SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN pada akhir Februari berasal dari capaian pendapatan negara senilai Rp316,9 triliun di kala belanja negara mencapai Rp348,1 triliun.
Alhasil, terjadi defisit sebesar Rp31,2 triliun terhadap PDB sampai realisasi APBN hingga tanggal 28 Februari.
Secara lebih terperinci, Sri Mulyani memaparkan, pendapatan negara sampai akhir Februari adalah 10,55�ri APBN. Angka sebesar Rp316,9 triliun itu terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp240,4 triliun, yakni Rp187,8 triliun merupakan penerimaan pajak, lalu Rp52,6 triliun adalah kepabeanan dan cukai. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp76,4 triliun sampai akhir Februari.
Adapun sisi belanja negara, terungkap bahwa belanja pemerintah pusat mencapai Rp211,5 triliun terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga yaitu Rp83,6 triliun dan belanja non KL sebesar Rp127,9 triliun. Sedangkan transfer ke daerah adalah sebesar Rp136,6 triliun.
"Terjadi defisit Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13�ri PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Sri Mulyani menyebut defisit APBN di awal tahun itu masih dalam target desain APBN 2025 yang ditargetkan terjadi defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.
"Saya ingatkan kembali APBN didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun, jadi defisit 0,13% masih dalam target desain APBN sebesar 2,53�ri PDB," imbuhnya.
Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 48,1 triliun.
Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Februari 2025 terkumpul Rp 316,9 triliun atau 10,5% terhadap APBN. Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% terhadap APBN. Belajar negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yakni belanja K/L dan belanja non K/L, serta transfer ke daerah.
"Belanja negara Rp 348,1 triliun atau terealisasi 9,6�i total belanja yang akan dianggarkan tahun ini," imbuhnya.
Berdasarkan catatan Kemenkeu, ini kali pertama APBN mengalami defisit lagi pada Januari. Pasalnya, pada 2022 hingga 2024 APBN masih mengalami surplus pada bulan pertama. Terakhir kali APBN mengalami defisit pada bulan pertama adalah 2021 lalu. Pada Januari kala itu, APBN defisit Rp45,5 triliun atau 0,27% terhadap PDB. Terdapat faktor tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan defisit APBN terjadi pada Januari 2021.
Terakhir kali APBN mengalami defisit pada bulan pertama adalah 2021 lalu. Pada Januari kala itu, APBN defisit Rp45,5 triliun atau 0,27% terhadap PDB. Terdapat faktor tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan defisit APBN terjadi pada Januari 2021.
Baru Kumpulkan Pajak Rp 187,8 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengumumkan penerimaan pajak baru terkumpul Rp 187,8 triliun sampai Februari 2025. Realisasi itu lebih rendah 30,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terkumpul Rp 269,02 triliun.
"Penerimaan pajak Rp 187,8 triliun atau 8,6�ri target," jelas Sri Mulyani.
Khusus pada Januari 2025, penerimaan pajak juga lebih rendah 41,86%. Penerimaan pajak awal tahun hanya terkumpul Rp 88,89 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sejumlah Rp 152,89 triliun.
Hal itu terungkap dalam dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025, yang berisi laporan kinerja APBN per Januari 2025. Dokumen itu sempat dirilis Kementerian Keuangan di website resmi, namun kemudian dihapus. n ec/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
