KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
KPK mulai membahas potensi risiko adanya praktik korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
KPK mulai membahas potensi risiko adanya praktik korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Pembahasan di gelar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, yang jadi bagian dalam tim tersebut, mengatakan pihaknya tetap berusaha mendukung pemerintah dalam program tersebut. Caranya dengan melakukan pengawasan.

"Berikutnya ada beberapa perhatian yang akan menjadi bahasan ke depan terkait dengan mitigasi tindak pidana korupsi yang mungkin kita perlu atensi bersama, yaitu program pemerintah terkait dengan MBG dan Koperasi Merah Putih," kata Agus di KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Agus menegaskan pihaknya tidak menanggapi soal kebijakannya, melainkan melakukan pengawasan dari sisi pelaksanaannya. Yang diawasi adalah proses belanja dalam dua program tersebut.

"Nanti kita ingin melihat apakah nanti proses pelaksanaan dari belanja, seperti pembelanjaan yang ada di MBG dan yang ada di KDMP tadi, itu sudah berjalan sesuai dengan usulan, sesuai dengan yang dibuat oleh masing-masing yayasan ataupun masing-masing koperasi tadi," ucap dia.

"Dan perlu ditegaskan juga bahwa struktur peraturan proses pengadaan barang dan jasanya itu tidak sama dengan proses pengaturan pengadaan barang dan jasa secara umum, secara keseluruhan, karena ini sifatnya adalah spesifik dalam konteks bisnis," tambahnya

Lebih lanjut Agus mengungkap struktur pelaporan langsung oleh Timnas PK ke presiden akan dilakukan tiap tahun. Mereka pun mengusulkan perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi.

"Dan di dalam usulan tentang perubahan ini, kami akan melibatkan lebih banyak faktor-faktor kementerian lembaga yang selama ini belum termasuk dalam perpres itu. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan, BPKP, dan lembaga-lembaga lainnya," sebutnya.

Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri pihak KPK, yaitu Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, Koordinator Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, serta Koordinator Harian Timnas PK bersama tim pengarah dan tim teknis dari lima kementerian/lembaga anggota Timnas PK. Timnas PK merupakan tim untuk menjalankan Stranas PK. n jk/rmc

Berita Terbaru

Jelang Arus Mudik Lebaran, Kapolres Gresik Cek Kesiapan Pos Pelayanan Bunder

Jelang Arus Mudik Lebaran, Kapolres Gresik Cek Kesiapan Pos Pelayanan Bunder

Kamis, 12 Mar 2026 16:27 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 16:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Menyambut arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Polres Gresik mulai memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan bagi m…

Polres Blitar Kota Musnahkan Ribuan Botol Miras dan Ratusan Knalpot Brong

Polres Blitar Kota Musnahkan Ribuan Botol Miras dan Ratusan Knalpot Brong

Kamis, 12 Mar 2026 16:24 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 16:24 WIB

Hasil OPS Pekat dan Keselamatan Semeru 2026   SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Jelang Operasi Ketupat Semeru 2026 Polres Blitar Kota  musnahkan ribuan botol m…

PTKN Datangi Balai Kota, Dorong Sinergi Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif 

PTKN Datangi Balai Kota, Dorong Sinergi Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif 

Kamis, 12 Mar 2026 15:55 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 15:55 WIB

‎‎SURABAYAPAGI, Madiun – Organisasi kemasyarakatan Petarung Kehidupan Nusantara (PTKN) mendatangi Balai Kota Madiun untuk melakukan audiensi dengan Pelaksana Tu…

Musrenbang 2027: Wali Kota Mojokerto Prioritaskan Layanan Dasar di Tengah Tantangan Fiskal

Musrenbang 2027: Wali Kota Mojokerto Prioritaskan Layanan Dasar di Tengah Tantangan Fiskal

Kamis, 12 Mar 2026 15:06 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 15:06 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah…

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Kota Mojokerto Jalin Kerja Sama dengan Kejari

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Kota Mojokerto Jalin Kerja Sama dengan Kejari

Kamis, 12 Mar 2026 15:04 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 15:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – DPRD Kota Mojokerto menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto di bidang Hukum Perdata d…

Gugatan PT MSS Kandas, PN Kabupaten Kediri Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Sengketa Bisnis

Gugatan PT MSS Kandas, PN Kabupaten Kediri Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Sengketa Bisnis

Kamis, 12 Mar 2026 14:41 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 14:41 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Gugatan PT Matahari Sedjakti Sejahtera (PT MSS) terhadap PT Sekar Pamenang (PTSP) terkait sengketa bisnis kerjasama pemasaran…