Siap Fasilitasi Penerimaan Murid Baru, Pemkot Malang Masih Tunggu Juknis Sekolah Rakyat

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito. SP/ MLG
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito. SP/ MLG

i

SURABAYAPAGI.com, Malang - Menindaklanjuti mekanisme penerimaan murid baru Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 dari Kementerian Sosial (Kemensos), saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) tersebut. Meski demikian, pihaknya mengaku sudah siap untuk memfasilitasi penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2026/2027.

"Memang sudah ada beberapa wali murid yang menanyakan dan ada yang memberikan nomor telepon ke petugas kami, tapi kami juga masih menunggu Juknisnya dari Kemensos," ujar Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang Donny Sandito, Kamis (21/05/2026).

Menurutnya, secara umum, petunjuk teknis itu berisikan ketentuan mengenai jumlah murid dan rombongan belajar di Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026/2027. Namun, Dinsos-P3AP2KB juga belum mengetahui kapan pendaftaran murid baru Sekolah Rakyat dibuka. "Kalau sudah ada penetapan nanti baru dibuka pendaftarannya," ucapnya.

Meski demikian, melihat animo yang baik terhadap Sekolah Rakyat, Donny menyatakan sembari menunggu terbitnya ketentuan Kemensos, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini mulai memetakan jumlah anak yang berpotensi menjadi pelajar baru jenjang SMP dan SMA melalui program pendidikan itu.

Pemetaan tersebut mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Sasarannya adalah anak yang akan lulus dari jenjang pendidikan SD maupun SMP dan berasal dari keluarga di desil 1 dan 2. Di Kota Malang terdapat dua fasilitas Sekolah Rakyat, yakni di Gedung Politeknik Kota Malang (Poltekom) untuk jenjang SMP dan di Jalan Kawi untuk jenjang SMA. 

Dan saat ditanya mengenai penambahan jenjang SD di Sekolah Rakyat Kota Malang, ia menyebut masih belum dilaksanakan untuk tahun ini. "Iya belum, karena mungkin kesulitannya ada di (izin) orang tua," kata dia. ml-01/dsy

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…