Klaim Penghasilan Jauh di Atas UMK, Pengamen dan Pengemis di Tuban Tolak Ditertibkan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi. Salah satu pengemis di pinggir jalanan Tuban, Jawa Timur. SP/ TBN
Ilustrasi. Salah satu pengemis di pinggir jalanan Tuban, Jawa Timur. SP/ TBN

i

SURABAYAPAGI.com, Tuban - Menindaklanjuti ketertiban dan kenyamanan di jalan dan kawasan Kabupaten Tuban, Jawa Timur, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat telah menertibkan fenomena pengamen dan pengemis di jalanan masih banyak ditemukan. Namun menariknya, mereka justru menolak saat dilakukan penertiban lantaran mengklaim penghasilan mereka mampu meraup omzet setara upah minimum kabupaten (UMK) Tuban.

Hanya bermodalkan belas kasihan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ini dapat meraup pendapatan rata-rata PMKS di Tuban mencapai antara Rp 100-200 ribu per hari. Bahkan, dengan alat musik dan kostum alakadarnya, seorang pengamen atau pengemis bisa membawa pulang uang antara Rp 3-6 juta dari para pengendara yang iba. Jumlah tersebut melampaui UMK Tuban 2026 sebesar Rp 3,2 juta.

Melihat fenomena tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pemberdayaan Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Korban Tindak Kekerasan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Tuban Hermawan Winarto mengungkapkan, pendapatan fantastis tanpa kerja keras itulah yang mengunci mental mereka untuk terus meminta-minta di jalanan.

“Persoalannya ada di mental mereka. Dengan penghasilan tersebut, mereka merasa nyaman meminta-minta di jalanan,” tuturnya, Senin (18/05/2026).

Pemandangan para pengamen maupun pengemis berpakaian badut seakan menjadi hal yang sulit dihapus. Meski penertiban dan upaya gencar dilakukan, mulai dari pendataan, asesmen, hingga rehabilitasi sosial sudah dilakukan, mereka selalu memiliki cara untuk kembali ke jalanan. Masalah ini semakin diperparah dengan kapasitas panti sosial yang terbatas. Sehingga, proses pembinaan tidak bisa dilakukan dalam jangka panjang dan memberikan efek jera bagi para PMKS.

Lebih lanjut, sebagai langkah penanganan, pihaknya sedang berproses merealisasikan wacana untuk memfasilitasi para pengamen dengan ruang pertunjukan khusus. Langkah ini dianggap sebagai upaya memanusiakan mereka sekaligus menggeser kebiasaan meminta-minta di jalanan. tb-02/dsy

Berita Terbaru

33 Negara Bingung Mentan Jamin Stok Pangan Ri Aman

33 Negara Bingung Mentan Jamin Stok Pangan Ri Aman

Senin, 02 Nov 2026 07:31 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:31 WIB

SURABAYAPAGI.com - Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Di saat dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik, ancaman krisis pangan dan gangguan rantai pasok,…

Menekraf Dorong Desa jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Menekraf Dorong Desa jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Senin, 02 Nov 2026 07:29 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:29 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf ) Teuku Riefky Harsya mendorong pengembangan potensi desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi kreatif baru,…

Bursa Kripto OKX Siapkan Ganti Rugi hingga Rp 8,19 Miliar jika Ada Peretasan

Bursa Kripto OKX Siapkan Ganti Rugi hingga Rp 8,19 Miliar jika Ada Peretasan

Senin, 02 Nov 2026 07:27 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:27 WIB

SURABAYAPAGI.com - Bursa aset kripto global OKX merayakan empat tahun pelaksanaan program Proof of Reserves (PoR) bulanan dengan menerbitkan 48 laporan…

10 Negara dengan Biaya Makan Termahal

10 Negara dengan Biaya Makan Termahal

Senin, 02 Nov 2026 07:25 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:25 WIB

SURABAYAPAGI.com - Uang sebesar US$ 20 atau sekitar Rp 362.543 (kurs Rp 18.127 per US$) yang hanya cukup untuk membeli satu porsi makan di restoran sederhana…

Ngaku Jadi Korban Proyek Fiktif, Warga Gresik Polisikan Eks Wabup Lamongan

Ngaku Jadi Korban Proyek Fiktif, Warga Gresik Polisikan Eks Wabup Lamongan

Senin, 02 Nov 2026 07:23 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Dugaan penipuan berkedok kerja sama proyek pembangunan ruko di kawasan Pasar Wisata, Desa Dibee, Kecamatan Kalitengah, Lamongan, m…

Biaya Resmi Rp600 Ribu, Pengurusan Izin Sumur PDAM ‘Disulap’ Jadi Rp375 Juta

Biaya Resmi Rp600 Ribu, Pengurusan Izin Sumur PDAM ‘Disulap’ Jadi Rp375 Juta

Senin, 02 Nov 2026 07:19 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pengurusan perpanjangan izin pemanfaatan air tanah untuk 21 titik sumur milik Perumda Air Minum Banyuwangi menelan biaya hingga…