SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Progres percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten Ponorogo terus dikebut sebagai tindak lanjut program nasional dan ditargetkan selesai pada Maret 2026. Meski ada sejumlah tantangan dalam proyek tersebut yakni terkait ketersediaan lahan.
Asisten Bidang Perekonomian Setda Ponorogo, Harjono mengungkap, meskipun sudah ada 198 desa yang memiliki lahan siap bangun, sisanya masih terkendala masalah perizinan, status aset, maupun spesifikasi teknis.
“Tantangan terbesar adalah pemenuhan lahan. Dari total 307 desa dan kelurahan, baru sekitar 198 yang lahannya siap bangun. Sedangkan lebih dari 40 persen sisanya masih terkendala keterbatasan aset, status kepemilikan lahan, hingga persoalan perizinan bangunan gedung,” rincinya, Kamis (08/01/2026).
Bahkan, beberapa lahan yang diusulkan bahkan masuk dalam kawasan Perhutani atau merupakan aset pemerintah yang belum tuntas administrasinya. Namun, pihaknya menegaskan bahwa setiap desa dan kelurahan wajib memiliki satu unit Koperasi Merah Putih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo berkomitmen terus melakukan percepatan pembangunan tersebut dan hingga saat ini sudah sebanyak 105 dari total 307 desa dan kelurahan di wilayah Ponorogo telah memulai proses pembangunan fisik.
Dan saat ini, seluruh wilayah tersebut telah mengantongi surat keputusan (SK) pendirian koperasi, sehingga pembangunan fisik akan segera menyusul sesuai kesiapan lahan masing-masing.
“Pendirian Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional yang wajib dilaksanakan di seluruh desa dan kelurahan tanpa terkecuali. Ini adalah amanat Presiden Prabowo,” tegas Harjono.
Sementara itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ekonomi kerakyatan ini. diantaranya dukungan dari jajaran TNI. Beberapa lokasi telah menunjukkan progres pembangunan sekitar 15 hingga 20 persen. Sedangkan untuk koordinasi intensif masih terus dilakukan demi memastikan target penyelesaian tepat waktu guna memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat desa. pn-02/dsy
Editor : Redaksi
