumlah dokter di Indonesia terus bertambah, dengan data terbaru dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per Oktober 2024 mencatat sekitar 287.390 dokter, terdiri dari dokter umum dan spesialis
Menurut Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sampai akhir tahu n 2024, tercatat 152.631 dokter umum dan 46.773 dokter spesialis.
Tenaga Dokter Kompeten
Ketua Umum IDI, Slamet Budiarto, menegaskan tenaga dokter yang sudah kompeten dan tidak berstatus magang justru lebih dari cukup untuk dimobilisasi ke daerah terdampak.
Slamet mengatakan dokter magang dikhawatirkan belum dapat bekerja secara mandiri di lapangan, terutama dalam situasi bencana yang membutuhkan respons cepat dan penanganan medis yang optimal.
"Dokter magang itu kan belum optimal, belum bisa mandiri, harus ada pendamping. Orang dokter yang nggak magang saja sudah melimpah, bisa dimobilisasi," ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).
Menurut Slamet, Kementerian Kesehatan memiliki sumber daya dokter yang besar dan dapat langsung dikerahkan tanpa harus mengandalkan tenaga magang.
IDI menilai Kemenkes sebenarnya sangat mampu mengirim ratusan hingga ribuan dokter bila diperlukan. Salah satu sumbernya adalah jaringan 30 rumah sakit vertikal yang tersebar di berbagai daerah.
"Di bawah Kementerian Kesehatan itu dokter banyak. Rumah sakit vertikal ada 30. Kalau satu rumah sakit kirim 10 orang, ya sudah 300. Belum termasuk relawan," ujarnya.
Mulai dari RSCM Jakarta, RSUP, hingga rumah sakit di Sumatera, seluruhnya memiliki tenaga medis yang cukup besar dan dapat digerakkan ke daerah bencana bila ada instruksi dan dukungan pembiayaan dari pemerintah.
Saat ini, IDI juga disebutnya memiliki banyak dokter yang siap menjadi relawan, tetapi organisasi tersebut terkendala biaya untuk memberangkatkan mereka ke lokasi bencana.
"IDI banyak dokter, tapi karena tidak mampu memberangkatkan jadi nggak bisa banyak. Tapi kalau ada pembiayaan, itu bisa," kata Slamet.
IDI Berharap Kemenkes
Karena itu, IDI berharap Kemenkes dapat membuka skema kerja sama, terutama dalam dukungan transportasi dan akomodasi bagi dokter-dokter yang bersedia turun ke lapangan.
Slamet menyebut ada dua usulan yang disiapkan IDI untuk kementerian:
Pertama, Menteri Kesehatan bisa memobilisasi dokter dari lingkungan rumah sakit vertikal Kemenkes untuk segera diperbantukan ke Aceh dan daerah bencana lainnya.
Jika tenaga tambahan diperlukan, Kemenkes dapat bekerja sama dengan IDI, dengan menyiapkan fasilitas transportasi dan akomodasi untuk relawan dokter.
"Kalau Menkes menyediakan transportasi dan akomodasi, beres. Kami siap."
Meski IDI sudah menyusun usulan dan menyatakan kesiapan mobilisasi dokter, sejauh ini belum ada komunikasi resmi dengan Kemenkes.
"Belum. Tapi kami sudah siap," tegas Slamet.
IDI kembali menekankan penggunaan dokter internship atau magang sebaiknya tidak menjadi prioritas, mengingat kemampuan mereka belum sepenuhnya matang untuk menangani situasi krisis kesehatan di lapangan. n jk/erc/idi/cr5/rmc
Editor : Moch Ilham
