SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto buka suara soal desakan penetapan status darurat bencana nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih mampu mengendalikan dampak bencana yang terjadi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Dalam rapat kabinet itu, Prabowo menyinggung ada pihak yang teriak-teriak agar bencana di Sumatera ditetapkan bencana nasional. Ia memastikan situasi bencana di 3 provinsi masih terkendali.
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," kata Prabowo.
Satgas Pemulihan Pascabencana
Prabowo memastikan pemerintah telah mengirim kekuatan penuh untuk menangani bencana. Saat ini pemerintah juga mulai menyusun proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Nantinya, Prabowo akan membentuk Satgas atau Badan khusus untuk mengurus pemulihan pascabencana.
"Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap," ujarnya.
Pembangunan 2.000 hunian tetap akan mulai dibangun. Ia meminta Menteri Perumahan agar pembangunan disegerakan.
"Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi, semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua," ujarnya.
Siapkan Anggaran APBN
Prabowo pun memastikan APBN mampu membiayai seluruh pemulihan. Hal itu berkat dari efisiensi yang dilakukan pemerintahannya sejak awal tahun.
"Jadi, sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun," ujarnya.
Pemerintah Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana pascabanjir dan longsor yang terjadi di sana.
Permintaan Masyarakat Aceh Wajar
Anggota Komisi II DPR RI yang juga Ketua Bappilu PKS, Mardani Ali Sera menilai permintaan masyarakat Aceh itu wajar.
"Bencana ini besar dan sangat dahsyat. Jumlah korban dan dampaknya sangat berat buat masyarakat. Wajar masyarakat Aceh berharap segera dapat bantuan. Iya (termasuk dari luar negeri)," ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (16/12/2026).
Mardani meminta pemerintah untuk melakukan manajemen bencana yang berpihak pada warga terdampak. Ia pun berharap pemerintah fokus pada pemulihan sekolah, masjid, pasar, sawah hingga listrik di sana yang hilang.
"Saya memaklumi dan mendorong pemerintah melaksanakan manajemen bencana yang rendah hati dengan fokus pada warga terdampak. Sawah, kebun, sekolah, masjid dan pasar hingga sekolah hilang," kata Mardani.
"Infrastruktur termasuk jalan, air bersih hingga listrik dan gas juga perlu segera dibuat normal," sambungnya.
Mardani berharap pemerintah terbuka untuk menerima bantuan dari negara lain. Ia menekankan yang terpenting bantuan itu bisa dikelola dengan jelas dan profesional.
"Terima dengan tata kelola yang jelas dan profesional," sebutnya.
Diketahui, banjir melanda Aceh pada Rabu (26/11). Total ada 18 kabupaten/kota di Aceh terdampak bencana. Sejumlah daerah paling parah diterjang banjir di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah.
Pemerintah Aceh lantas melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Surat itu terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana paska banjir dan longsor yang terjadi di Aceh.
Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya mengatakan akan terus memantau situasi dan tetap terlibat aktif untuk mengawal respons darurat di Provinsi terdampak.
Begitupun lembaga UNDP di Indonesia saat ini sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
