SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kepala Bais segera diproses hukum untuk dimintai pertanggungjawaban.
Koalisi Sipil semula menilai agenda revitalisasi internal TNI yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasurlah tidak memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Koalisi Sipil menilai agenda revitalisasi dengan jalan menghukum prajurit yang terlibat tindak pidana umum melalui peradilan militer bukanlah jawaban bagi korban.
"Agenda revitalisasi ini justru bertolak belakang dengan agenda reformasi TNI di dalam UU TNI yang memandatkan pentingnya proses reformasi peradilan militer agar anggota militer yang terlibat tindak pidana umum dapat diadili dalam peradilan umum," tulis Koalisi Sipil, dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).
Koalisi Sipil menilai, di negara hukum, semua warga negara wajib diperlakukan sama di mata hukum sebagaimana ditegaskan Konstitusi. Koalisi Sipil menganggap pengungkapan kasus Andri Yunus wajib melalui peradilan umum, bukan melalui peradilan militer maupun peradilan koneksitas.
"Di dalam negara hukum tidak boleh ada warga negara atau kelompok yang diistimewakan peradilannya dibanding warga negara lainnya. Semua harus tunduk dalam peradilan umum jika terlibat tindak pidana umum. Ketetapan MPR No. VI dan VII Tahun 2000 serta UU TNI Pasal 65 jelas menegaskan bahwa anggota militer yang terlibat tindak pidana umum wajib diadili dalam peradilan umum," tulis Koalisi Sipil.
Koalisi Sipil juga menilai agenda revitalisasi dengan mencopot Kepala Bais tidak cukup dan bukan jawaban bagi keadilan korban. Koalisi Sipil menyebut hal itu justru tidak menunjukkan TNI akuntabel dan transparan.
"Akuntabilitas prajurit TNI hanya bisa terlihat jika penyelesaian kejahatan dalam kasus Andrie dilakukan melalui peradilan umum," tuturnya.
"Kami mendesak agar agenda perubahan dalam tubuh TNI (reformasi TNI) seharusnya ditujukan pada agenda reformasi intelijen strategis. Selama ini BAIS sering kali disalahgunakan kewenangannya, seperti dugaan keterlibatan dalam kasus kerusuhan Agustus lalu dan kasus Andri Yunus," imbuhnya.
Koalisi Sipil juga menilai keterlibatan BAIS dalam kasus Andrie Yunus tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apa pun. Apalagi, di dalam negara demokrasi, kritik hingga perbedaan adalah hal penting bagi kehidupan demokrasi dan bukan menjadi ancaman keamanan nasional yang perlu dipantau atau diteror.
"Oleh karena itu, reformasi Bais menjadi hal yang mendesak, yakni tugas intelijen strategis hanya untuk menghadapi isu strategis dari luar negara yang mengancam kedaulatan negara, seperti kemungkinan ancaman perang dengan negara lain," ucap Koalisi Sipil.
"Bais tidak boleh dan tidak bisa bekerja di dalam negeri dengan memantau dan mengawasi masyarakat sipil, apalagi melakukan kekerasan seperti kasus Andrie, karena hal itu adalah bentuk dari intelijen hitam yang dilarang dalam sistem demokrasi dan negara hukum," sambungnya. n jk/rmc
Editor : Moch Ilham
