Lewat Uji Kompetensi, Pemkab Tuban Evaluasi Ratusan PPPK Paruh Waktu

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur mengevaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkup pemerintahan setempat. SP/ TBN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur mengevaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkup pemerintahan setempat. SP/ TBN

i

SURABAYAPAGI.com, Tuban - Melalui pengadaan uji kompetensi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat bakal mengevaluasi 693 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkup pemerintahan setempat. Melalui uji kompetensi, pihaknya berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif dan berbasis kompetensi, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Diketahui, untuk pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) Nomor 16 Tahun 2025 mengamanatkan evaluasi kinerja PPPK dilakukan secara berkala triwulan maupun tahunan.

"Adanya regulasi tersebut, PPPK paruh waktu wajib menjalani evaluasi kinerja secara terukur salah satu instrumennya adalah uji kompetensi ini," ujar Kepala BKPSDM Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih, Selasa (21/04/2026).

Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta akan dibagi menjadi beberapa sesi pada 20 sampai 23 April. Dimulai penilaian kompetensi teknis administratif terkait tugas yang telah dijalankan selama tiga bulan terakhir sebagai evaluasi kinerja pegawai. Kemudian uji kompetensi dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang mengedepankan prinsip objektivitas, ketepatan dan kecepatan hasil.

Dari hasil tersebut akan diintegrasikan dengan berbagai aspek penilaian kinerja lainnya seperti perilaku kerja, untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Pemkab Tuban semakin berbasis data dan terukur. Pemkab juga menargetkan tersusunnya peta kompetensi PPPK paruh waktu secara menyeluruh sebagai dasar dalam penyusunan program pengembangan kompetensi yang sesuai kebutuhan.

"Tujuan utama uji kompetensi ini memperoleh gambaran nyata terkait kompetensi masing-masing PPPK paruh waktu untuk mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan," jelasnya. tb-01/dsy

Berita Terbaru

33 Negara Bingung Mentan Jamin Stok Pangan Ri Aman

33 Negara Bingung Mentan Jamin Stok Pangan Ri Aman

Senin, 02 Nov 2026 07:31 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:31 WIB

SURABAYAPAGI.com - Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Di saat dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik, ancaman krisis pangan dan gangguan rantai pasok,…

Menekraf Dorong Desa jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Menekraf Dorong Desa jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Senin, 02 Nov 2026 07:29 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:29 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf ) Teuku Riefky Harsya mendorong pengembangan potensi desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi kreatif baru,…

Bursa Kripto OKX Siapkan Ganti Rugi hingga Rp 8,19 Miliar jika Ada Peretasan

Bursa Kripto OKX Siapkan Ganti Rugi hingga Rp 8,19 Miliar jika Ada Peretasan

Senin, 02 Nov 2026 07:27 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:27 WIB

SURABAYAPAGI.com - Bursa aset kripto global OKX merayakan empat tahun pelaksanaan program Proof of Reserves (PoR) bulanan dengan menerbitkan 48 laporan…

10 Negara dengan Biaya Makan Termahal

10 Negara dengan Biaya Makan Termahal

Senin, 02 Nov 2026 07:25 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:25 WIB

SURABAYAPAGI.com - Uang sebesar US$ 20 atau sekitar Rp 362.543 (kurs Rp 18.127 per US$) yang hanya cukup untuk membeli satu porsi makan di restoran sederhana…

Ngaku Jadi Korban Proyek Fiktif, Warga Gresik Polisikan Eks Wabup Lamongan

Ngaku Jadi Korban Proyek Fiktif, Warga Gresik Polisikan Eks Wabup Lamongan

Senin, 02 Nov 2026 07:23 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Dugaan penipuan berkedok kerja sama proyek pembangunan ruko di kawasan Pasar Wisata, Desa Dibee, Kecamatan Kalitengah, Lamongan, m…

Biaya Resmi Rp600 Ribu, Pengurusan Izin Sumur PDAM ‘Disulap’ Jadi Rp375 Juta

Biaya Resmi Rp600 Ribu, Pengurusan Izin Sumur PDAM ‘Disulap’ Jadi Rp375 Juta

Senin, 02 Nov 2026 07:19 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pengurusan perpanjangan izin pemanfaatan air tanah untuk 21 titik sumur milik Perumda Air Minum Banyuwangi menelan biaya hingga…